Kemkominfo Sosialisasikan Manfaat Bantuan Sosial kepada KPM BPNT/PKH
Kemkominfo Sosialisasikan Manfaat Bantuan Sosial kepada KPM BPNT/PKH
A
A
A
BLORA - Dalam kewenangannya sebagai koordinator kampanye nasional dalam strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) periode 2018-2024 dan sesuai tugas dan fungsinya sebagai government public relations (GPR) atau humas pemerintah, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan forum dialog bantuan sosial (BPNT/PKH) dalam rangka intervensi percepatan penurunan prevalensi stunting, di Blora, Jumat (13/9/2019).
Melalui kegiatan ini Kemkominfo berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial dalam konteks perbaikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak mulai dari janin hingga
balita untuk pencegahan stunting.
Pemanfaatan bantuan sosial yang dimaksud dalam konteks perbaikan gizi adalah pemanfaatan produk Bantuan Pangan Non Tunai berupa telur sebagai sumber protein hewani yang perlu dikonsumsi ibu hamil, bayi, dan balita agar terhindar dari defisiensi kalori dan protein yang dapat menyebabkan stunting.
Selain asupan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak melalui pemanfaatan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) juga perlu dilakukan secara rutin. Untuk itu Pemerintah, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), menjadikan ini sebagai salah satu syarat bagi KPM PKH untuk mendapat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Ibu hamil dari Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan untuk memeriksakan kehamilan di faskes sebanyak minimal empat kali selama masa kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan ibu nifas empat kali selama 42 hari setelah melahirkan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 Tahun 2016).
Menurut data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2014 milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten Blora yang merupakan salah satu dari 160 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting, memiliki angka prevalensi stunting mencapai 55,06% dengan jumlah balita yang terkena stunting sebanyak 35.861 jiwa.
Hal ini pula yang melatarbelakangi Kemkominfo untuk menyelenggarakan forum dialog di Kabupaten Blora. Mengingat sifat stunting yang tidak dapat disembuhkan (irreversible), penting bagi masyarakat untuk memahami urgensi dari kampanye pencegahan stunting.
Selain di Blora, Jawa Tengah, kegiatan serupa diadakan di 13 lokasi lainnya, yaitu Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Kab. Natuna, Kepulauan Riau; Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; Kab. Keerom, Papua; Kab. Manokwari, Papua Barat; Kab. Kerinci, Jambi; Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara; Kab. Sintang, Kalimantan Barat; Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat; Kab. Lamongan, Jawa Timur; Kab. Cilacap, Jawa Tengah; dan Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.
Acara ini turut dihadiri oleh Koordinator Wilayah PKH Jawa Tengah 3, Setiawan Kosasih; Ketua PERSAGI Kab. Blora, Dicky Nurwahyu Febrianto; perwakilan Graduasi Mandiri KPM Blora; dan Direktur Informasi dan Komunkasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiryanta.
Melalui kegiatan ini Kemkominfo berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial dalam konteks perbaikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak mulai dari janin hingga
balita untuk pencegahan stunting.
Pemanfaatan bantuan sosial yang dimaksud dalam konteks perbaikan gizi adalah pemanfaatan produk Bantuan Pangan Non Tunai berupa telur sebagai sumber protein hewani yang perlu dikonsumsi ibu hamil, bayi, dan balita agar terhindar dari defisiensi kalori dan protein yang dapat menyebabkan stunting.
Selain asupan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak melalui pemanfaatan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) juga perlu dilakukan secara rutin. Untuk itu Pemerintah, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), menjadikan ini sebagai salah satu syarat bagi KPM PKH untuk mendapat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Ibu hamil dari Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan untuk memeriksakan kehamilan di faskes sebanyak minimal empat kali selama masa kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan ibu nifas empat kali selama 42 hari setelah melahirkan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 Tahun 2016).
Menurut data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2014 milik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten Blora yang merupakan salah satu dari 160 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting, memiliki angka prevalensi stunting mencapai 55,06% dengan jumlah balita yang terkena stunting sebanyak 35.861 jiwa.
Hal ini pula yang melatarbelakangi Kemkominfo untuk menyelenggarakan forum dialog di Kabupaten Blora. Mengingat sifat stunting yang tidak dapat disembuhkan (irreversible), penting bagi masyarakat untuk memahami urgensi dari kampanye pencegahan stunting.
Selain di Blora, Jawa Tengah, kegiatan serupa diadakan di 13 lokasi lainnya, yaitu Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Kab. Natuna, Kepulauan Riau; Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; Kab. Keerom, Papua; Kab. Manokwari, Papua Barat; Kab. Kerinci, Jambi; Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara; Kab. Sintang, Kalimantan Barat; Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat; Kab. Lamongan, Jawa Timur; Kab. Cilacap, Jawa Tengah; dan Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.
Acara ini turut dihadiri oleh Koordinator Wilayah PKH Jawa Tengah 3, Setiawan Kosasih; Ketua PERSAGI Kab. Blora, Dicky Nurwahyu Febrianto; perwakilan Graduasi Mandiri KPM Blora; dan Direktur Informasi dan Komunkasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiryanta.
(akn)
Explore More