Ombudsman Banten Akan Dorong Provinsi dan Pusat Bantu Pembangunan di Lebak
Rabu, 11 September 2019 - 16:54 WIB
Ombudsman Banten Akan Dorong Provinsi dan Pusat Bantu Pembangunan di Lebak
A
A
A
SERANG - Mengusung topik Akses Pelayanan Publik Dasar bagi Kelompok Marjinal di Provinsi Banten, Ombudsman Provinsi Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang Banten, Rabu (11/9/2019).
Acara tersebut di hadiri berbagai unsur pemerintah daerah se- Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo menyampaikan kegiatan ini digelar guna membahas pelayanan publik diseluruh Provinsi Banten sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Bambang belum semua warga negara dan penduduk Indonesia khsuusnya di Provinsi Banten memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pelayanan publik. Khususnya bagi kelompok masyarakat yang kemudian disebut sebagai kolompok marjinal.
"Kita ingin melihat kelompok di wilayah marginal di Provinsi Banten mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu kesulitan mendapatkan akses terhadap kesehatan, infrastruktur seperti jalan rusak dan jembatan gantung yang rusak dan rawan untuk dilewati," ungkap Bambang.
Bambang menambahkan akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam pelayanan publik di wilayah-wilayah marjinal di daerahnya masing-masing sehingga melahirkan masyarakat-masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang baik, sehat dan sejahtera.
"Memang hambatan anggaran masih dirasakan oleh beberapa daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik seperti daerah Pandeglang dan Lebak. Untuk itu kami akan mendorong provinsi dan pusat untuk membantu mendorong pembangunan di Lebak dan Pandeglang ini," jelas Bambang.
Sementara itu Sekretaris Daerah Lebak Dede Jaelani mengatakan dengan luasan Lebak dan jumlah penduduk di Lebak ditambah anggaran yang terbatas, menjadi salah satu faktor pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pemerataan dalam pemaksimalan pelayanan publik di Kabupaten Lebak.
"Rencana pemerataan pembangunan dalam segala sektor demi terwujudnya layanan publik yang maksimal menjadi prioritas kami. Namun dengan anggaran yang dimiliki Pemda Lebak yang cukup terbatas, memaksa kami untuk memfilterisasi berdasarkan skala prioritas," ungkap Sekda Lebak.
Dede Jaelani berharap pihak provinsi maupun pusat dapat membantu dari segi anggaran dalam rangka memberikan layanan publik baik kesehatan, infrastruktur dan pendidikan secara merata dan maksimal.
Acara tersebut di hadiri berbagai unsur pemerintah daerah se- Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo menyampaikan kegiatan ini digelar guna membahas pelayanan publik diseluruh Provinsi Banten sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Bambang belum semua warga negara dan penduduk Indonesia khsuusnya di Provinsi Banten memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pelayanan publik. Khususnya bagi kelompok masyarakat yang kemudian disebut sebagai kolompok marjinal.
"Kita ingin melihat kelompok di wilayah marginal di Provinsi Banten mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu kesulitan mendapatkan akses terhadap kesehatan, infrastruktur seperti jalan rusak dan jembatan gantung yang rusak dan rawan untuk dilewati," ungkap Bambang.
Bambang menambahkan akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam pelayanan publik di wilayah-wilayah marjinal di daerahnya masing-masing sehingga melahirkan masyarakat-masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang baik, sehat dan sejahtera.
"Memang hambatan anggaran masih dirasakan oleh beberapa daerah dalam memaksimalkan pelayanan publik seperti daerah Pandeglang dan Lebak. Untuk itu kami akan mendorong provinsi dan pusat untuk membantu mendorong pembangunan di Lebak dan Pandeglang ini," jelas Bambang.
Sementara itu Sekretaris Daerah Lebak Dede Jaelani mengatakan dengan luasan Lebak dan jumlah penduduk di Lebak ditambah anggaran yang terbatas, menjadi salah satu faktor pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan pemerataan dalam pemaksimalan pelayanan publik di Kabupaten Lebak.
"Rencana pemerataan pembangunan dalam segala sektor demi terwujudnya layanan publik yang maksimal menjadi prioritas kami. Namun dengan anggaran yang dimiliki Pemda Lebak yang cukup terbatas, memaksa kami untuk memfilterisasi berdasarkan skala prioritas," ungkap Sekda Lebak.
Dede Jaelani berharap pihak provinsi maupun pusat dapat membantu dari segi anggaran dalam rangka memberikan layanan publik baik kesehatan, infrastruktur dan pendidikan secara merata dan maksimal.
(alf)
