Bebas Ganjil Genap, Begini Cara Dapatkan Stiker Khusus untuk Difabel

Bebas Ganjil Genap, Begini Cara Dapatkan Stiker Khusus untuk Difabel
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI membolehkan kendaraan penyandang disabilitas untuk melintas di kawasan ganjil genap dengan mengginakan stiker khusus. Untuk mendapatkan stiker khusus ini, bisa mengajukannya ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, untuk mendapatkan stiker khusus tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 'Memang ada pengecualian untuk difabel, tapi ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (24/8/2019).
Pemohon melampirkan fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akte Kelahiran, fotokopi dokumen medis penunjang, serta foto dan video penyandang disabilitas.
Kemudian semua berkas itu dapat segera diberikan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan selanjutnya akan di proses.
"Foto dan video bisa dikirim melalui aplikasi Whatsapp atau WA di nomor 0852-8004-0228. Untuk informasi lanjutan juga bisa ditanyakan melalui nomor itu," pungkasnya.
Sekadar informasi, sistem ganjil-genap diterapkan sejak pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB. Kebijakan ini tidak berlaku pada Sabtu-Minggu dan hari libur nasional serta kendaraan yang mendapat catatan pengecualian.
Berikut pengecualian kendaraan bermotor memasuki kawasan ganjil genap :
1. Kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas
2. Kendaraan ambulan
3. Kendaraan pemadam kebakaran
4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)
5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
6. Sepeda motor
7. Kendaraan angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas
8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia :
A. Presiden / Wakil Presiden
B. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah
C. Ketua Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi / Komisi Yudisil / Badan Pemeriksaan Keuangan
9. Kendaraan dinas operasional berpelat dinas, TNI, dan Polri
10. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, seperti kendaraan pengangkut uang dengan pengawasan Polri.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, untuk mendapatkan stiker khusus tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 'Memang ada pengecualian untuk difabel, tapi ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (24/8/2019).
Pemohon melampirkan fotokopi KTP, fotokopi STNK, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akte Kelahiran, fotokopi dokumen medis penunjang, serta foto dan video penyandang disabilitas.
Kemudian semua berkas itu dapat segera diberikan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan selanjutnya akan di proses.
"Foto dan video bisa dikirim melalui aplikasi Whatsapp atau WA di nomor 0852-8004-0228. Untuk informasi lanjutan juga bisa ditanyakan melalui nomor itu," pungkasnya.
Sekadar informasi, sistem ganjil-genap diterapkan sejak pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB. Kebijakan ini tidak berlaku pada Sabtu-Minggu dan hari libur nasional serta kendaraan yang mendapat catatan pengecualian.
Berikut pengecualian kendaraan bermotor memasuki kawasan ganjil genap :
1. Kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas
2. Kendaraan ambulan
3. Kendaraan pemadam kebakaran
4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)
5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
6. Sepeda motor
7. Kendaraan angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas
8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia :
A. Presiden / Wakil Presiden
B. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah
C. Ketua Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi / Komisi Yudisil / Badan Pemeriksaan Keuangan
9. Kendaraan dinas operasional berpelat dinas, TNI, dan Polri
10. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, seperti kendaraan pengangkut uang dengan pengawasan Polri.
(ysw)