Bupati Dodi: Poin-poin Penting Pidato Presiden RI Harus Ditindaklanjuti Bersama
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 18:13 WIB
Bupati Dodi: Poin-poin Penting Pidato Presiden RI Harus Ditindaklanjuti Bersama
A
A
A
SEKAYU - Bupati Kabupaten Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex bersama Ketua DPRD Muba Abusari Burhan, Forkopinda, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, beserta Para Anggota DPRD Muba mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Acara Sidang Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Jumat (16/8/2019).
Turut hadir juga Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Muba, dan pejabat struktural ASN dilingkungan Pemkab Muba.
Pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia itu ditayangkan melalui siaran langsung yang merupakan acara tahunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus.
Setelah mendengarkan pidato Presiden RI tersebut menurut Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin poin-poin penting pidato yang harus dan wajib untuk ditindaklanjuti bersama di antaranya, pemerintah, DPR, DPD, MPR, Pemerintah Daerah, dan DPRD harus melakukan langkah-langkah baru.
"Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang merebutkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan," kata Presiden.
Kemudian ia mengatakan data adalah jenis kekayaan baru bangsa, kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu kedaulatan data harus diwujudkan, hak warga negara atas pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi.
"Seluruh aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, serta pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Harus segera berubah kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah," tegasnya.
Lanjutnya, aparat yang optimis dan melayani sepenuh hati wajib diapresiasi. "Kita cari dan kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat."
Masih dalam pidato Presiden, Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu bangsa. Di rumah Pancasila ini, kehidupan rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua. Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa untuk bisa berkarya, bergerak dan berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama.
"Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Dalam persatuan, kita menemukan energi yang maha dahsyat, untuk mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.
Selain itu Jokowi mengatakan undang-undang yang menyulitkan rakyat dan yang menghambat lompatan kemajuan harus dibongkar dan diubah.
"Saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat, lebih sigap dari yang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan," ucapnya.
Selanjutnya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air pembangunan harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.
"Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar, maka menjadi kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju," pungkas Presiden RI yang pada hari ini menggunakan pakaian adat Sasak Nusa Tenggara Barat.
Turut hadir juga Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Muba, dan pejabat struktural ASN dilingkungan Pemkab Muba.
Pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Republik Indonesia itu ditayangkan melalui siaran langsung yang merupakan acara tahunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus.
Setelah mendengarkan pidato Presiden RI tersebut menurut Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin poin-poin penting pidato yang harus dan wajib untuk ditindaklanjuti bersama di antaranya, pemerintah, DPR, DPD, MPR, Pemerintah Daerah, dan DPRD harus melakukan langkah-langkah baru.
"Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang merebutkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan," kata Presiden.
Kemudian ia mengatakan data adalah jenis kekayaan baru bangsa, kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu kedaulatan data harus diwujudkan, hak warga negara atas pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi.
"Seluruh aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, serta pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Harus segera berubah kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah," tegasnya.
Lanjutnya, aparat yang optimis dan melayani sepenuh hati wajib diapresiasi. "Kita cari dan kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat."
Masih dalam pidato Presiden, Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu bangsa. Di rumah Pancasila ini, kehidupan rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua. Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa untuk bisa berkarya, bergerak dan berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama.
"Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Dalam persatuan, kita menemukan energi yang maha dahsyat, untuk mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.
Selain itu Jokowi mengatakan undang-undang yang menyulitkan rakyat dan yang menghambat lompatan kemajuan harus dibongkar dan diubah.
"Saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat, lebih sigap dari yang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan," ucapnya.
Selanjutnya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air pembangunan harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.
"Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar, maka menjadi kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju," pungkas Presiden RI yang pada hari ini menggunakan pakaian adat Sasak Nusa Tenggara Barat.
(alf)
