Kemendikbud Minta JR Saragih Batalkan Pemecatan 1.695 Guru
Kemendikbud Minta JR Saragih Batalkan Pemecatan 1.695 Guru
A
A
A
SIMALUNGUN - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI resmi meminta Bupati Simalungun JR Saragih, membatalkan surat keputusan (SK) pemberhentian 1.695 guru pegawai negeri sipil (PNS) nonsarjana dan mengembalikan jabatan fungsional guru yang sudah sempat dipecat sejak 26 Juni 2019.
Dalam surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan yang ditandatangani Dirjen Supriono, tertanggal 7 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun yang diperoleh Sindonews.com,Minggu (11/8/2019) malam, tiga SK pemberhentian guru PNS non sarjana nomor 188.45/5927/25.3/2019,188.45/5928/25.3/2019,188.45/5928/25.3/2019 harus dibatalkan.
Pemkab Simalungun juga diminta mempetrimbangkan kepemilikan ijazah S1/D.IV guru PNS yang diperoleh dari LPTK/PT yang menyelenggarakan perkuliahab 60 kilometer dari jarak tempat guru mengajar sepanjang LPTK/PT dimaksud terdaftar di Kemenristek Dikti.
Kemudian kewajiban guru sarjana juga ada pengecualian bagi guru yang sudah memiliki golongan IV atau atau usia 50 tahun dan sudah mengabdi lebih dari 20 tahun atau sudah berusia 56 tahun pada November 2019 dan memiliki sertifikasi guru.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan hak tunjangan guru yang sudah sempat diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mewajibkan Pemkab Simalungun menjamin layanan pendidikan di Kabupaten Simalungun berjalan dengan baik, sebagai hak konsitusional warga negara.
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono berharap, sebaiknya Bupati JR Saragih segera menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.
"Bupati JR Saragih sebaiknya segera menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membatalkan SK pemberhentian 1.695 guru PNS non sarjana sehingga proses belajar mengajar yang sempat terganggu di bayak SD negeri di Simalungun bisa normal kembali," sebut Dadang.
Kepala Dinas Kominfo Pemkab Simalungun, Debora PI Hutasoit melalui telepon Minggu malam,mengatakan Bupati JR Saragih sudah menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut.
"Sudah disikapi relis resmi terkait tanggapan Bupati Simalungun JR Saragih atas surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan segera disampaikan kepada rekan-rekan media," kata Debora.
Dalam surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan yang ditandatangani Dirjen Supriono, tertanggal 7 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun yang diperoleh Sindonews.com,Minggu (11/8/2019) malam, tiga SK pemberhentian guru PNS non sarjana nomor 188.45/5927/25.3/2019,188.45/5928/25.3/2019,188.45/5928/25.3/2019 harus dibatalkan.
Pemkab Simalungun juga diminta mempetrimbangkan kepemilikan ijazah S1/D.IV guru PNS yang diperoleh dari LPTK/PT yang menyelenggarakan perkuliahab 60 kilometer dari jarak tempat guru mengajar sepanjang LPTK/PT dimaksud terdaftar di Kemenristek Dikti.
Kemudian kewajiban guru sarjana juga ada pengecualian bagi guru yang sudah memiliki golongan IV atau atau usia 50 tahun dan sudah mengabdi lebih dari 20 tahun atau sudah berusia 56 tahun pada November 2019 dan memiliki sertifikasi guru.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan hak tunjangan guru yang sudah sempat diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mewajibkan Pemkab Simalungun menjamin layanan pendidikan di Kabupaten Simalungun berjalan dengan baik, sebagai hak konsitusional warga negara.
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono berharap, sebaiknya Bupati JR Saragih segera menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu.
"Bupati JR Saragih sebaiknya segera menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membatalkan SK pemberhentian 1.695 guru PNS non sarjana sehingga proses belajar mengajar yang sempat terganggu di bayak SD negeri di Simalungun bisa normal kembali," sebut Dadang.
Kepala Dinas Kominfo Pemkab Simalungun, Debora PI Hutasoit melalui telepon Minggu malam,mengatakan Bupati JR Saragih sudah menyikapi surat Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut.
"Sudah disikapi relis resmi terkait tanggapan Bupati Simalungun JR Saragih atas surat Dirjen Guru dan Ketenaga Pendidikan segera disampaikan kepada rekan-rekan media," kata Debora.
(maf)
Explore More