Emil Minta Wacana Kenaikan Iuran BPJS Dikaji Lebih Dalam
Jum'at, 09 Agustus 2019 - 07:38 WIB
Emil Minta Wacana Kenaikan Iuran BPJS Dikaji Lebih Dalam
A
A
A
BANDUNG - Wacana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebaiknya dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat, sebaiknya dikaji lebih mendalam," ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 8 Agustus 2019.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ada hal lebih penting yang perlu diperhatikan, yaitu permasalahan yang kerap dihadapi peserta BPJS agar tidak terulang. Tidak hanya itu, Emil juga meminta pemerintah terus mengedukasi masyarakat terkait pelayanan BPJS.
Sebab, kata Emil, masih banyak peserta BPJS yang belum memahami sistem rujukan. Akibatnya, tidak sedikit peserta BPJS yang sakit ringan berobat langsung ke rumah sakit. Padahal, penyakit tersebut bisa disembuhkan di Puskesmas.
"Mungkin beban BPJS bukan semata iurannya yang kurang. Mungkin tolong dikaji lagi jangan-jangan datang dari pola pikir terlalu mudahnya pengobatan langsung ke rumah sakit, sehingga beban BPJS terlalu besar. Intinya, kebijakan ini tolong dikaji lebih bijak saja," jelas Emil.
Diketahui, pemerintah mewacanakan kebaikan iuran BPJS untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp19,41 triliun. Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan akan berbeda-beda di setiap kelas. Nominal kenaikan iuran sendiri akan mengacu jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan swasta.
Namun, persentase dan nominal final tarif iuran ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir Agustus.
“Setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat, sebaiknya dikaji lebih mendalam," ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 8 Agustus 2019.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ada hal lebih penting yang perlu diperhatikan, yaitu permasalahan yang kerap dihadapi peserta BPJS agar tidak terulang. Tidak hanya itu, Emil juga meminta pemerintah terus mengedukasi masyarakat terkait pelayanan BPJS.
Sebab, kata Emil, masih banyak peserta BPJS yang belum memahami sistem rujukan. Akibatnya, tidak sedikit peserta BPJS yang sakit ringan berobat langsung ke rumah sakit. Padahal, penyakit tersebut bisa disembuhkan di Puskesmas.
"Mungkin beban BPJS bukan semata iurannya yang kurang. Mungkin tolong dikaji lagi jangan-jangan datang dari pola pikir terlalu mudahnya pengobatan langsung ke rumah sakit, sehingga beban BPJS terlalu besar. Intinya, kebijakan ini tolong dikaji lebih bijak saja," jelas Emil.
Diketahui, pemerintah mewacanakan kebaikan iuran BPJS untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp19,41 triliun. Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan akan berbeda-beda di setiap kelas. Nominal kenaikan iuran sendiri akan mengacu jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan swasta.
Namun, persentase dan nominal final tarif iuran ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir Agustus.
(wib)
