PKS Pertanyakan Indikator Penurunan Angka Kemiskinan di Pangandaran

PANGANDARAN - Persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pertanyaan tersebut terlontar pada pandangan umum Fraksi PKS terhadap penjelasan Bupati Pangandaran atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.

Salah satu anggota Fraksi PKS Solehudin mengatakan, capaian indikator makro pembangunan tentang persentase penduduk miskin di Pangandaran rata-rata per tahun turun 19,91 persen.

"Dalam penurunan persentase penduduk miskin, ada permasalahan umum dilapangan terkait penentuan indikator kemiskinan yang berbeda-beda antar lembaga," kata Solehudin.

Solehudin menambahkan, selain perbedaan indikator kemiskinan juga diperparah dengan adanya beberapa program yang di indikasikan tidak tepat sasaran. "Kami pertanyakan apa dasar penurunan penduduk miskin yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran," tambahnya.

Masih dikatakan Solehudin, apakah penurunan angka kemiskinan tersebut benar terjadi penurunan atau karena kesalahan data awal dari hasil perbaikan data yang tidak sesuai dengan penerima manfaat program.

"Fraksi PKS berharap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di tahun 2020 nanti ada upaya updating data keluarga, sehingga kedepan memang benar-benar penurunan angka kemiskinan berdasarkan dari basis data yang berstatus keluarga pra sejahtera" jelasnya.

Dipaparkan Solehudin, dengan updating data maka akan sangat berpengaruh pada ketetapan sasaran program, sebab tidak tepat sasaran penerima manfaat program menjadi polemik di masyarakat.

"Harus jadi acuan bersama bahwa indikator penurunan angka kemiskinan benar berdasarkan data yang tadinya tidak mampu menjadi mampu atau berdaya bukan dari pendeletan data," pungkasnya.