Kemendagri Tak Akan Berikan Sanksi untuk Wali Kota Tangerang
Kamis, 18 Juli 2019 - 22:06 WIB
Kemendagri Tak Akan Berikan Sanksi untuk Wali Kota Tangerang
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, pemanggilan ini sudah bentuk teguran.
"Enggak (ada sanksi). Kita ini kan memanggil ya sudah merupakan bentuk teguran nyata. Bahkan pak gubernur Banten kita undang hadir ini kan juga sudah merupakan peringatan nyata. Dan beliau pun juga akan mencabut dan menindaklanjuti ini adalah sudah hal yang baik," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Hadi mengatakan, persoalan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Pemerintah Kota Tangerang karena perbedaan persepsi. Dia mengatakan, jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No.6/2012 maka tidak ada yang dilanggar.
"Namun juga ada kisi-kisi yang perlu diperhatikan itu menjadi acuan Pak Wali. Kemudian, sudah sejak 2011, 2015 sudah ada kesepakatan terakhir tanggal 16 Oktober tahun 2018. Dimana Pak Wali Kota harus memberikan perizinan. Namun, pak Wali punya persepsi. Bahwa perizinan itu harus menunggu revisinya selesai. Namun, secara hukum perizinan itu tak perlu menunggu. Karena revisi itu prosesnya panjang," tuturnya.
Dia mengatakan, bahwa dalam persoalan aset ini perlu dilengkapi jika ada hal-hal yang dinilai kurang. Termasuk berkaitan dengan lahan-lahan milik Kemenkumhman yang belum diserahkan ke Kota Tangerang.
"Sehingga kami akan memfasilitasi dengan mengundang Kementerian PU terkait teknis bangunan, dan Kementerian Keuangan untuk fasos dan fatsunnya untuk diserahkan ke Pak walikota karena itu barang milik negara," tandasnya.
"Enggak (ada sanksi). Kita ini kan memanggil ya sudah merupakan bentuk teguran nyata. Bahkan pak gubernur Banten kita undang hadir ini kan juga sudah merupakan peringatan nyata. Dan beliau pun juga akan mencabut dan menindaklanjuti ini adalah sudah hal yang baik," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Hadi mengatakan, persoalan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Pemerintah Kota Tangerang karena perbedaan persepsi. Dia mengatakan, jika merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No.6/2012 maka tidak ada yang dilanggar.
"Namun juga ada kisi-kisi yang perlu diperhatikan itu menjadi acuan Pak Wali. Kemudian, sudah sejak 2011, 2015 sudah ada kesepakatan terakhir tanggal 16 Oktober tahun 2018. Dimana Pak Wali Kota harus memberikan perizinan. Namun, pak Wali punya persepsi. Bahwa perizinan itu harus menunggu revisinya selesai. Namun, secara hukum perizinan itu tak perlu menunggu. Karena revisi itu prosesnya panjang," tuturnya.
Dia mengatakan, bahwa dalam persoalan aset ini perlu dilengkapi jika ada hal-hal yang dinilai kurang. Termasuk berkaitan dengan lahan-lahan milik Kemenkumhman yang belum diserahkan ke Kota Tangerang.
"Sehingga kami akan memfasilitasi dengan mengundang Kementerian PU terkait teknis bangunan, dan Kementerian Keuangan untuk fasos dan fatsunnya untuk diserahkan ke Pak walikota karena itu barang milik negara," tandasnya.
(mhd)
