PKS Tantang PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:18 WIB
PKS Tantang PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan tuduhan soal politik uang dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Bila tuduhan itu tak terbukti, PSI telah mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi mengatakan,
bila tuduhan itu tak memiliki bukti bisa menjatuhkan anggota DPRD DKI terlebih anggota Pansus yang terlibat dalam rapat paripurna pemilihan orang nomor dua di Pemprov DKI.
"Yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Anggota dewan khususnya yang di pansus, yang nanti datang paripurna," kata Suhaimi di Jakarta Selasa (16/7/2019).( Baca: Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI )
Dia menegaskan, tak ada politik uang ratusan juta rupiah bagi anggota dewan yang hadir bila kourum dalam rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan yang digelar pada 22 Juli 2019 mendatang. "Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang). Kalau kemudian di beritakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan," tegasnya.
Suhaimi berharap proses pemilihan DKI 2 pengganti Sandiaga Uno berjalan dengan baik profesional dan bersih."Proses pemilihan Wagub ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Sehingga wagubnya, wagub yang legitimate," ucapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi mengatakan,
bila tuduhan itu tak memiliki bukti bisa menjatuhkan anggota DPRD DKI terlebih anggota Pansus yang terlibat dalam rapat paripurna pemilihan orang nomor dua di Pemprov DKI.
"Yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Anggota dewan khususnya yang di pansus, yang nanti datang paripurna," kata Suhaimi di Jakarta Selasa (16/7/2019).( Baca: Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI )
Dia menegaskan, tak ada politik uang ratusan juta rupiah bagi anggota dewan yang hadir bila kourum dalam rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan yang digelar pada 22 Juli 2019 mendatang. "Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang). Kalau kemudian di beritakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan," tegasnya.
Suhaimi berharap proses pemilihan DKI 2 pengganti Sandiaga Uno berjalan dengan baik profesional dan bersih."Proses pemilihan Wagub ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Sehingga wagubnya, wagub yang legitimate," ucapnya.
(whb)
