Bupati Kobar Bahas Pemenuhan Kebutuhan Energi
Jum'at, 05 Juli 2019 - 14:50 WIB
Bupati Kobar Bahas Pemenuhan Kebutuhan Energi
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Kalteng Nurhidayah mengikuti Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang Selatan ini dipimpin langsung oleh kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, pada Kamis (4/7/2019).
Pelaksanaan FGD ini salah satunya sebagai langkah identifikasi perkiraan kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan di Kalimantan.
“Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah salah satunya untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi, khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan,” ujar Fanshurullah.
Dia menambahkan jika saat ini rencana pemindahan pusat pemerintahan yang masih terus oleh Bappenas telah mencapai 90% dan dipastikan berada di wilayah Kalimantan.
“Kebutuhan energi di perlu direncanakan secara matang termasuk pengembangan infrastruktur di bidang gas bumi di Kalimantan,” lanjut Fanshurullah.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan tentu saja akan berdampak terhadap permintaan dari fasilitas pembangkit listrik, potensi pusat pemerintahan, potensi permindahan 34 kantor kementerian, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Serta industri gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku, jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil serta BBG untuk transportasi,” paparnya.
Nurhidayah mengatakan, kegiatan diskusi ini sangat penting untuk diikuti. “Apalagi ada rencana pemindahan ibukota bakal ke Kalimantan. Jadi paling tidak kita mempelajari kebutuhan has bumi untuk masa depan,” ujarnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri BSD City, Tangerang Selatan ini dipimpin langsung oleh kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, pada Kamis (4/7/2019).
Pelaksanaan FGD ini salah satunya sebagai langkah identifikasi perkiraan kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan di Kalimantan.
“Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya FGD ini adalah salah satunya untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi, khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan,” ujar Fanshurullah.
Dia menambahkan jika saat ini rencana pemindahan pusat pemerintahan yang masih terus oleh Bappenas telah mencapai 90% dan dipastikan berada di wilayah Kalimantan.
“Kebutuhan energi di perlu direncanakan secara matang termasuk pengembangan infrastruktur di bidang gas bumi di Kalimantan,” lanjut Fanshurullah.
Rencana pemindahan pusat pemerintahan tentu saja akan berdampak terhadap permintaan dari fasilitas pembangkit listrik, potensi pusat pemerintahan, potensi permindahan 34 kantor kementerian, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Serta industri gas bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku, jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil serta BBG untuk transportasi,” paparnya.
Nurhidayah mengatakan, kegiatan diskusi ini sangat penting untuk diikuti. “Apalagi ada rencana pemindahan ibukota bakal ke Kalimantan. Jadi paling tidak kita mempelajari kebutuhan has bumi untuk masa depan,” ujarnya.
(shf)
