Sekolah dan Kelurahan di Bogor Harus Sigap Bencana
Rabu, 03 Juli 2019 - 08:45 WIB
Sekolah dan Kelurahan di Bogor Harus Sigap Bencana
A
A
A
BOGOR - Setiap tahunnya Kota Bogor kerap dilanda bencana. Karena itu, perlu antisipasi dini berupa sosialisasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.
"Jadi, hari ini (kemarin) kita sosialisasi program sinergi yang intinya bagaimana masyarakat dan pemerintah mendukung risiko bencana dan ini merupakan program sigap seperti tahun lalu bekerja sama dengan semua elemen termasuk NGO," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dalam sosialisasi program kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bogor Tengah, Kota Bogor, kemarin.
Pemkot harus benar-benar memahami tentang segala bencana baik sebelum maupun sesudah kejadian sebab bencana ini tentang hal yang tiba-tiba. "Tak pernah direncanakan atau terdeteksi lebih jauh dan hebat serta tak pernah mengenal situasi dan latar belakang. Terjadi ya terjadi saja,” katanya.
Maka itu, perlu kesiapsiagaan dari seluruh komponen masyarakat. Tak ada pembangunan yang cepat tuntas oleh pemerintah karena semuanya butuh kolaborasi dan sinergi dengan komunitas termasuk mempercepat penanggulangannya.
Ke depan, setelah memiliki pemahaman yang kuat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemkot Bogor menghendaki program sekolah atau kelurahan sigap bencana. "Program ini tak hanya dua atau tiga kelurahan saja, tapi saya ingin seluruh kelurahan di Kota Bogor menyatakan sebagai kelurahan yang siap atau sigap menghadapi bencana," ujar Ade.
Dia minta dibuat perencanaan kemudian diusulkan BPBD ke Bappeda dan dianggarkan sehingga masyarakat di seluruh kelurahan ada kesiapan menyatakan sebagai wilayah tangguh bencana. "Juga perlu dipersiapkan tempat dan personel atau kader siaga bencana perlu ditambah sehingga jika semua kader BPBD ada di setiap kelurahan mungkin berbagai kegiatan dapat terkoordinasi," katanya.
Menurut dia, manfaat kesiapsiagaan bencana terhadap pembangunan di Kota Bogor sangat besar dalam menumbuhkan karakter masyarakat. "Sehingga masyarakat menjadi lebih kuat dan tak terlalu takut. Apalagi kita sudah memetakan potensi bencana apa saja di Kota Bogor," ucapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Juniarti Estiningsih mengatakan, sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada semua stakeholder untuk menciptakan pola pikir pengurangan risiko bencana. "Intinya kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman pembangunan karakter agar masyarakat tak perlu merasa takut atau waswas ketika terjadi bencana," ujarnya.
Pihaknya bekerja sama dengan NGO mendorong terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di dalamnya terdapat unsur pemerintahan, masyarakat, serta dunia usaha. "Forum ini sudah terbentuk di 13 kelurahan, ya nanti kita akan bentuk di setiap kelurahan. Ini sangat perlu sekali. Kita akan mendorong FPRB hadir di tingkat kota," ucapnya.
Saat ini forum-forum tersebut baru ada di kelurahan yang memang sudah terpetakan sebagai daerah rawan bencana. "Sasarannya kelurahan-kelurahan yang sering terjadi bencana seperti longsor, banjir, dan puting beliung," kata Juniarti.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengingatkan aparaturnya mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana. Selain tindakan pencegahan atau hal-hal lain yang mungkin terjadi lakukan antisipasi terutama di titik-titik pelayanan publik.
Kemudian, dia juga meminta aparatur wilayah terus meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi sehingga sigap dan tanggap bencana dapat dilakukan sesegera mungkin. "Sekali lagi saya tegaskan cek kembali perlengkapan, peralatan, dan sarana lainnya. Sharing informasi dan cek titik koordinasi agar kita selalu siaga, waspada, dan standby jika ada ramalan ataupun bencana," ujar Bima, beberapa waktu lalu.
Untuk camat dan lurah, dia meminta untuk melakukan normalisasi saluran air atau sungai sesederhana mungkin bersama warga sebagai tindakan pencegahan bencana. "Jika memerlukan alat-alat berat, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait," ucapnya. (Haryudi)
"Jadi, hari ini (kemarin) kita sosialisasi program sinergi yang intinya bagaimana masyarakat dan pemerintah mendukung risiko bencana dan ini merupakan program sigap seperti tahun lalu bekerja sama dengan semua elemen termasuk NGO," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dalam sosialisasi program kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bogor Tengah, Kota Bogor, kemarin.
Pemkot harus benar-benar memahami tentang segala bencana baik sebelum maupun sesudah kejadian sebab bencana ini tentang hal yang tiba-tiba. "Tak pernah direncanakan atau terdeteksi lebih jauh dan hebat serta tak pernah mengenal situasi dan latar belakang. Terjadi ya terjadi saja,” katanya.
Maka itu, perlu kesiapsiagaan dari seluruh komponen masyarakat. Tak ada pembangunan yang cepat tuntas oleh pemerintah karena semuanya butuh kolaborasi dan sinergi dengan komunitas termasuk mempercepat penanggulangannya.
Ke depan, setelah memiliki pemahaman yang kuat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemkot Bogor menghendaki program sekolah atau kelurahan sigap bencana. "Program ini tak hanya dua atau tiga kelurahan saja, tapi saya ingin seluruh kelurahan di Kota Bogor menyatakan sebagai kelurahan yang siap atau sigap menghadapi bencana," ujar Ade.
Dia minta dibuat perencanaan kemudian diusulkan BPBD ke Bappeda dan dianggarkan sehingga masyarakat di seluruh kelurahan ada kesiapan menyatakan sebagai wilayah tangguh bencana. "Juga perlu dipersiapkan tempat dan personel atau kader siaga bencana perlu ditambah sehingga jika semua kader BPBD ada di setiap kelurahan mungkin berbagai kegiatan dapat terkoordinasi," katanya.
Menurut dia, manfaat kesiapsiagaan bencana terhadap pembangunan di Kota Bogor sangat besar dalam menumbuhkan karakter masyarakat. "Sehingga masyarakat menjadi lebih kuat dan tak terlalu takut. Apalagi kita sudah memetakan potensi bencana apa saja di Kota Bogor," ucapnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Juniarti Estiningsih mengatakan, sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada semua stakeholder untuk menciptakan pola pikir pengurangan risiko bencana. "Intinya kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman pembangunan karakter agar masyarakat tak perlu merasa takut atau waswas ketika terjadi bencana," ujarnya.
Pihaknya bekerja sama dengan NGO mendorong terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di dalamnya terdapat unsur pemerintahan, masyarakat, serta dunia usaha. "Forum ini sudah terbentuk di 13 kelurahan, ya nanti kita akan bentuk di setiap kelurahan. Ini sangat perlu sekali. Kita akan mendorong FPRB hadir di tingkat kota," ucapnya.
Saat ini forum-forum tersebut baru ada di kelurahan yang memang sudah terpetakan sebagai daerah rawan bencana. "Sasarannya kelurahan-kelurahan yang sering terjadi bencana seperti longsor, banjir, dan puting beliung," kata Juniarti.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengingatkan aparaturnya mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana. Selain tindakan pencegahan atau hal-hal lain yang mungkin terjadi lakukan antisipasi terutama di titik-titik pelayanan publik.
Kemudian, dia juga meminta aparatur wilayah terus meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi sehingga sigap dan tanggap bencana dapat dilakukan sesegera mungkin. "Sekali lagi saya tegaskan cek kembali perlengkapan, peralatan, dan sarana lainnya. Sharing informasi dan cek titik koordinasi agar kita selalu siaga, waspada, dan standby jika ada ramalan ataupun bencana," ujar Bima, beberapa waktu lalu.
Untuk camat dan lurah, dia meminta untuk melakukan normalisasi saluran air atau sungai sesederhana mungkin bersama warga sebagai tindakan pencegahan bencana. "Jika memerlukan alat-alat berat, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait," ucapnya. (Haryudi)
(nfl)
