1 Juli, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Dilantik Menjadi Kepala BKKBN
Kamis, 27 Juni 2019 - 21:32 WIB
1 Juli, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Dilantik Menjadi Kepala BKKBN
A
A
A
KULONPROGO - Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasto akan dilantik oleh Menteri Kesehatan Senin 1 Juli 2019 mendatang.
“Rencananya hari Senin 1 Juli 2019 di auditorium BKKBN Pusat di Halim (Jakarta),” kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, usai bertemu dengan Bupati Kulonprogo di Kompleks Pemkab Kuloprogo, Kamis (27/6/2019).
Nofrijal datang ke Kulonprogo untuk menyeratkan surat mandat dari Presiden Joko Widodo. Tidak lain untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN.
Kepastian tanggal dan waktu pelantikan ini, kata dia, mendasarkan atas perintah dari Sekretariat Kabinet. Jabatan Kepala BKKBN saat ini sudah kosong selama 1,5 tahun. Lembaga ini butuh pejabat sebagai pucuk pimpinan.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku cukup deg-degan dengan adanya surat undangan untuk mengisi jabatan kepala BKKBN yang kosong. Hal itu dirasakan wajar, karena setiap orang yang berpindah kerja pasti akan stress. “Di tempat baru mesti ada stress, tapi ini bagian stres yang positif. Kita harus punya mekanisme sendiri,” jelas Hasto.
Hasto juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pekab Kulonprogo untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tugas yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan jalur. Jangan ada kepentingan lain, selain untuk pembangunan Kulonprogo.
“Seluruh program pembangunan Kulonprogo harus bisa dilanjutkan, terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara,” ujar dokter spesialis kandungan dan Obsgin ini.
Kulonprogo, kata Hasto harus berani dan bisa membikin ekosistem bandara. Hal ini bisa dimulai dari pembangunan jalan tol, Jogja Outer Ringroad (JORR) ataupun jalur Jawa Lintas Selatan (JJLS) yang terintegrasi dengan jalur kereta.
Hasto juga ingin RSUD Wates segera beroperasi dengan standar internasional. Sesuai target dan persiapan yang ada, rumah sakit ini akan beroperasi dengan standar internasional pada awal Januari tahun depan. “Selain rumah sakit, embarkasi dan imigrasi juga harus terealisasi,” tandas Hasto.
“Rencananya hari Senin 1 Juli 2019 di auditorium BKKBN Pusat di Halim (Jakarta),” kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, usai bertemu dengan Bupati Kulonprogo di Kompleks Pemkab Kuloprogo, Kamis (27/6/2019).
Nofrijal datang ke Kulonprogo untuk menyeratkan surat mandat dari Presiden Joko Widodo. Tidak lain untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN.
Kepastian tanggal dan waktu pelantikan ini, kata dia, mendasarkan atas perintah dari Sekretariat Kabinet. Jabatan Kepala BKKBN saat ini sudah kosong selama 1,5 tahun. Lembaga ini butuh pejabat sebagai pucuk pimpinan.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku cukup deg-degan dengan adanya surat undangan untuk mengisi jabatan kepala BKKBN yang kosong. Hal itu dirasakan wajar, karena setiap orang yang berpindah kerja pasti akan stress. “Di tempat baru mesti ada stress, tapi ini bagian stres yang positif. Kita harus punya mekanisme sendiri,” jelas Hasto.
Hasto juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pekab Kulonprogo untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tugas yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan jalur. Jangan ada kepentingan lain, selain untuk pembangunan Kulonprogo.
“Seluruh program pembangunan Kulonprogo harus bisa dilanjutkan, terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara,” ujar dokter spesialis kandungan dan Obsgin ini.
Kulonprogo, kata Hasto harus berani dan bisa membikin ekosistem bandara. Hal ini bisa dimulai dari pembangunan jalan tol, Jogja Outer Ringroad (JORR) ataupun jalur Jawa Lintas Selatan (JJLS) yang terintegrasi dengan jalur kereta.
Hasto juga ingin RSUD Wates segera beroperasi dengan standar internasional. Sesuai target dan persiapan yang ada, rumah sakit ini akan beroperasi dengan standar internasional pada awal Januari tahun depan. “Selain rumah sakit, embarkasi dan imigrasi juga harus terealisasi,” tandas Hasto.
(sms)
