Toleransi Marten dan Perombakan Pejabat OPD di Periode Kedua
Senin, 17 Juni 2019 - 06:00 WIB
Toleransi Marten dan Perombakan Pejabat OPD di Periode Kedua
A
A
A
GORONTALO - Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo patut berterima kasih dan mencontohi sikap juga perilaku Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Karena sejak periode pertama Ia menjabat sebagai Wali Kota dan kini resmi mengemban amanah itu pada periode kedua, Ia belum pernah merombak kabinet kerjanya.
Ini bukan karena adanya batasan enam bulan setelah dan sesudah Ia dilantik, lantas tidak bisa melakukan regenerasi di tatanan Pemerintahan Kota Gorontalo. Tetapi, karena dingin hatinya dan begitu cermat cara berpikirnya, sehingga banyak melahirkan pertimbangan dalam merombak kabinet kerjanya.
Termasuk Ia memikirkan tentang nasib dan kesejahteraan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang sama seperti dirinya memiliki rumah tangga, istri dan anak serta tanggungan hidup. Hal ini Ia ungkapkan saat menyampaikan sambutan, pada pembinaan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Jumat (14/06/2019).
Bagi Marten, tidak ada yang sulit jika Ia ingin melakukan rombak pejabat Pemerintahan Kota Gorontalo, karena dengan hanya mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ia sudah pasti bisa melakukan perembokan pejabat.
Namun karena sikapnya yang begitu tulus tidak ingin menyusahkan orang lain, hanya karena pertimbangan kebijakan yang tidak logis, Ia pun tidak semudah itu melakukan perombakan kabinet kerja.
"Saya paling tidak suka menyusahkan orang lain. Apalagi terkait rombak pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, banyak pertimbangan yang harus saya lakukan dan kaji. Seperti nasib dan kesejahteraan mereka. Andaikan saya melakukan pergantian salah satu pejabat, lantas Ia memiliki anak yang masih kuliah dan begitu banyak beban yang Ia harus tanggung, tentu hal yang Ia alami turut saya rasakan. Dan saya tidak ingin, hanya karena kebijakan tersebut kemudian saya dimarahi dan dicaci maki oleh orang lain," ungkap Wali Kota Gorontalo.
Contoh lain misal seorang pejabat yang Ia mutasi sedang dihadapkan dengan persoalan yang genting, yakni harus membawa istrinya ke rumah sakit untuk melahirkan. Kemudian seorang pejabat ini depresi akibat mutasi jabatan yang Ia lakukan, akibatnya hanya memberikan dampak negatif terhadap keluarga mereka.
"Saya ingin, jabatan yang diamanahkan masyarakat ini, menjadi berkah bagi diri saya dan orang lain termasuk para pejabat Kota Gorontalo," terang Wali Kota.
Kalau pun Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan rombak kabinet, katanya tentu harus melalui regulasi dan mekanisme yang berlaku, seperti Open Bidding melalui panitia seleksi secara terbuka dan transparan. Karena dalam mengangkat seorang calon pejabat pemerintahan itu, harus berdasarkan aturan, kompetensi yang dimiliki, prestasi dan bidang yang dikuasai.
Kenapa demikian, karena selama lima tahun kedepan tantangan pemerintahan ini semakin besar, belum tentu bisa meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Kemudian penghargaan Piala Adipura tiga kali berturut-turut, berkinerja tertinggi dan terbaik di seluruh Indonesia, terkahir penghargaan Para Samya purna karya nugaraha.
"Saya meminta kepada seluruh pejabat Pemerintahan Kota Gorontalo, untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak usah berpikir soal mutasi. Jalankan tugas dan fungsi saudara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada saudara, sekalian dengan tentunya melakukan konsultasi koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. Sebab, melalui tugas tersebut nantinya akan evaluasi yang seperti biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo," tutup Marten.
Senada ditambahkan Juru Bicara Wali Kota Gorontalo Yudin Laliyo, dalam perombakan kabinet kerja yang akan dilakukan di Pemerintahan Kota Gorontalo, mengedepankan rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki calon pejabat. Karena lima tahun kedepan Wali Kota Gorontalo dan Wakil Wali Kota Gorontalo, memiliki program kerja yang sedikit menantang dibandingkan periode kemarin.
"Ini yang patut diperhatikan oleh seluruh OPD, yakni program kegiatan yang belum tuntas di periode kemarin, untuk dituntaskan pada periode kedua Wali Kota. Bahkan kalau perlu, program kerja pada periode kedua ini, harus dan wajib dituntaskan, sehingga apa yang menjadi visi misi Pemerintah Kota Gorontalo, itu terlaksana dengan baik" singkat Yudin.
Ini bukan karena adanya batasan enam bulan setelah dan sesudah Ia dilantik, lantas tidak bisa melakukan regenerasi di tatanan Pemerintahan Kota Gorontalo. Tetapi, karena dingin hatinya dan begitu cermat cara berpikirnya, sehingga banyak melahirkan pertimbangan dalam merombak kabinet kerjanya.
Termasuk Ia memikirkan tentang nasib dan kesejahteraan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, yang sama seperti dirinya memiliki rumah tangga, istri dan anak serta tanggungan hidup. Hal ini Ia ungkapkan saat menyampaikan sambutan, pada pembinaan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Jumat (14/06/2019).
Bagi Marten, tidak ada yang sulit jika Ia ingin melakukan rombak pejabat Pemerintahan Kota Gorontalo, karena dengan hanya mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ia sudah pasti bisa melakukan perembokan pejabat.
Namun karena sikapnya yang begitu tulus tidak ingin menyusahkan orang lain, hanya karena pertimbangan kebijakan yang tidak logis, Ia pun tidak semudah itu melakukan perombakan kabinet kerja.
"Saya paling tidak suka menyusahkan orang lain. Apalagi terkait rombak pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, banyak pertimbangan yang harus saya lakukan dan kaji. Seperti nasib dan kesejahteraan mereka. Andaikan saya melakukan pergantian salah satu pejabat, lantas Ia memiliki anak yang masih kuliah dan begitu banyak beban yang Ia harus tanggung, tentu hal yang Ia alami turut saya rasakan. Dan saya tidak ingin, hanya karena kebijakan tersebut kemudian saya dimarahi dan dicaci maki oleh orang lain," ungkap Wali Kota Gorontalo.
Contoh lain misal seorang pejabat yang Ia mutasi sedang dihadapkan dengan persoalan yang genting, yakni harus membawa istrinya ke rumah sakit untuk melahirkan. Kemudian seorang pejabat ini depresi akibat mutasi jabatan yang Ia lakukan, akibatnya hanya memberikan dampak negatif terhadap keluarga mereka.
"Saya ingin, jabatan yang diamanahkan masyarakat ini, menjadi berkah bagi diri saya dan orang lain termasuk para pejabat Kota Gorontalo," terang Wali Kota.
Kalau pun Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan rombak kabinet, katanya tentu harus melalui regulasi dan mekanisme yang berlaku, seperti Open Bidding melalui panitia seleksi secara terbuka dan transparan. Karena dalam mengangkat seorang calon pejabat pemerintahan itu, harus berdasarkan aturan, kompetensi yang dimiliki, prestasi dan bidang yang dikuasai.
Kenapa demikian, karena selama lima tahun kedepan tantangan pemerintahan ini semakin besar, belum tentu bisa meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Kemudian penghargaan Piala Adipura tiga kali berturut-turut, berkinerja tertinggi dan terbaik di seluruh Indonesia, terkahir penghargaan Para Samya purna karya nugaraha.
"Saya meminta kepada seluruh pejabat Pemerintahan Kota Gorontalo, untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak usah berpikir soal mutasi. Jalankan tugas dan fungsi saudara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada saudara, sekalian dengan tentunya melakukan konsultasi koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. Sebab, melalui tugas tersebut nantinya akan evaluasi yang seperti biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo," tutup Marten.
Senada ditambahkan Juru Bicara Wali Kota Gorontalo Yudin Laliyo, dalam perombakan kabinet kerja yang akan dilakukan di Pemerintahan Kota Gorontalo, mengedepankan rekam jejak dan kompetensi yang dimiliki calon pejabat. Karena lima tahun kedepan Wali Kota Gorontalo dan Wakil Wali Kota Gorontalo, memiliki program kerja yang sedikit menantang dibandingkan periode kemarin.
"Ini yang patut diperhatikan oleh seluruh OPD, yakni program kegiatan yang belum tuntas di periode kemarin, untuk dituntaskan pada periode kedua Wali Kota. Bahkan kalau perlu, program kerja pada periode kedua ini, harus dan wajib dituntaskan, sehingga apa yang menjadi visi misi Pemerintah Kota Gorontalo, itu terlaksana dengan baik" singkat Yudin.
(alf)
