Tiga PLBN Buat Warga NTT Bangga

MALAKA - Keberadaan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang telah dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya meningkatkan citra dan wibawa Indonesia di mata negara tetangga, tapi juga potensial menjadi objek wisata baru.

Tiga PLBN di NTT adalah PLBN Motamasin di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka; PLBN Wini di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); dan PLBN Motaain di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

PLBN Motamasin dan PLBN Wini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2018, sementara PLBN Motaain diresmikan Presiden Jokowi pada 2016. PLBN terpadu adalah bagian dari pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah Republik Indonesia yang juga terdiri atas pengembangan infrastruktur permukiman.

Tiga PLBN di NTT berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 11,29 hektare dengan biaya pembangunan Rp145 miliar.

Infrastrukturnya terdiri atas gerbang lintas batas negara (tasbara), pos jaga, karantina tumbuhan dan hewan, pemeriksaan imigrasi, jembatan timbang, pemeriksaan x-ray kendaraan, bea cukai, wisma, mes karyawan, dan helipad untuk mendukung transportasi udara.

PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 4,42 hektare dengan biaya Rp136 miliar. Sebagian bangunannya menggunakan material batu merah lokal dengan konsep green construction. Bangunan utamanya berbentuk Lopo, rumah tradisional Kabupaten TTU.

Sementara itu, PLBN Motaain adalah pos perbatasan yang paling ramai dibanding dua PLBN lain. PLBN ini dibangun di atas lahan seluas 8,2 hektare dengan biaya Rp82 miliar. Konsep bangunannya mengadopsi bentuk atap rumah Matabesi, rumah tradisional Belu.

Pekan lalu tim MNC Travel bersama tim MNC Media sebagai mitra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengunjungi tiga PLBN terpadu tersebut. Masyarakat setempat dan pendatang dari negara tetangga mengakui keberadaan PLBN terpadu lebih memudahkan urusan keimigrasian. Bentuk bangunannya pun cocok sekali menjadi objek wisata.

“Jelas sangat berbeda dengan pos lintas batas sebelumnya. Sekarang sangat bagus dan nyaman. Pelayanannya semakin baik. Kami sangat mudah mengurus dokumen keimigrasian seperti izin kerja, visa, dan paspor. Semua lancar-lancar saja,” tutur Fathoni, 39, pekerja swasta asal Indonesia yang sudah lima tahun bekerja di Timor Leste saat ditemui di PLBN Wini, Senin (20/5).

Dia juga mengaku bangga dengan kemegahan bangunan PLBN terpadu sekarang. Lima tahun lalu, kata Fathoni, pos lintas batas milik Timor Leste lebih bagus dibanding Indonesia. Kini sebaliknya.

PLBN Indonesia jauh lebih megah dan indah dibanding pos perbatasan negara tetangga. Hal senada diungkapkan Napoleon Laranzina, 27, warga negara Timor Leste. Dia sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia melalui BNPP yang terus membenahi kawasan perbatasan, termasuk pembangunan PLBN terpadu.

“PLBN Indonesia saat ini sudah enak, lebih bagus, dan banyak kemajuan. Tak hanya gedungnya, tapi pelayanan dan koordinasi antarkedua negara cukup bagus,” tuturnya.

Napoleon rata-rata sebulan sekali masuk ke NTT melalui PLBN Wini untuk berbelanja berbagai barang kebutuhan keluarga. Kepala PLBN Wini Don Gasper Ukat mengungkapkan, konsep bangunan di PLBN yang dikelolanya mengambil tema adat istiadat setempat.

“Contohnya di setiap tempat pelayanan ada kain tenun bermotif khas lokal. Begitu pula ornamen di dinding terdapat ukiran kerajinan khas Kecamatan Insana Utara,” jelasnya.

Dinding bangunan PLBN Winni terbuat dari batu alam berwarna merah yang hanya diproduksi di Insana Utara. “Jadi semua bahan baku diberdayakan dari asli lokal sini. Ini jelas menarik.

Bahkan di sekeliling PLBN ini banyak spot untuk foto. Dari arah Indonesia, sebelum sampai ke sini, kita akan melintasi Pantai Wini yang airnya hijau bening dengan langit biru yang indah,” papar Don.

Dia berharap keunikan dan kemegahan bangunan PLBN Wini dapat meningkatkan jumlah pelintas dan wisatawan dari negara tetangga. Terlebih, Pemerintah Timor Leste berencana menjadikan Distrik Oekusi, eksklave pesisir di bagian barat Pulau Timor, sebagai kota transit.

“Sehingga ke depan wilayah eksklave negara tetangga tersebut juga bisa makin ramai,” terangnya. Saat ini jumlah pelintas batas di PLBN Wini berkisar 200-300 orang per hari atau setengah dari rata-rata jumlah pelintas batas PLBN Motaain yang bisa mencapai 300-600 orang perhari.

Sementara itu, Primusmana, 54, warga Motamasin, Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, mengatakan, kemegahan PLBN Terpadu Motamasin menjadi kebanggaan tersendiri.

“Selain bangga, kami masyarakat di perbatasan merasa diperhatikan dan ini saya kira sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Baru kami rasakan merdekanya Indonesia saat ini,” kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek di dekat PLBN Motamasin ini.

Dia berharap pembangunan di daerah perbatasan bisa lebih baik lagi, bukan hanya infrastruktur, tapi di segala bidang sehingga memicu kemajuan kawasan perbatasan yang sebelumnya tertinggal.

Kepala PLBN Motamasin Andreas Hanaka optimistis jumlah pelintas batas di sana akan terus meningkat. Di sini pelintas batas rata-rata hanya 30-70 orang per hari. Memang tak seramai di Motaain dan Motamasin karena pintu masuk utama dari dan ke Dili, ibu kota Timor Leste, adalah Motaain.

“Tapi, pada hari-hari tertentu seperti hari Pasar Selasa dan Jumat, hari Natal dan Tahun baru, pelintas bisa mencapai 100 orang,” sebut Andreas. Para pelintas didominasi warga Timor Leste yang masuk NTT dengan beragam keperluan seperti mengun jungi keluarga saat Natal hingga urusan lain di akhir tahun.

Di sisi lain, warga negara Indonesia yang ke Timor Leste juga biasanya untuk mengikuti upacara adat. Andreas menjamin masyarakat leluasa untuk berkunjung dan berfoto ria di sekitar lingkungan PLBN Motamasin.

Syaratnya, di luar jam kerja atau hari libur. Dia tak memungkiri kemegahan PLBN Motamasin menjadi daya tarik wisata, apalagi luas areanya paling besar dibanding dua PLBN lain di NTT.

Dia mengaku hingga saat ini nyaris tak ada kendala dalam melakukan pelayanan. PLBN Motamasin hanya membutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) untuk memperlancar operasionalisasi teknis bagian pelayanan, karantina, bea cukai, dan imigrasi. (Haryudi)