Gubernur Sulsel Lantik Wali Kota Makassar

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah akhirnya secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Muh Iqbal Samad Suhaeb sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, di halaman kantor Balai Kota Makassar, kemarin.

Pelantikan Iqbal Suhaeb berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-2352 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 April 2019. SK ini dibacakan Gubernur Sulsel disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam arahannya, Nurdin mengatakan Wali Kota Makassar akan bertugas melanjutkan roda pemerintahan dengan masa jabatan 20 bulan. Namun diakui Nurdin, berdasarkan instruksi Kemendagri, Iqbal akan diberikan kesempatan maksimal setahun. Maka itu, dia berharap Iqbal bisa menjadi pemimpin yang rendah hati, bekerja profesional, dan mengayomi masyarakat Makassar.

"Tidak ada lagi program 100 hari balas dendam dan balas jasa. Jadi tinggal melanjutkan. Saya kira 1 tahun, ya sebenarnya sih 20 bulan masa jabatan. Tapi dibatasi satu tahun dulu. Kalau satu tahun berhasil, itu diskresi Gubernur untuk melanjutkan usulan ke Kemendagri," ungkap Nurdin.

Setelah resmi menjabat Wali Kota, Iqbal punya berbagai tugas mendesak yang harus diselesaikan yang menjadi isu sentral di Makassar. Hanya saja, Nurdin menyebutkan, urusan internal pembenahan birokrasi harus jadi perhatian utama, dalam hal ini penempatan posisi para pejabat. Begitu pula soal adanya para pejabat yang berstatus nonjob agar segera dicarikan solusinya.

"Ya, pelan-pelan, lah. Dia inikan masih baru. Dia akan pelajari semua. Orang yang nonjob dikembalikan, juga harus dipikirkan bagaimana orang yang menduduki jabatan sekarang. Kan itu juga kita coba harus dilihat. Jangan sampai ada yang kita rugikan," paparnya.

Mantan Bupati Bantaeng ini juga menyoroti mutasi pejabat. Ada kepala sekolah (kepsek) yang berkompeten, tapi malah digantikan dengan orang lain yang dinilainya tidak memenuhi syarat. "Tentu kita berharap bahwa menempatkan orang bukan karena like atau dislike. Tapi sesuai kompetensi. Saya coba melihat yang kita mutasi baru-baru ini, ada sembilan kepala sekolah SD yang bagus itu," beber Nurdin.

Menurut Nurdin, sembilan kepala sekolah tersebut dimutasi padahal berkompeten dan memenuhi kriteria dengan memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Namun di satu sisi malah digantikan orang yang tidak memenuhi syarat. "Jadi tolong ini. Bukan tidak boleh memutasi, tapi harus meluruskan aturan itu. Dan menempatkan orang-orang yang tidak punya kepentingan," sebutnya.

Dia pun menginstruksikan kepada Wali Kota Makassar agar senantiasa mengkoordinasikan segala langkah strategis yang akan dilakukan. Termasuk melibatkan stakeholder terkait dalam mengambil kebijakan. "Pengambilan keputusan itu jangan sendiri. Supaya semua ikut terlibat supaya apa yang kita putuskan itu lebih berkualitas," ucap Nurdin.

Sektor pendidikan juga disinggung Nurdin. Menurutnya, perbandingan SD-SMP di Makassar ini tidak berimbang. Data yang ia miliki, keluaran SD mencapai sekitaran 25.000 orang tiap tahun, sementara SMP yang tersedia hanya mampu menampung 23.000 orang saja. Dengan begitu, ada 2.000 kekurangan yang mesti diakomodir.

"Ada satu hal yang tentu harus fokus di Makassar ini segera ke depan terus membangun generasi yang kuat. Pendidikan kita di Makasaar ini harus kita coba lihat," tutur dia.

Dalam masa kepemerintahannya, Iqbal juga harus mengawal pelaksanaan pemilihan wali kota (pilwalkot) Makassar tahun 2020 mendatang. Nurdin menegaskan, wali kota harus menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi ini sampai terpilih wali kota definitif kedepan.

Termasuk kata dia, menjaga netralitas ASN dan tidak melibatkannya dalam politik praktis. "Persiapkan pilkada serentak. Karena ini tidak mudah. Itu hal yang paling penting," tegas dia.

Nurdin optimistis, Iqbal Suhaeb mampu memberikan nuansa baru untuk membuat Kota Makassar lebih nyaman lagi. "Saya yakin dan percaya, doa seluruh keluarga besar Kota Makassar akan mengantarkan tugas pak Iqbal. Yang baik kita teruskan, yang jelek ditinggalkan," jelasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan turut dihadiri Ketua DPRD Makassar dan unsur Forkopimda. Beserta para pimpinan SKPD lingkup Pemkot Makassar. Sementara, mantan wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto tidak terlihat dalam acara ini. Hanya diwakili mantan wali kota Makassar, Syamsu Rizal.

Menanggapi sorotan tugas itu, pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb akan segera melakukan konsolidasi internal, baik tiap SKPD, bahkan camat dan lurah. Dia juga akan berkoordinasi dengan mantan wali kota Makassar terdahulu. Rapat koordinasi dengan semua stakeholder ini, kata dia, menjadi modal agar mampu menemukenali setiap permasalahan yang ada.

"Kita lakukan konsolidasi internal menyatukan visi misi mulai dari lurah, camat, sampai wali kota harus visinya sama. Itu yang paling pertama dilakukan," ungkap Iqbal saat menggelar konferensi pers dengan awak media di ruang rapat wali kota Makassar usai pelantikan.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga menanti gebrakan pj wali kota untuk mengatasi banjir dan pedagang kaki lima hingga parkir liar (PKL). Permasalahan dan isu strategis yang seringkali menjadi momok di Kota Makassar.

"Saya rasa yang isu nasional kemarin 'kan banjir, dan banjir itu tidak berdiri sendiri. Banjir itu istilahnya dia ada di muara, banyak hulunya, banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya, tentu saluran yang mampet atau saluran yang makin kecil atau sedimentasi yang makin tinggi," paparnya.

Bagi Iqbal, permasalahan banjir disebabkan banyak masalah. Tidak serta merta karena fenomena alam, tapi juga karena perilaku masyarakat itu sendiri. Dimana kanal dan selokan banyak dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah.

"Itu juga tidak bisa dihilangkan. Walau fisik kita kerjakan, kalau kita sebagai warga Makassar tidak sadar, itu bagian dari konsekuensi sebagai common used," tambah Iqbal.

Selain itu, jalur pedestrian yang dalam kaitannya sering direbut oleh pedagang kaki lima (PKL) hingga adanya parkir liar. Ditegaskan Iqbal, selama sifatnya public space, maka tidak boleh dimanfaatkan untuk golongan tertentu saja.

"Trotoar, pedestrian itu adalah public space. Dimana milik semua orang. Manakala ada pedagang kaki lima di situ, itu berarti dia mengokupasi public space. Ia mengambil hak-haknya masyarakat. Itu yang harus kita samakan persepsi," tukasnya.

"Demikian juga untuk parkir liar. Pemerintah sudah bermiliar-miliar uang untuk membangun trotoar. Itu bukan dibangun untuk tempat parkir, bukan tempat parkir hotel, bukan tempat parkir rumah makan. Itu tempat jalannya masyarakat Kota Makassar," sambung Iqbal.

Dikatakan, mengatasi hal cukup dengan pengawasan yang ketat saja. Tim khusus penanganan itu tidak perlu dibentuk apalahi dengan membuat regulasi khusus. "Regulasinya sudah lengkap. Hanya pengawasannya saja itu yang akan kita perketat," ujar dia.

Untuk penanganan PKL liar, pemerintah sudah menyediakan kawasan kuliner Kanrerong ri Karebosi di Jalan RA Kartini. Meski demikian, Iqbal mengaku tempatnya masih terbatas untuk menampung semua PKL yang direlokasi. Karenanya, manajemen dan penataannya masih perlu penyempurnaan kedepan.

Iqbal juga membeberkan alternatif mengatasi parkir liar. Jika selama ini dengan menggembok ban mobil, pihaknya mewacanakan menerapkan metode menempelkan stiker pada kendaraan yang memarkir di area publik.

"Ada metode-metode yang akan kita berikan, antara lain saya mau sistemnya nanti bukan sistem gembok tapi pakai stiker. Mungkin pertama stikernya kita taruh di kaca. Kalau masih dua kali dia parkir di situ, stikernya kita taruh di pintu mobil. Tetapi stikernya bukan stiker biasa tapi stiker yang kuat yang susah dikasih lepas," urainya.

Iqbal Suhaeb juga menegaskan tidak serta merta bakal membuat program baru di masa jabatannya. Selama program pemerintah sebelumnya diapresiasi masyarakat, maka akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Hal ini kata dia memang sejalan dengan visi-misi yang ia usul selama menjabat pj wali kota Makassar salah satunya adalah continuity. Yakni, melanjutkan program yang ada. Sekaligus menyempurnakan apa yang belum disempurnakan masa pemerintah sebelumnya.

"Semua program yang mendapat respons positif masyarakat pasti kita lanjutkan. Semua program apa saja yang sudah jalan dan responsnya masyarakat, responsnya DPR, responsnya para stakeholder bagus, pasti kita lanjutkan. Saya jamin itu akan dilanjutkan. Yang belum sempurna akan kita sempurnakan," tegasnya.

Iqbal yang sebelumnya menjabat Kepala Balitbangda Sulsel ini mengajak masyarakat Kota Makassar saling menghargai hak masing-masing.

"Jangan kita menuntut hak kita, tetapi kita tidak menghargai haknya orang lain. Itu yang paling penting. Itulah intinya demokrasi. Demokrasi itu bukan adalah menuntut hak kita, tetapi adalah bagaimana menghargai hak orang lain," jelas Iqbal.