3.180 Guru Honorer Purwakarta Jadi Peserta BPJS TK
Minggu, 14 April 2019 - 17:52 WIB
3.180 Guru Honorer Purwakarta Jadi Peserta BPJS TK
A
A
A
PURWAKARTA - 3.180 guru honorer mendapatkan jaminan BPJS-Ketenagakerjan (TK) oleh Pemkab Purwakarta sebagai bentuk perhatian kesejahteraan. Pemkab Purwakarta memberikan perlindungan kepada 3.180 guru honorer tersebut dengan sumber anggaran APBD.
"Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi guru honorer atas risiko sosial. Risiko tersebut bisa menimpa kepada siapa dan kapan saja, khususnya saat bekerja. Iurannya sudah dianggarkan melalui APBD, jadi semuanya dibayarkan Pemkab Purwakarta," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Purwakarta, Purwanto, Minggu (14/4/2019).
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Purwakarta mendaftarkan 430 guru honorer K2 sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk dengan penjaga sekolah. Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Eko Daryanto menilai, kebijakan Pemkab Purwakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain. "Sebenarnya hal seperti ini bisa diaplikasikan di seluruh daerah, namun bergantung pada sejauh mana pengetahuan kepala daerah tentang manfaat BPJS-TK," ujarnya.
Lebih, lanjut Eko menyebutkan, saat ini ada sekitar 132 juta tenaga kerja, 50 juta di antaranya merupakan tenaga kerja formal yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. "Tantangannya justru ada di tenaga informal. Sektor ini yang terus kita dorong," ucapnya.
"Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi guru honorer atas risiko sosial. Risiko tersebut bisa menimpa kepada siapa dan kapan saja, khususnya saat bekerja. Iurannya sudah dianggarkan melalui APBD, jadi semuanya dibayarkan Pemkab Purwakarta," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Purwakarta, Purwanto, Minggu (14/4/2019).
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Purwakarta mendaftarkan 430 guru honorer K2 sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk dengan penjaga sekolah. Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Eko Daryanto menilai, kebijakan Pemkab Purwakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain. "Sebenarnya hal seperti ini bisa diaplikasikan di seluruh daerah, namun bergantung pada sejauh mana pengetahuan kepala daerah tentang manfaat BPJS-TK," ujarnya.
Lebih, lanjut Eko menyebutkan, saat ini ada sekitar 132 juta tenaga kerja, 50 juta di antaranya merupakan tenaga kerja formal yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. "Tantangannya justru ada di tenaga informal. Sektor ini yang terus kita dorong," ucapnya.
(wib)
