Bupati Najmul Buka Rakor Kewaspadaan Dini 2019
Sabtu, 13 April 2019 - 16:12 WIB
Bupati Najmul Buka Rakor Kewaspadaan Dini 2019
A
A
A
TANJUNG - Untuk mewujudkan salah satu tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban masyarakat, menjaga stabilitas daerah Kabupaten Lombok Utara, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar membuka rapat koordinasi kewaspadaan dini tahun 2019 di aula kantor bupati (12/4/2019).
Bupati Najmul Akhyar mengatakan, berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyangkut netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilu. PNS tidak diharapkan berpolitik praktis, karena marwah pemerintahan harus terjaga. "Pemerintahan milik semua, tugasnya mengayomi semua. Menjaga kondusifitas daerah dari hal-hal yang dapat merugikan jalannya pemerintahan," ujar Bupati Najmul.
Fokus ASN adalah melayani warga. Dia berpesan kepada PNS untuk tetap fokus dalam bekerja, tetap fokus dalam pelayanan.
Sekda Kabupaten Lombok Utara Suardi ketika memimpin diskusi menyampaikan persoalan KTP. Dia meminta agar terus disosialiasikan dan imbauan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah turun sampai ke sekolah dan desa untuk layanan KTP.
Hal lain yang berkembang pada diskusi terkait balapan liar dan peredaran miras. Adapun menjelang penyoblosan pada pemilu, situasi mesti kondusif. Pada sesi diskusi berkembang pula beberapa hal penyampaian terkait keamanan dan stabilitas sosial dari perwakilan Kodim 1606 Lobar dan perwakilan Polres Lombok Utara. Keamanan dan stabilitas sosial diperlukan dalam menyongsong pemilu 2019.
Dalam pada itu, koordinator pelaksana rakor, Kepala Kesbangpoldagri Lombok Utara Itradim memaparkan, rakor kewaspadaan dini tahun 2019 ini diharapkan bisa memberikan corong informasi dari tingkat bawah tentang hal yang berkembang di Lombok Utara, untuk kelancaran program pembangunan dan kondusifnya daerah.
Bupati Najmul Akhyar mengatakan, berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyangkut netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilu. PNS tidak diharapkan berpolitik praktis, karena marwah pemerintahan harus terjaga. "Pemerintahan milik semua, tugasnya mengayomi semua. Menjaga kondusifitas daerah dari hal-hal yang dapat merugikan jalannya pemerintahan," ujar Bupati Najmul.
Fokus ASN adalah melayani warga. Dia berpesan kepada PNS untuk tetap fokus dalam bekerja, tetap fokus dalam pelayanan.
Sekda Kabupaten Lombok Utara Suardi ketika memimpin diskusi menyampaikan persoalan KTP. Dia meminta agar terus disosialiasikan dan imbauan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah turun sampai ke sekolah dan desa untuk layanan KTP.
Hal lain yang berkembang pada diskusi terkait balapan liar dan peredaran miras. Adapun menjelang penyoblosan pada pemilu, situasi mesti kondusif. Pada sesi diskusi berkembang pula beberapa hal penyampaian terkait keamanan dan stabilitas sosial dari perwakilan Kodim 1606 Lobar dan perwakilan Polres Lombok Utara. Keamanan dan stabilitas sosial diperlukan dalam menyongsong pemilu 2019.
Dalam pada itu, koordinator pelaksana rakor, Kepala Kesbangpoldagri Lombok Utara Itradim memaparkan, rakor kewaspadaan dini tahun 2019 ini diharapkan bisa memberikan corong informasi dari tingkat bawah tentang hal yang berkembang di Lombok Utara, untuk kelancaran program pembangunan dan kondusifnya daerah.
(akn)
