Separuh Lebih Anggota DPRD DKI Sudah Mendukung Anies Lepas Saham Bir
Kamis, 21 Maret 2019 - 10:12 WIB
Separuh Lebih Anggota DPRD DKI Sudah Mendukung Anies Lepas Saham Bir
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham bir di PT Delta Djakarta Tbk mulai menemui titik terang. Saat ini lebih dari setengah jumlah anggota DPRD DKI telah mendukung rencana Anies tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, jumlah suara yang mendukung pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tb terus bertambah. "Ya, ini kan saya lagi komunikasi terus dan saya kira sudah nambah yang setuju. Insya Allah sudah lebih dari separuh," ujar Taufik di Geding DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Meskipun begitu, Taufik enggan membocorkan anggota fraksi mana saja yang setuju dan menolak penjualan saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan lobi-lobi di DPRD agar saham minuman beralkohol itu segera dilepas. "Jangan lah, jangan disebutin (nama fraksi). Kan komunikasi mesti informal, kan namanya juga lobi," tuturnya. (Baca juga: Anies Baswedan Beberkan Alasan Ngotot Jual Saham Bir )
Taufik mengungkapkan, mekanisme penjualan saham minuman beralkohol itu harus disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota DPRD DKI. Untuk diketahui, total keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi dari 10 partai politik. Sedangkan jumlah fraksi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 9 fraksi dari 10 partai politik.
"Ambil keputusannya harus 3/4, eh 2/3 itu sama saja. Jumlah absolutnya harus sama, bukan soal fraksinya. Nanti kita hitung dari fraksi berapa (individunya)," pungkasnya. (Baca juga: Warga Dukung Pelepasan Saham Bir, Anies Minta Masyarakat Review Calegnya )
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan, alasan Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta lantaran kepemilikan saham bir tidak sesuai dengan prinsip kerja Pemprov DKI Jakarta. Tugas pemerintah adalah untuk melakukan pembangunan, bukan mencari keuntungan dengan membuat bisnis.
"Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena nanti ada conflict of interest. Di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator," ujar Anies.
Orang nomor 1 di DKI Jakarta itu secara resmi telah mengirimkan surat sebanyak dua kali ke DPRD untuk meminta persetujuan penjualan saham bir tersebut. Surat kedua dikirim Anies pada 31 Januari 2019 lalu. (Baca juga: Ketua DPRD Sudah Terima Surat Permohonan Jual Saham Bir dari Anies)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, jumlah suara yang mendukung pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tb terus bertambah. "Ya, ini kan saya lagi komunikasi terus dan saya kira sudah nambah yang setuju. Insya Allah sudah lebih dari separuh," ujar Taufik di Geding DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Meskipun begitu, Taufik enggan membocorkan anggota fraksi mana saja yang setuju dan menolak penjualan saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan lobi-lobi di DPRD agar saham minuman beralkohol itu segera dilepas. "Jangan lah, jangan disebutin (nama fraksi). Kan komunikasi mesti informal, kan namanya juga lobi," tuturnya. (Baca juga: Anies Baswedan Beberkan Alasan Ngotot Jual Saham Bir )
Taufik mengungkapkan, mekanisme penjualan saham minuman beralkohol itu harus disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota DPRD DKI. Untuk diketahui, total keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi dari 10 partai politik. Sedangkan jumlah fraksi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 9 fraksi dari 10 partai politik.
"Ambil keputusannya harus 3/4, eh 2/3 itu sama saja. Jumlah absolutnya harus sama, bukan soal fraksinya. Nanti kita hitung dari fraksi berapa (individunya)," pungkasnya. (Baca juga: Warga Dukung Pelepasan Saham Bir, Anies Minta Masyarakat Review Calegnya )
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan, alasan Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta lantaran kepemilikan saham bir tidak sesuai dengan prinsip kerja Pemprov DKI Jakarta. Tugas pemerintah adalah untuk melakukan pembangunan, bukan mencari keuntungan dengan membuat bisnis.
"Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena nanti ada conflict of interest. Di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator," ujar Anies.
Orang nomor 1 di DKI Jakarta itu secara resmi telah mengirimkan surat sebanyak dua kali ke DPRD untuk meminta persetujuan penjualan saham bir tersebut. Surat kedua dikirim Anies pada 31 Januari 2019 lalu. (Baca juga: Ketua DPRD Sudah Terima Surat Permohonan Jual Saham Bir dari Anies)
(thm)
