Ganti Lapangan Bola jadi Alun-alun, Kades Citalem Didemo Warga

BANDUNG BARAT - Puluhan warga Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa, Jumat (1/3/2019) siang.

Mereka menuntut Kepala Desa Citalem dan para pengurus BPD untuk mundur karena kebijakan yang mereka ambil kerap dilakukan tanpa meminta persetujuan atau sosialisasi ke warga.

Warga menuding selama ini Kepala Desa Citalem, Mauludin Sofyan selalu mengajak rapat orang-orang BPD yang pro kepada dirinya. Aspirasi warga sering tidak didengar bahkan ketika ada program atau rencana pembangunan dari pihak kabupaten tidak pernah disosialisasikan dulu. Puncaknya adalah ketika ada rencana mengalihfungsikan lapangan sepak bola menjadi pasar dan alun-alun.

"Warga sudah lama memendam kekesalan ke kepala desa karena tidak pernah mau mendengar aspirasi warga. Kini muncul rencana membangun lapangan bola menjadi pasar dan alun-alun yang juga sebelumnya tidak dikomunikasikan ke warga. Sehingga kami sepakat meminta kades dan pengurus BPD untuk mundur," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Citalem, Agus Gunawan kepada SINDOnews.

Menurutnya lapang sepak bola yang berada di Kampung Waru RT01/05 itu sudah lama dipakai warga Desa Citalem dalam menyalurkan aktivitas olah raga sehingga menjadi kebanggaan warga. Di sekitarnya pun banyak permukiman warga sehingga membuat kawasan tersebut menjadi hidup.

Tapi kini tiba-tiba lapang itu akan dipindahkan ke tanah carik desa yang lokasinya lebih jauh lagi di Kampung Cinagrok, Pasir Dadali. "Jelas warga keberatan, selain minim sosialisasi alih fungsi lapang itu juga tanpa dilakukan kajian amdal terlebih dahulu," sambunya.

Mantan BPD Desa Citalem, Abung Kusman menyebutkan, jika Pemda KBB ingin membangun pasar dan alun-alun sebaiknya mencari lokasi yang dekat dengan kantor kecamatan, seperti di Desa Sarinagen.

Jika membuat alun-alun di Desa Citalem kurang tepat karena jaraknya jauh dari kecamatan dan di Citalem pun sudah ada pasar tradisional. Jadi semestinya pasar yang ada diperbaiki menjadi lebih refresentatif. Tidak hanya itu dirinya menilai pengelolaan anggaran desa sejak periode 2017 sampai kini tidak transparan dan kepala desa juga terkesan tidak bertanggungjawab dalam penggunaannya.

"Banyak kaidah-kaidah yang dilanggar, mulai dari rencana mengubah lapang bola jadi pasar dan alun-alun, transparansi anggaran, hingga rapat yang hanya melibatkan orang-orang dekat dan pro kades. Ini kalau terus dibiarkan warga resah sehingga sebaiknya kades dan pengurus BPD mundur karena warga sudah tidak percaya lagi," pungkasnya.