Pemkab Pangandaran Bangun 940 Rumah Warga Miskin
Pemkab Pangandaran Bangun 940 Rumah Warga Miskin
A
A
A
PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran bakal bangun 940 unit rumah untuk warga miskin pada 2019. Pembangunan rumah tersebut bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat.
"Pembangunan yang didanai dari APBN merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan yang didanai dari APBD Provinsi merupakan program untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu)," kata Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman PUPRTRKP Kabupaten Pangandaran Darda, Senin (25/2/2019).
Rencananya pembangunan yang didanai dari APBN bakal dialokasikan untuk 120 unit yang berlokasi di Kecamatan Sidamulih. "Pembangunan di Kecamatan Sidamulih bakal dilaksanakan di Desa Sukaresik sebanyak 50 unit, di Desa Pajaten sebanyak 50 unit dan di Desa Cikembulan sebanyak 20 unit," tambahnya.
Sementara pembangunan rumah yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat bakal dialokasikan sebanyak 820 unit yang berlokasi di Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Cimerak. Untuk di Kecamatan Cimerak bakal dibangun di Desa Batumalang 40 unit, Desa Cimerak 40 unit, Desa Ciparanti 40 unit, Desa Kertaharja 80 unit, Desa Kertamukti 80 unit, Desa Legokjawa 40 unit, Desa Limusgeude 80 unit, Desa Masawah 40 unit, Desa Mekarsari 80 unit, Desa Sindangsari 40 unit, Desa Sukajaya 80 unit.
Darda menjelaskan, lokasi untuk pembangunan di Kecamatan Kalipucang terdiri dari Desa Bagolo 80 unit, Desa Banjarharja 50 unit, Desa Cibuluh 50 unit. "Ada pun syarat dan ketentuan bagi calon penerima BSPS dan Rutilahu merupakan rumah yang tidak layak huni," jelasnya.
Selain itu, tanah yang bakal dibangun harus diatas tanah milik sendiri dan calon penerima mampu menyelesaikan sisa anggaran pembangunan secara swadaya. "Untuk penilaian dasar calon penerima bantuan diantaranya tidak layak huni baik atap, lantai dan dingding," terang Darda.
"Pembangunan yang didanai dari APBN merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan yang didanai dari APBD Provinsi merupakan program untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu)," kata Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman PUPRTRKP Kabupaten Pangandaran Darda, Senin (25/2/2019).
Rencananya pembangunan yang didanai dari APBN bakal dialokasikan untuk 120 unit yang berlokasi di Kecamatan Sidamulih. "Pembangunan di Kecamatan Sidamulih bakal dilaksanakan di Desa Sukaresik sebanyak 50 unit, di Desa Pajaten sebanyak 50 unit dan di Desa Cikembulan sebanyak 20 unit," tambahnya.
Sementara pembangunan rumah yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat bakal dialokasikan sebanyak 820 unit yang berlokasi di Kecamatan Kalipucang dan Kecamatan Cimerak. Untuk di Kecamatan Cimerak bakal dibangun di Desa Batumalang 40 unit, Desa Cimerak 40 unit, Desa Ciparanti 40 unit, Desa Kertaharja 80 unit, Desa Kertamukti 80 unit, Desa Legokjawa 40 unit, Desa Limusgeude 80 unit, Desa Masawah 40 unit, Desa Mekarsari 80 unit, Desa Sindangsari 40 unit, Desa Sukajaya 80 unit.
Darda menjelaskan, lokasi untuk pembangunan di Kecamatan Kalipucang terdiri dari Desa Bagolo 80 unit, Desa Banjarharja 50 unit, Desa Cibuluh 50 unit. "Ada pun syarat dan ketentuan bagi calon penerima BSPS dan Rutilahu merupakan rumah yang tidak layak huni," jelasnya.
Selain itu, tanah yang bakal dibangun harus diatas tanah milik sendiri dan calon penerima mampu menyelesaikan sisa anggaran pembangunan secara swadaya. "Untuk penilaian dasar calon penerima bantuan diantaranya tidak layak huni baik atap, lantai dan dingding," terang Darda.
(wib)
Explore More