Sarana Air Bersih Pascagempa di Lombok Utara Diresmikan Dirjen PDT
Sabtu, 16 Februari 2019 - 20:02 WIB
Sarana Air Bersih Pascagempa di Lombok Utara Diresmikan Dirjen PDT
A
A
A
LOMBOK UTARA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Republik Indonesia meresmikan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) pascagempa di Desa Salut dan Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (12/2/2019).
Peresmian dilakukan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDT) Kementerian Desa PDTT RI RR Aisah Gamawati, diserahkan kepada Pemda Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Hermanto.
Peresmian dan serah terima pembangunan SAB tersebut disaksikan Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Kementerian Desa PDTT Hasman Ma'ani, Ketua DPRD Lombok Utara Burhan M Nur, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, Kadis PUPR Lombok Utara M.Zaldy Rahadian, Kadis Sosial PPA Muhammad Faisol, dan tokoh masyarakat setempat.
Camat Kayangan M Tohir mengungkapkan rasa syukur rombongan Kementerian DPDDT bisa datang melihat langsung infrastruktur yang ada di wilayah dua desa, sehingga mengetahui situasi dan kondisi masyarakat terkini.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Ir Hermanto menyampaikan salam takzim dari Bupati Lombok Utara, lantaran selaku Sekjen APKASI dia sedang berada di Balikpapan untuk membuka acara APKASI Expo.
"Serah terima pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) dari Kemendes PDTT dapat meringankan beban kami dari pemerintah KLU, dimana daerah ini memang rawan kebutuhan air bersih. Dari lima kecamatan yang ada, kecamatan Kayangan selalu mengalami kesulitan air bersih," ungkapnya.
Pemerintah Daaerah terus berupaya membantu baik dengan cara membawa air dengan mobil tanki, serta pembuatan sumur bor dan lain-lain.
Di hadapan rombongan Kementerian, Asisten II Setda juga menjelaskan kondisi Lombok Utara pascagempa bumi sejak 29 Juli, sesuai hasil verifikasi hampir 54 ribu rumah yang roboh rata dengan tanah, dari 67 ribu rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi.
Dirjen PDT Kemendes PDTT Aisah Gamawati, menegaskan negara ada bertujuan menyejahterakan masyarakat, seperti Nawacita Presiden dan Wakil Presiden.
"Untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah kementerian salah satunya kementerian Desa PDTT yang mempunyai mandat mengawal Nawacita. Pemerintah telah mengucurkan Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun yang terus bertambah," tuturnya.
Tahun 2015 dikucurkan DD sebesar Rp20,67 triliun, penyerapannya rendah hanya 78%. Dijelaskannya, tahun 2016 bukan dikurangi, tetapi ditambah menjadi Rp40,67 triliun, penyerapannya cukup baik. Kemudian pada tahun 2017 ditingkatkan lagi menjadi Rp60 triliun, tahun 2019 ditingkatkan menjadi Rp70 triliun. Bukan hanya DD yang diberikan, kelurahan diberikan pula sebesar Rp3 triliun.
"Saya berharap DD yang dikucurkan pada dua desa ini digunakan untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi. Dana desa dapat membangun 19.601 Kilometer jalan, lebih dari satu juta jembatan, 8 ribu pasar desa, BUMDes, embung, irigasi, MCK, dan PAUD, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya.
Tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) melaunching data kemiskinan di Indonesia sebesar 9,28%, ini angka terendah sejak 1988. Semua ini pula berkat kerja keras para kepala desa dan jajarannya.
Peresmian dilakukan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDT) Kementerian Desa PDTT RI RR Aisah Gamawati, diserahkan kepada Pemda Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Hermanto.
Peresmian dan serah terima pembangunan SAB tersebut disaksikan Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Kementerian Desa PDTT Hasman Ma'ani, Ketua DPRD Lombok Utara Burhan M Nur, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, Kadis PUPR Lombok Utara M.Zaldy Rahadian, Kadis Sosial PPA Muhammad Faisol, dan tokoh masyarakat setempat.
Camat Kayangan M Tohir mengungkapkan rasa syukur rombongan Kementerian DPDDT bisa datang melihat langsung infrastruktur yang ada di wilayah dua desa, sehingga mengetahui situasi dan kondisi masyarakat terkini.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Ir Hermanto menyampaikan salam takzim dari Bupati Lombok Utara, lantaran selaku Sekjen APKASI dia sedang berada di Balikpapan untuk membuka acara APKASI Expo.
"Serah terima pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) dari Kemendes PDTT dapat meringankan beban kami dari pemerintah KLU, dimana daerah ini memang rawan kebutuhan air bersih. Dari lima kecamatan yang ada, kecamatan Kayangan selalu mengalami kesulitan air bersih," ungkapnya.
Pemerintah Daaerah terus berupaya membantu baik dengan cara membawa air dengan mobil tanki, serta pembuatan sumur bor dan lain-lain.
Di hadapan rombongan Kementerian, Asisten II Setda juga menjelaskan kondisi Lombok Utara pascagempa bumi sejak 29 Juli, sesuai hasil verifikasi hampir 54 ribu rumah yang roboh rata dengan tanah, dari 67 ribu rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi.
Dirjen PDT Kemendes PDTT Aisah Gamawati, menegaskan negara ada bertujuan menyejahterakan masyarakat, seperti Nawacita Presiden dan Wakil Presiden.
"Untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah kementerian salah satunya kementerian Desa PDTT yang mempunyai mandat mengawal Nawacita. Pemerintah telah mengucurkan Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun yang terus bertambah," tuturnya.
Tahun 2015 dikucurkan DD sebesar Rp20,67 triliun, penyerapannya rendah hanya 78%. Dijelaskannya, tahun 2016 bukan dikurangi, tetapi ditambah menjadi Rp40,67 triliun, penyerapannya cukup baik. Kemudian pada tahun 2017 ditingkatkan lagi menjadi Rp60 triliun, tahun 2019 ditingkatkan menjadi Rp70 triliun. Bukan hanya DD yang diberikan, kelurahan diberikan pula sebesar Rp3 triliun.
"Saya berharap DD yang dikucurkan pada dua desa ini digunakan untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi. Dana desa dapat membangun 19.601 Kilometer jalan, lebih dari satu juta jembatan, 8 ribu pasar desa, BUMDes, embung, irigasi, MCK, dan PAUD, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya.
Tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) melaunching data kemiskinan di Indonesia sebesar 9,28%, ini angka terendah sejak 1988. Semua ini pula berkat kerja keras para kepala desa dan jajarannya.
(akn)
