Kemenkominfo Gelar Dialog Interaktif Dorong Masyarakat Ikut BPJS
Kemenkominfo Gelar Dialog Interaktif Dorong Masyarakat Ikut BPJS
A
A
A
SUKOHARJO - Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) RI terus berupaya menyosialisasikan program unggulan nasional. Selain terjun langsung sosialisasi lewat pertunjukan rakyat dan media, sosialisasi juga digelar melalui dialog interaktif yang disiarkan via stasiun TV daerah.
Salah satunya dialog interaktif melalui radio/TATV dengan tema "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Indonesia Sehat” di Solo. Dialog interaktif diadakan, Jumat 1 Februari 2019 di TATV Kota Surakarta.
Dialog menghadirkan narasumber Kasubdit Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kominfo RI, Wiryanta dan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.
Menurut Wiryanta, sesuai amanat Undang-undang maka masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
"Dengan penyampaian informasi yang baik maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta dapat berperan aktif dalam mengawal kegiatan yang dilakukan pemerintah," ujar Wiryanta usai kegiatan.
Dia menguraikan, Kementerian Kominfo sebagai goverment public relations (GPR) sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik diamanatkan untuk ikut berperan dominan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Utamanya, terkait kebijakan pulbik terutama program strategis pemerintah melalui semua sarana pemberitaan yang ada.
"JKN merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Kominfo melaksanakan dialog ini," ujarnya.
Dialog semacam itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Lebih lanjut, Wiryanta menguraikan hingga akhir 2018, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan secara nasional sudah menembus angka 200 juta warga. Hal itu tak lepas dari sosialisasi intensif program JKN yang dilakukan lewat berbagai lini termasuk media massa, talk show maupun pertunjukan rakyat seperti wayang kulit.
Menurutnya, sosialisasi dengan wayang kulit di pedesaan, sangat efektif karena bisa menyentuh masyarakat yang hadir. Sosialisasi memang menjadi tugas Kemenkominfo dalam rangka mendorong pemahaman dan peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan utamanya BPJS mandiri.
"Akhir tahun lalu saja, jumlah kepesertaan BPJS sudah di atas 200 juta. Yang dari PBI atau iurannya dibiayai pemerintah pusat sudah sekitar 92 juta lebih. Lalu peserta BPJS yang didanai pemerintah daerah sudah 31 juta warga. Tugas kami adalah mendorong kepesertaan BPJS yang mandiri dan mendeseminasikan ini lho negara hadir, ini lho program-program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," papar Wiryanta usai dialog.
Sosialisasi memang bertujuan akhir untuk membantu menggugah masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS. Program JKN atau BPJS merupakan program unggulan pemerintah Jokowi-JK dalam rangka membangun menuju Indonesia yang sehat.
Salah satunya dialog interaktif melalui radio/TATV dengan tema "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Indonesia Sehat” di Solo. Dialog interaktif diadakan, Jumat 1 Februari 2019 di TATV Kota Surakarta.
Dialog menghadirkan narasumber Kasubdit Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kominfo RI, Wiryanta dan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.
Menurut Wiryanta, sesuai amanat Undang-undang maka masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
"Dengan penyampaian informasi yang baik maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta dapat berperan aktif dalam mengawal kegiatan yang dilakukan pemerintah," ujar Wiryanta usai kegiatan.
Dia menguraikan, Kementerian Kominfo sebagai goverment public relations (GPR) sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik diamanatkan untuk ikut berperan dominan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Utamanya, terkait kebijakan pulbik terutama program strategis pemerintah melalui semua sarana pemberitaan yang ada.
"JKN merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Kominfo melaksanakan dialog ini," ujarnya.
Dialog semacam itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Lebih lanjut, Wiryanta menguraikan hingga akhir 2018, jumlah kepesertaan BPJS kesehatan secara nasional sudah menembus angka 200 juta warga. Hal itu tak lepas dari sosialisasi intensif program JKN yang dilakukan lewat berbagai lini termasuk media massa, talk show maupun pertunjukan rakyat seperti wayang kulit.
Menurutnya, sosialisasi dengan wayang kulit di pedesaan, sangat efektif karena bisa menyentuh masyarakat yang hadir. Sosialisasi memang menjadi tugas Kemenkominfo dalam rangka mendorong pemahaman dan peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan utamanya BPJS mandiri.
"Akhir tahun lalu saja, jumlah kepesertaan BPJS sudah di atas 200 juta. Yang dari PBI atau iurannya dibiayai pemerintah pusat sudah sekitar 92 juta lebih. Lalu peserta BPJS yang didanai pemerintah daerah sudah 31 juta warga. Tugas kami adalah mendorong kepesertaan BPJS yang mandiri dan mendeseminasikan ini lho negara hadir, ini lho program-program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," papar Wiryanta usai dialog.
Sosialisasi memang bertujuan akhir untuk membantu menggugah masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS. Program JKN atau BPJS merupakan program unggulan pemerintah Jokowi-JK dalam rangka membangun menuju Indonesia yang sehat.
(sms)
Explore More