Gelar Aksi Damai, SPPI Tuntut Revolusi Pos Indonesia
Gelar Aksi Damai, SPPI Tuntut Revolusi Pos Indonesia
A
A
A
BANDUNG - Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi damai di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1/2019). Melalui aksi ini mereka menyampaikan tuntutan kepada jajaran direksi PT Pos Indonesia.
Dalam aksinya, Anggota SPPI yang berasal dari seluruh Indonesia itu melakukan long march. Mengenakan kaus berwarna orange, mereka berjalan kaki dari Gedung Pengadilan Industrial di Jalan Surapati ke kantor pusat PT Pos Indonesia di Jalan Banda.
Ketua Umum SPPI Rhajaya Santosa mengatakan, aksi ini digelar karena pihaknya menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan PT Pos Indonesia. Menurutnya, ada tujuh poin yang mengindikasikan ketidakberesan tersebut.
"Pertama, terjadi wanprestasi terhadap PKB (Perjanjian Kerja Bersama) 2017-2019 serta pengabaian terhadap SPPI sebagai pembuat dan penandatangan PKB 2017-2019," katanya dalam keterangannya kepada media.
Temuan kedua adalah indikasi maladministrasi tata kelola Pos Indonesia. Ketiga, indikasi kuat terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di jajaran direksi PT Pos Indonesia. Keempat, program akselerasi atau percepatan penyetaraan status karyawan dan pensiunan Pos Indonesia yang terhambat.
Kelima, perjuangan mewujudkan Pos Indonesia menjadi infrastruktur jaringan negara, di mana PT Pos memiliki kemampuan peran serta posisi dan kapasitas startegis, keenam perjuangan merealisasikan Pos Indonesia sebagai tulang punggung Perposan Nasional. Ketujuh Perjuangan mewujudkan Pos Indonesia menjadi backbone logistik Nasional.
"Kami menuntut revolusi Pos Indonesia, menuntut kesejahteraan 100%, kami terima gaji goceng dan pensiun seceng, sementara gaji direksi ratusan juta rupiah," kata Jaya.
Untuk itu SPPI menuntut seluruh jajaran direksi Pos Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab telah gagal dalam mengemban amanah dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah.
"Kami juga menuntut laba dibagikan ke karyawan, ada laba Rp350 miliar lebih diperhatikan juga karyawan,” katanya.
Demo yang mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian ini tidak mendapat respons dari direksi PT Pos Indonesia. Kabarnya, para direksi tidak berada di kantor saat aksi damai berlangsung.
Dalam aksinya, Anggota SPPI yang berasal dari seluruh Indonesia itu melakukan long march. Mengenakan kaus berwarna orange, mereka berjalan kaki dari Gedung Pengadilan Industrial di Jalan Surapati ke kantor pusat PT Pos Indonesia di Jalan Banda.
Ketua Umum SPPI Rhajaya Santosa mengatakan, aksi ini digelar karena pihaknya menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan PT Pos Indonesia. Menurutnya, ada tujuh poin yang mengindikasikan ketidakberesan tersebut.
"Pertama, terjadi wanprestasi terhadap PKB (Perjanjian Kerja Bersama) 2017-2019 serta pengabaian terhadap SPPI sebagai pembuat dan penandatangan PKB 2017-2019," katanya dalam keterangannya kepada media.
Temuan kedua adalah indikasi maladministrasi tata kelola Pos Indonesia. Ketiga, indikasi kuat terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di jajaran direksi PT Pos Indonesia. Keempat, program akselerasi atau percepatan penyetaraan status karyawan dan pensiunan Pos Indonesia yang terhambat.
Kelima, perjuangan mewujudkan Pos Indonesia menjadi infrastruktur jaringan negara, di mana PT Pos memiliki kemampuan peran serta posisi dan kapasitas startegis, keenam perjuangan merealisasikan Pos Indonesia sebagai tulang punggung Perposan Nasional. Ketujuh Perjuangan mewujudkan Pos Indonesia menjadi backbone logistik Nasional.
"Kami menuntut revolusi Pos Indonesia, menuntut kesejahteraan 100%, kami terima gaji goceng dan pensiun seceng, sementara gaji direksi ratusan juta rupiah," kata Jaya.
Untuk itu SPPI menuntut seluruh jajaran direksi Pos Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab telah gagal dalam mengemban amanah dan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah.
"Kami juga menuntut laba dibagikan ke karyawan, ada laba Rp350 miliar lebih diperhatikan juga karyawan,” katanya.
Demo yang mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian ini tidak mendapat respons dari direksi PT Pos Indonesia. Kabarnya, para direksi tidak berada di kantor saat aksi damai berlangsung.
(amm)
Explore More