Masyarakat Dukung Program Sertifikasi Tanah Berlanjut
Masyarakat Dukung Program Sertifikasi Tanah Berlanjut
A
A
A
GARUT - Masyarakat mendukung program Presiden Jokowi terkait sertifikasi tanah tetap dilanjutkan. Karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Pos Relawan Rakyat (Posraya) Indonesia Dian Sumarwan. Menurut Aan sapaan akrab Dian Sumarwan, program sertifikat tanah langsung dirasakan masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut Aan, Pospera Indonesia sebagai Elemen Relawan Jokowi mendukung program sertifikasi tanah tersebut karena telah dilakukan secara berkesinambungan. Program ini mulai dicanangkan pada 2017 melalui Kementerian ATR/BPN dan hingga saat ini masih berlangsung.
"Setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah pensertifikatan dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2017 ditarget 5 juta dan terlampaui jadi 5,4 juta. Kemudian 2018 ini dari target 7 juta, justru terealisasi 9,4 juta sertifikat. Hal tersebut masih kecil memang dari total 126 juta bidang tanah dan baru 46 juta yang selesai. Masih ada pekerjaan rumah 80 juta lagi. Bila dalam dua tahun ini, jumlah tanah bersertifikat bertambah 14,8 juta bidang, artinya masih ada 66,2 juta bidang tanah lagi yang perlu disertifikasi," kata Aan dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (24/1/2019).
Aan juga menampik jika program ini merupakan pencitraan. “Intinya Presiden Jokowi tidak berdiam diri, membenahi BPN hinggai tercapai hasilnya dengan bekerja tentunya. Kalau mau pencitraan lebih baik bangun monument patung diri saja atau bangunan megah buat segelintir orang, pantauan kami di Jawa Barat, khususnya Bogor dan Garut ingin program ini terus ada karena sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang ekonomi sulit,” ungkapnya.
Aan menambahkan, masyarakat tentu paham, banyak keluhan sebelumnya betapa rumit birokrasi serta butuh waktu panjang guna mengurus sertifikat tanah. Tumpang tindih hingga konflik horizontal kerap mewarnai permasalahan tanah, legalisasi dan ketetapan atas tanah yang dibutuhkan masyarakat.
Sertifikat, kata dia, merupakan bukti hukum atas hak tanah. Selain itu sertifikat juga bisa meningkatkan akses masyarakat atas modal usaha dari perbankkan. Butuh keberanian dalam melakukan hal tersebut, Jokowi berani karena masyarakat sangat butuh dan mendukung, bukan karena ada siapa-siapa atau karena kepentingan negara lain, ini masalah kedaulatan masyarakat yang terkecil dan tanah mereka terlindungi dari perampasan sepihak.
Sejatinya yang diuntungkan adalah masyarakat langsung, Jokowi dengan berani melakukan hal tersebut hingga datang ke desa-desa membagikan sertifikat tanah secara langsung.
"Ini bukti keberpihakan kepada masyarakat, kalau mau politis cukup sekali dua kali dan undang orang penting lalu selesai bukan secara intens hingga tahunan dan terprogram dengan target. Lagipula Jokowi Presidennya, sah dan dipilih rakyat, kenapa ada yang nyinyir ketika datang ke rakyatnya sendiri. Target pemerintah tahun 2019 ini 9 juta sertifikat, kalau tidak didukung artinya mengkhianati masyarakat yang menunggu, memang yang nyiyir mau bantu atau mungkin bisa keluarkan sertifikat versi sendiri," tandas Aan.
Menurut Aan, Pospera Indonesia sebagai Elemen Relawan Jokowi mendukung program sertifikasi tanah tersebut karena telah dilakukan secara berkesinambungan. Program ini mulai dicanangkan pada 2017 melalui Kementerian ATR/BPN dan hingga saat ini masih berlangsung.
"Setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah pensertifikatan dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2017 ditarget 5 juta dan terlampaui jadi 5,4 juta. Kemudian 2018 ini dari target 7 juta, justru terealisasi 9,4 juta sertifikat. Hal tersebut masih kecil memang dari total 126 juta bidang tanah dan baru 46 juta yang selesai. Masih ada pekerjaan rumah 80 juta lagi. Bila dalam dua tahun ini, jumlah tanah bersertifikat bertambah 14,8 juta bidang, artinya masih ada 66,2 juta bidang tanah lagi yang perlu disertifikasi," kata Aan dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (24/1/2019).
Aan juga menampik jika program ini merupakan pencitraan. “Intinya Presiden Jokowi tidak berdiam diri, membenahi BPN hinggai tercapai hasilnya dengan bekerja tentunya. Kalau mau pencitraan lebih baik bangun monument patung diri saja atau bangunan megah buat segelintir orang, pantauan kami di Jawa Barat, khususnya Bogor dan Garut ingin program ini terus ada karena sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang ekonomi sulit,” ungkapnya.
Aan menambahkan, masyarakat tentu paham, banyak keluhan sebelumnya betapa rumit birokrasi serta butuh waktu panjang guna mengurus sertifikat tanah. Tumpang tindih hingga konflik horizontal kerap mewarnai permasalahan tanah, legalisasi dan ketetapan atas tanah yang dibutuhkan masyarakat.
Sertifikat, kata dia, merupakan bukti hukum atas hak tanah. Selain itu sertifikat juga bisa meningkatkan akses masyarakat atas modal usaha dari perbankkan. Butuh keberanian dalam melakukan hal tersebut, Jokowi berani karena masyarakat sangat butuh dan mendukung, bukan karena ada siapa-siapa atau karena kepentingan negara lain, ini masalah kedaulatan masyarakat yang terkecil dan tanah mereka terlindungi dari perampasan sepihak.
Sejatinya yang diuntungkan adalah masyarakat langsung, Jokowi dengan berani melakukan hal tersebut hingga datang ke desa-desa membagikan sertifikat tanah secara langsung.
"Ini bukti keberpihakan kepada masyarakat, kalau mau politis cukup sekali dua kali dan undang orang penting lalu selesai bukan secara intens hingga tahunan dan terprogram dengan target. Lagipula Jokowi Presidennya, sah dan dipilih rakyat, kenapa ada yang nyinyir ketika datang ke rakyatnya sendiri. Target pemerintah tahun 2019 ini 9 juta sertifikat, kalau tidak didukung artinya mengkhianati masyarakat yang menunggu, memang yang nyiyir mau bantu atau mungkin bisa keluarkan sertifikat versi sendiri," tandas Aan.
(sms)
Explore More