Kubu Jokowi Ingatkan Jangan Menutupi Hoaks dengan Hoaks yang Baru
Jum'at, 14 Desember 2018 - 08:04 WIB
Kubu Jokowi Ingatkan Jangan Menutupi Hoaks dengan Hoaks yang Baru
A
A
A
BANTEN - Politisi Partai Hanura Inas N Zubir menyebut ciri penebar hoaks ketika terbongkar kebusukannya maka melempar hoaks baru kepada orang lain secara emosional.
Ini menunjukkan dari ketidakmampuan dalam mengungkapkan data dan fakta dari argumen hoaksnya ketika didebat oleh orang lain. Inas mengingatkan hal itu dalam sebuah diskusi ringan di Banten pada Kamis (13/12/2018) malam.
Nah, kata dia, hal itu dipertontonkan oleh salah seorang komisoner Komnas HAM setelah ditelanjangi kebohongan dan ketidakmampuannya tentang jalan strategis Trans Papua, malah menantang Istana untuk menjawab hoaks trans Papua yang dia sebarkan.
"Seharusnya kalau memang mempunyai data yang valid maka silahkan bantah data-data tentang Trans Papua yang bersumber dari Ditjen Binamarga," kata Inas dalam pesannya yang diterima Jumat (14/12/2018).
Inas yang juga Ketua Fraksi Hanura di DPR menjelaskan, pembangunan jalan Trans Papua didasari oleh Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memuat 11 ruas jalan strategis yakni; Nabire-Wagete-Enarotali; Jayapura-Nimbrokang-Sarmi; Serui-Menawi- Saubeba; Timika-Mapurujaya-Pomako; Jayapura-Wamena-Mulia; Merauke- Tanah Merah-Waropko.
Lalu, Hamadi-Holtekamp-Skow (perbatasan dengan Negara Papua Nugini); Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni; Manokwari-Maruni-Mameh- Bintuni; Sorong-Makbon-Mega; Fakfak-Hurimber-Bomberay.
Selain itu juga terdapat Perpres 57/2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua dimana salah satu substansinya adalah pengembangan jaringan jalan nasional yang terdiri dari jaringan jalan lintas perbatasan, jaringan jalan lintas utara pulau Papua, jaringan jalan lintas tengah pulau Papua. Total jaringan jalan nasional di Papua yang dibangun di era SBY adalah sepanjang 4.040 kilometer (km) dan di era Jokowi 1.982 km.
Ini menunjukkan dari ketidakmampuan dalam mengungkapkan data dan fakta dari argumen hoaksnya ketika didebat oleh orang lain. Inas mengingatkan hal itu dalam sebuah diskusi ringan di Banten pada Kamis (13/12/2018) malam.
Nah, kata dia, hal itu dipertontonkan oleh salah seorang komisoner Komnas HAM setelah ditelanjangi kebohongan dan ketidakmampuannya tentang jalan strategis Trans Papua, malah menantang Istana untuk menjawab hoaks trans Papua yang dia sebarkan.
"Seharusnya kalau memang mempunyai data yang valid maka silahkan bantah data-data tentang Trans Papua yang bersumber dari Ditjen Binamarga," kata Inas dalam pesannya yang diterima Jumat (14/12/2018).
Inas yang juga Ketua Fraksi Hanura di DPR menjelaskan, pembangunan jalan Trans Papua didasari oleh Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memuat 11 ruas jalan strategis yakni; Nabire-Wagete-Enarotali; Jayapura-Nimbrokang-Sarmi; Serui-Menawi- Saubeba; Timika-Mapurujaya-Pomako; Jayapura-Wamena-Mulia; Merauke- Tanah Merah-Waropko.
Lalu, Hamadi-Holtekamp-Skow (perbatasan dengan Negara Papua Nugini); Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni; Manokwari-Maruni-Mameh- Bintuni; Sorong-Makbon-Mega; Fakfak-Hurimber-Bomberay.
Selain itu juga terdapat Perpres 57/2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua dimana salah satu substansinya adalah pengembangan jaringan jalan nasional yang terdiri dari jaringan jalan lintas perbatasan, jaringan jalan lintas utara pulau Papua, jaringan jalan lintas tengah pulau Papua. Total jaringan jalan nasional di Papua yang dibangun di era SBY adalah sepanjang 4.040 kilometer (km) dan di era Jokowi 1.982 km.
(vhs)
