Ini Kata Pengamat Soal Permukaan Tanah di Jakarta Utara Turun
Selasa, 04 Desember 2018 - 15:06 WIB
Ini Kata Pengamat Soal Permukaan Tanah di Jakarta Utara Turun
A
A
A
JAKARTA - Penurunan permukaan tanah hampir di semua wilayah Jakarta Utara kerap terjadi setiap tahunnya. Hal itu lantaran Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.
"Jakarta Utara dan lebih dari 40 persen wilayah DKI berada di bawah permukaan laut, sehingga pembangunan kota nya harus memperhatikan hal-hal tersebut seperti menghentikan secara bertahap (target harus jelas berapa pengurangannya dulu 5, 10, 20, 50, 100 tahun) pengambilan air tanah (dengan berbagai pompa, mulai dari tingkat rumah tangga hingga gedung-gedung dan kawasan industri)," ujar Nirwono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Di Jakarta, kata dia, masih banyak bangunan atau gedung bertingkat yang menggunakan air tanah. Pada bulan Maret 2018, dalam empat hari terakhir, terhitung Senin 12 Maret hingga Kamis 15 Maret, tim pengawas DKI telah memeriksa 40 pengelola/pemilik gedung tinggi di koridor Sudriman-MH Thamrin.
Gedung yang telah diperiksa antara lain Kementerian ESDM, Hotel Sari Pan Pacific, dan Hotel Mandarin Oriental.
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI, sebanyak 31 pemilik gedung telah melengkapi bangunannya dengan sumur resapan secara keseluruhan berjumlah 145 titik dengan volume 3.500 meter kubik.
Namun, masih terdapat sembilan pemilik gedung yang belum melengkapi bangunannya dengan sumur resapan. (Baca juga: Peneliti: Permukaan Tanah Jakarta Utara Turun 11 Cm per Tahun )
Kemudian, enam pemilik gedung telah melengkapi bangunannya dengan kolam resapan yang secara keseluruhan berjumlah sembilan titik.
Lalu, sebanyak 20 pemilik telah melengkapi bangunannya dengan instaslasi pengelolaan air (IPA) limbah. Sementara empat pemilik bangunan belum memiliki IPA limbah sama sekali.
"Semakin tinggi gedung dan semakin besar/luas industri tentu membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga pompanya juga besar untuk menyedot air tanah, ini yang harus segera dihentikan," tutupnya.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.
"Jakarta Utara dan lebih dari 40 persen wilayah DKI berada di bawah permukaan laut, sehingga pembangunan kota nya harus memperhatikan hal-hal tersebut seperti menghentikan secara bertahap (target harus jelas berapa pengurangannya dulu 5, 10, 20, 50, 100 tahun) pengambilan air tanah (dengan berbagai pompa, mulai dari tingkat rumah tangga hingga gedung-gedung dan kawasan industri)," ujar Nirwono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Di Jakarta, kata dia, masih banyak bangunan atau gedung bertingkat yang menggunakan air tanah. Pada bulan Maret 2018, dalam empat hari terakhir, terhitung Senin 12 Maret hingga Kamis 15 Maret, tim pengawas DKI telah memeriksa 40 pengelola/pemilik gedung tinggi di koridor Sudriman-MH Thamrin.
Gedung yang telah diperiksa antara lain Kementerian ESDM, Hotel Sari Pan Pacific, dan Hotel Mandarin Oriental.
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI, sebanyak 31 pemilik gedung telah melengkapi bangunannya dengan sumur resapan secara keseluruhan berjumlah 145 titik dengan volume 3.500 meter kubik.
Namun, masih terdapat sembilan pemilik gedung yang belum melengkapi bangunannya dengan sumur resapan. (Baca juga: Peneliti: Permukaan Tanah Jakarta Utara Turun 11 Cm per Tahun )
Kemudian, enam pemilik gedung telah melengkapi bangunannya dengan kolam resapan yang secara keseluruhan berjumlah sembilan titik.
Lalu, sebanyak 20 pemilik telah melengkapi bangunannya dengan instaslasi pengelolaan air (IPA) limbah. Sementara empat pemilik bangunan belum memiliki IPA limbah sama sekali.
"Semakin tinggi gedung dan semakin besar/luas industri tentu membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga pompanya juga besar untuk menyedot air tanah, ini yang harus segera dihentikan," tutupnya.
(mhd)
