Aktivis HAM Ini Sebut Pendekatan Pemerintah Terhadap Papua Keliru
Senin, 03 Desember 2018 - 16:59 WIB
Aktivis HAM Ini Sebut Pendekatan Pemerintah Terhadap Papua Keliru
A
A
A
SURABAYA - Aktivis HAM sekaligus kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Veronika Koman menyebut, pendekatan pemerintah terhadap konflik di Papua salah. Pendekatan pembangunanisme di Papua tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menimbulkan masalah baru.
Hal itu disampaikan Veronika Koman saat konferensi pers terkait penangkapan mahasiswa Sabtu (1/12/2018) malam lalu. Seharusnya, kata dia, pemerintah menelusuri akar konflik di Papua. Salah satunya terkait sejarah integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI. Diduga, proses integrasi yang dilakukan melalui referendum atau jajak pendapat, ditemukan sejumlah kecurangan.
"Pemerintah seharusnya melakukan refleksi. Akar konflik harus diketahui dulu. Di Papua dibangun gedung tertinggi di Indonesia pun tidak akan menyelesaikan konflik," katanya, Senin (3/12/2018). (Baca juga: Polda Jatim: Tak Ada Penangkapan 233 Mahasiswa Papua, Tapi Pengamanan )
Kondisi itu, lanjut dia, diperparah dengan pendekatan sejumlah ormas dalam menyikapi aksi yang dilakukan AMP, Sabtu (1/12/2018) lalu. Saat AMP aksi, mereka dihadang ormas tertentu. Saat itu, ormas tersebut berteriak-teriak NKRI. Artinya bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Namun di lain pihak, ormas tersebut juga meneriakkan, usir Papua.
"Kita jadi bingung, katanya Papua bagian dari NKRI, kok diusir. Kalau seperti ini, justru akan membuat orang Papua antipati pada NKRI," katanya.
Di sisi lain, Veronika juga mengkritik langkah Polrestabes Surabaya yang memulangkan sebagian besar mahasiswa Papua secara paksa. Sebelumnya, mereka diamankan dari asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan dengan alasan keamanan. Setelah menjadi serangkaian pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, mahasiswa Papua yang tidak tinggal di Surabaya, dipaksa kembali ke tempat tinggal asalnya seperti ke Yogyakarta dan Malang.
"Kita ini negara demokrasi, bebas mau kemana saja. Ini malah dipulangkan paksa," katanya. (Baca juga: Surabaya Harus Aman, 223 Mahasiswa Papua Dipulangkan ke Rumah Asalnya )
Hal itu disampaikan Veronika Koman saat konferensi pers terkait penangkapan mahasiswa Sabtu (1/12/2018) malam lalu. Seharusnya, kata dia, pemerintah menelusuri akar konflik di Papua. Salah satunya terkait sejarah integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI. Diduga, proses integrasi yang dilakukan melalui referendum atau jajak pendapat, ditemukan sejumlah kecurangan.
"Pemerintah seharusnya melakukan refleksi. Akar konflik harus diketahui dulu. Di Papua dibangun gedung tertinggi di Indonesia pun tidak akan menyelesaikan konflik," katanya, Senin (3/12/2018). (Baca juga: Polda Jatim: Tak Ada Penangkapan 233 Mahasiswa Papua, Tapi Pengamanan )
Kondisi itu, lanjut dia, diperparah dengan pendekatan sejumlah ormas dalam menyikapi aksi yang dilakukan AMP, Sabtu (1/12/2018) lalu. Saat AMP aksi, mereka dihadang ormas tertentu. Saat itu, ormas tersebut berteriak-teriak NKRI. Artinya bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Namun di lain pihak, ormas tersebut juga meneriakkan, usir Papua.
"Kita jadi bingung, katanya Papua bagian dari NKRI, kok diusir. Kalau seperti ini, justru akan membuat orang Papua antipati pada NKRI," katanya.
Di sisi lain, Veronika juga mengkritik langkah Polrestabes Surabaya yang memulangkan sebagian besar mahasiswa Papua secara paksa. Sebelumnya, mereka diamankan dari asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan dengan alasan keamanan. Setelah menjadi serangkaian pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, mahasiswa Papua yang tidak tinggal di Surabaya, dipaksa kembali ke tempat tinggal asalnya seperti ke Yogyakarta dan Malang.
"Kita ini negara demokrasi, bebas mau kemana saja. Ini malah dipulangkan paksa," katanya. (Baca juga: Surabaya Harus Aman, 223 Mahasiswa Papua Dipulangkan ke Rumah Asalnya )
(amm)
