Partai Pengusung Anies Ingatkan Rendahnya Serapan Anggaran
Kamis, 29 November 2018 - 23:43 WIB
Partai Pengusung Anies Ingatkan Rendahnya Serapan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Fraksi partai pengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyarankan agar penyerapan anggaran dimaksimalkan. Buruknya perencanaan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dievaluasi.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2019, Kamis (27/11).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Dwi Ratna mengatakan, dalam laman Bappeda tanggal 28 November 2018 tercatat APBD DKI Jakarta yang berjumlah Rp83,26 triliun, hanya terserap sebesar 60,48 persen. Hal tersebut disebabkan terjadinya gagal lelang.
Gagal lelang dan kualifikasi syarat lelang yang tidak bisa dipenuhi membuat serapan anggaran terganggu. Gerindra menilai Anies perlu melakukan audit.
"Kami berharap Saudara Gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD dalam memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," kata Dwi.
Gerindra mengingatkan agar kesalahan ini tak terulang di 2019. Apalagi, APBD 2019 diproyeksikan meningkat hingga Rp89 triliun.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga partai pengusung Anies juga mengkritik rendahnya serapan anggaran. PKS menilai, rendahnya serapan anggaran disebabkan perencanaan yang buruk.
Anggota Fraksi PKS Achmad Yani mengingatkan, perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang besar maupun pelaksanaan program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang besar.
"Sejumlah kegitan yang gagal dikerjakan antara lain pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun. PKS khawatir buruknya kinerja dapat menimbulkan preseden buruk terhadap Anies. Padahal beberapa program-program yang baik sebagaimana janji kampanye Gubernur sudah sangat dinantikan oleh masyarakat," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan optimistis, penyerapan anggaran akan sama seperti tahun lalu sekitar 80 persen. Hingga, saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan besaran penyerapan dengan melakukan monitoring setiap hari, rapat setiap minggu dan dari situlah pihaknya mengetahui bahwa kerjanya lebih tinggi daripada pembayaranya.
"Kenapa kita yakin, karena itu nanti adanya diujung Desember. Insya Allah sama dengan tahun lalu," katanya.
Anies tidak akan terburu-buru mengevaluasi atau mengaudit kinerja SKPD. Saat ini dirinya ingin melihat kerja keras mereka untuk menyerap anggaran. Sebab, yang penting saat ini adalah pengerjaannya.
"Jadi ketika saya lihat bertahun-tahun, kurva penyerapan itu selalu melonjaknya diujung. Selama bertahun-tahun ini ga prnh ada evaluasi soal itu. Itu yang nanti kita akan evaluasi sehingga pekerjaannya bertahap sesuai dengan progres pekerjaan," pungkasnya.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2019, Kamis (27/11).
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Dwi Ratna mengatakan, dalam laman Bappeda tanggal 28 November 2018 tercatat APBD DKI Jakarta yang berjumlah Rp83,26 triliun, hanya terserap sebesar 60,48 persen. Hal tersebut disebabkan terjadinya gagal lelang.
Gagal lelang dan kualifikasi syarat lelang yang tidak bisa dipenuhi membuat serapan anggaran terganggu. Gerindra menilai Anies perlu melakukan audit.
"Kami berharap Saudara Gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD dalam memacu pergerakan penyerapan anggaran yang signifikan," kata Dwi.
Gerindra mengingatkan agar kesalahan ini tak terulang di 2019. Apalagi, APBD 2019 diproyeksikan meningkat hingga Rp89 triliun.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga partai pengusung Anies juga mengkritik rendahnya serapan anggaran. PKS menilai, rendahnya serapan anggaran disebabkan perencanaan yang buruk.
Anggota Fraksi PKS Achmad Yani mengingatkan, perlunya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang besar maupun pelaksanaan program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang besar.
"Sejumlah kegitan yang gagal dikerjakan antara lain pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun. PKS khawatir buruknya kinerja dapat menimbulkan preseden buruk terhadap Anies. Padahal beberapa program-program yang baik sebagaimana janji kampanye Gubernur sudah sangat dinantikan oleh masyarakat," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan optimistis, penyerapan anggaran akan sama seperti tahun lalu sekitar 80 persen. Hingga, saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan besaran penyerapan dengan melakukan monitoring setiap hari, rapat setiap minggu dan dari situlah pihaknya mengetahui bahwa kerjanya lebih tinggi daripada pembayaranya.
"Kenapa kita yakin, karena itu nanti adanya diujung Desember. Insya Allah sama dengan tahun lalu," katanya.
Anies tidak akan terburu-buru mengevaluasi atau mengaudit kinerja SKPD. Saat ini dirinya ingin melihat kerja keras mereka untuk menyerap anggaran. Sebab, yang penting saat ini adalah pengerjaannya.
"Jadi ketika saya lihat bertahun-tahun, kurva penyerapan itu selalu melonjaknya diujung. Selama bertahun-tahun ini ga prnh ada evaluasi soal itu. Itu yang nanti kita akan evaluasi sehingga pekerjaannya bertahap sesuai dengan progres pekerjaan," pungkasnya.
(mhd)
