Inovasi Pelayanan Daerah Dorong Peningkatan Pendapatan
Jum'at, 23 November 2018 - 18:44 WIB
Inovasi Pelayanan Daerah Dorong Peningkatan Pendapatan
A
A
A
SUMEDANG - Inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan kepada daerah. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Se-Jawa Barat di Gedung UPTD Perbenihan Tanaman Hutan Jatinagor, Sumedang.
Hadir dalam rakor tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dari Litbang maupun Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Sekda Provisi Jawa Barat, Iwa Karniwa dalam amanatnya berpesan agar menjadikan inovasi pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat di Jawa Barat.
Beliau mencontohkan program aplikasi e-samsat yang telah digagasnya sejak 2009 hingga akhirnya berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp9 trilium menjadi Rp15 triliun.
"Dengan anggaran ini banyak fasilitas dapat dibangun termasuk juga beberapa bandara di Jawa Barat yang di bangun dengan APBD. Berkahnya bagi pribadi adalah mendapat kenaikan pangkat istimewa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Dengan kekuatan SDM dan anggaran yang ada, selayaknya Jawa Barat menjadi provinsi terdepan dalam bidang inovas," katanya dalam kata sambutan seraya mencanangkan slogan "Jawa Barat Juara".
Sementara itu, Asrori, peneliti utama Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dalam paparannya mengutarakan, isi Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menekankan pada inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus untuk melindungi inisiatornya bila sebuah inovasi gagal.
"Program IGA (Innovation Government Award) tahun ini sudah memasuki tahap Fact Finding dan Jawa Barat tetap menjadi nominator juaranya," kata Asrori.
Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi dari Kemenristekdikti Wihatmoko Waskitoaji mengungkapkan, perlunya inovasi pelayanan seperti diatur dalam PP yang sama dilaksanakan dalam suatu kerangka sistematis yang disebut Sistem Inovasi Daerah.
Adapun Kemenristekdikti telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi kebijakan agar sistem inovasi daerah ini dapat di topang oleh hilirisasi hasil litbang perguruan tinggi setempat atau badan litbang/LPNK lainnya.
"Perguruan tinggi (PT) sedang didorong untuk menghasilkan produk inovasi yang terukur (yang dapat diukur kesiapannya dengan Katsinov) dan kinerja inovasinya akan menjadi elemen pemeringkatan dan akreditasi PT. Sedangkan keberhasilan suatu daerah nantinya dapat di ukur dengan menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Untuk melaksankan kegiatan ini, Kementerian Ristek Dikti telah menyiapkan berbagai insentif yang dapat diakses baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Pemerintah Daerah," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2D Jawa Barat, Lukman Shalahuddin, mengajak, agar para pelaku inovasi di seluruh Jabar tidak dibingungkan oleh bebagai macam program di pusat. Yakni, dengan cara mempelajari maksud, target, dan capaian dari setiap program tersebut.
Hadir dalam rakor tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dari Litbang maupun Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Sekda Provisi Jawa Barat, Iwa Karniwa dalam amanatnya berpesan agar menjadikan inovasi pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat di Jawa Barat.
Beliau mencontohkan program aplikasi e-samsat yang telah digagasnya sejak 2009 hingga akhirnya berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp9 trilium menjadi Rp15 triliun.
"Dengan anggaran ini banyak fasilitas dapat dibangun termasuk juga beberapa bandara di Jawa Barat yang di bangun dengan APBD. Berkahnya bagi pribadi adalah mendapat kenaikan pangkat istimewa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Dengan kekuatan SDM dan anggaran yang ada, selayaknya Jawa Barat menjadi provinsi terdepan dalam bidang inovas," katanya dalam kata sambutan seraya mencanangkan slogan "Jawa Barat Juara".
Sementara itu, Asrori, peneliti utama Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dalam paparannya mengutarakan, isi Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menekankan pada inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus untuk melindungi inisiatornya bila sebuah inovasi gagal.
"Program IGA (Innovation Government Award) tahun ini sudah memasuki tahap Fact Finding dan Jawa Barat tetap menjadi nominator juaranya," kata Asrori.
Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi dari Kemenristekdikti Wihatmoko Waskitoaji mengungkapkan, perlunya inovasi pelayanan seperti diatur dalam PP yang sama dilaksanakan dalam suatu kerangka sistematis yang disebut Sistem Inovasi Daerah.
Adapun Kemenristekdikti telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi kebijakan agar sistem inovasi daerah ini dapat di topang oleh hilirisasi hasil litbang perguruan tinggi setempat atau badan litbang/LPNK lainnya.
"Perguruan tinggi (PT) sedang didorong untuk menghasilkan produk inovasi yang terukur (yang dapat diukur kesiapannya dengan Katsinov) dan kinerja inovasinya akan menjadi elemen pemeringkatan dan akreditasi PT. Sedangkan keberhasilan suatu daerah nantinya dapat di ukur dengan menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Untuk melaksankan kegiatan ini, Kementerian Ristek Dikti telah menyiapkan berbagai insentif yang dapat diakses baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Pemerintah Daerah," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2D Jawa Barat, Lukman Shalahuddin, mengajak, agar para pelaku inovasi di seluruh Jabar tidak dibingungkan oleh bebagai macam program di pusat. Yakni, dengan cara mempelajari maksud, target, dan capaian dari setiap program tersebut.
(sms)
