Ridwan Kamil Lantik Dicky Saromi sebagai Pj Bupati Cirebon

BANDUNG - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Cirebon oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (19/11/2018). Dicky Saromi dilantik sebagai Pj Bupati Cirebon mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No 131.32/9119/OTDA tertanggal 14 November 2018.

Gubernur Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil itu meminta, agar Dicky menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Cirebon dengan sebaik-baiknya. "Segera rangkul semua stakeholder, tumbuhkan semangat baru, moril baru, lupakan masa lalu, menyambut hal positif di masa depan," katanya saat pelantikan di Gedung Sate.

Dalam kesempatan tersebut, Emil pun menyampaikan batasan kewenangan Dicky Saromi sebagai Pj Bupati Cirebon sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2008, di antaranya tentang larangan mutasi pegawai atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan penjabat sebelumnya.

Selain itu, seorang Pj juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemekaran wilayah dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan penjabat sebelumnya. "Setiap membuat kebijakan, konsultasi dengan gubernur dan pemerintah provinsi," katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Cirebon Dicky Saromi mengaku siap menjalankan tugas barunya dengan penuh tanggung jawab. Dia juga memastikan, roda pemerintah di Kabupaten Cirebon tetap berjalan seperti biasanya.

"Yang paling utama untuk saya dapat menjalankan pemerintahan agar tidak berhenti. Kita harus berjalan ke depan," ucapnya.

Selain itu, dia juga akan mempelajari kultur pemerintahan di Kabupaten Cirebon dan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program yang akan dan sedang dijalankan Pemkab Cirebon tetap bisa berjalan.

"Saya secepatnya minggu ini mempelajari situasi terkini Kabupaten Cirebon. Kemudian dari situ saya mulai nanti untuk berkoordinasi dengan semua pihak," tandas Dicky.

Diketahui, posisi Bupati Cirebon telah ditinggalkan Sunjaya Purwadi Sastra yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan Pj Bupati dilakukan agar pemerintahan di Kabupaten Cirebon dapat terus berjalan.