30% PNS di Indonesia Bekerja Semau Gue
Rabu, 14 November 2018 - 13:14 WIB
30% PNS di Indonesia Bekerja Semau Gue
A
A
A
SEMARANG - Sekira 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air atau sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN) bekerja semaunya sendiri sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, penerapan reformasi birokrasi perlu terus ditekankan.
“Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, dalam acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Semarang, Rabu (14/11/2018).
Ateh mengaku tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada semua pihak untuk meningkatkan kinerja utamanya pada perbaikan sistem birokrasi. “Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, penerapan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berjalan sangat baik. Keberhasilan penerapan reformasi birokrasi daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu harus menjadi contoh daerah lain di Indonesia.
“Kami mengapresiasi capaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam capaian reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus role model daerah-daerah lain di Indonesia,” kata dia.
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan jika reformasi birokrasi adalah kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan. Dirinya selalu menekankan pentingnya hal itu dalam menata pemerintahan.
“Kalau birokrasi tidak berjalan baik artinya birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah,” kata Ganjar.
Ganjar menerangkan, sejak memimpin Jawa Tengah pada 2013 lalu, persoalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama. Hal itu kembali ia lakukan dalam pemerintahan kedua bersama Taj Yasin Maimoen, dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama dalam RPJMD 2018-2023.
“Dari sekian banyak program dalam RPJMD itu, saya menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama. Prinsipnya simpel, kalau pemerintahan bersih, bisa melayani, maka semua sektor lain akan baik juga. Kalau bersih pasti tidak ada korupsi, kalau melayani pasti tidak ada komplain dari masyarakat,” terangnya.
“Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, dalam acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di Semarang, Rabu (14/11/2018).
Ateh mengaku tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada semua pihak untuk meningkatkan kinerja utamanya pada perbaikan sistem birokrasi. “Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, penerapan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berjalan sangat baik. Keberhasilan penerapan reformasi birokrasi daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu harus menjadi contoh daerah lain di Indonesia.
“Kami mengapresiasi capaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam capaian reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus role model daerah-daerah lain di Indonesia,” kata dia.
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan jika reformasi birokrasi adalah kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan. Dirinya selalu menekankan pentingnya hal itu dalam menata pemerintahan.
“Kalau birokrasi tidak berjalan baik artinya birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah,” kata Ganjar.
Ganjar menerangkan, sejak memimpin Jawa Tengah pada 2013 lalu, persoalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama. Hal itu kembali ia lakukan dalam pemerintahan kedua bersama Taj Yasin Maimoen, dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama dalam RPJMD 2018-2023.
“Dari sekian banyak program dalam RPJMD itu, saya menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama. Prinsipnya simpel, kalau pemerintahan bersih, bisa melayani, maka semua sektor lain akan baik juga. Kalau bersih pasti tidak ada korupsi, kalau melayani pasti tidak ada komplain dari masyarakat,” terangnya.
(rhs)
