Lembaga Hukum Didesak Telisik Dugaan Gratifikasi Lahan di Puspiptek

TANGERANG SELATAN - Warga yang tergabung dalam Persatuan Pioner Penghuni Rumah Negara Puspiptek (P3RNP) menolak pemanfaatan lahan aset negara milik Puspiptek untuk fasilitas jalan perumahan Banara Serpong.

Lahan berupa gang di Jalan Rajawali itu awalnya hanya memiliki lebar sekira 6 meter. Namun sejak dimulainya pembangunan Perumahan Banara Serpong pada tahun 2014-2015, jalannya kian diperlebar menjadi sekira 30 meter dengan panjang sekira 1,2 kilometer.

Kondisi demikian, dituding warga penghuni rumah negara Puspiptek memiliki kejanggalan. Apalagi diketahui, bahwa lahan itu adalah aset negara yang peruntukannya sudah memiliki ketentuan tersendiri.

"Kami menolak kebijakan Puspiptek yang memberikan jalan akses perumahan diatas tanah negara. Ini tanah Puspiptek, punya negara, masa diberikan begitu saja untuk jalan akses perumahan swasta," kata Pardamean Sebayang, Ketua P3RNP, Sabtu (3/11/2018).

Warga bahkan menduga, ada sejumlah oknum pejabat Puspiptek menerima gratifikasi dalam bentuk memberi kelonggaran fasilitas jalan kepada pengembang. Sedangkan pembukaan jalan baru Provinsi oleh Puspiptek di lokasi itu, dianggap hanya bagian dari konspirasi antara Puspiptek dengan pengembang.

"Kami mendesak, aparat penegak hukum, Kejaksaan ataupun KPK turun tangan dan melihat kejanggalan yang dilakukan oleh oknum pejabat di Puspiptek. Ini konspirasi, pemufakatan jahat dengan memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan pengembang," sambung Pardamean.

Meski demikian, ada juga warga yang setuju dengan pengintegrasian jalan tersebut. Seperti, Awang, salah satu warga sekitar mengaku, dirinya sangat senang dengan integrasi jalan tersebut. Karena akan membuat pertumbuhan ekonomi warga semakin baik.

"Saya merasakan dengan adanya jalan ini. Warung-warung banyak tumbuh, begitupun dengan toko material," kata pria yang berprofesi sebagai tukang las ini, ditemui di Muncul, Kota Tangsel.

Kemudian, Ketua RW 04, Desa Pengasingan, Kecamatan Gunung Sindur, Amin Kuswanto mengatakan, manfaat pengintegrasian jalan ini banyak sekali.

"Sebelum ada pembangunan, kawasan ini bisa dikatakan mati dari hal perekonomian. Soalnya belum ada akses jalan ke daerah tersebut. Namun, kini perekonomian warga mulai tumbuh sedikit demi sedikit," jelasnya.

Meski begitu, pihak Puspiptek langsung membantah tudingan warga yang tergabung dalam P3RNP. Menurut Kepala Bidang Sarana Kawasan Puspiptek, Dwi Wiratno, Puspiptek telah melakukan pemindahan jalan sesuai prosedur dengan melakukan koordinasi bersama Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Tangsel, Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, DJKN Kemenkeu, dan stakeholder terkait.

"Terkait dengan jalan yang kebetulan nantinya jadi jalan perumahan, hal itu hanya kebetulan saja. Karena mereka kebetulan berbatasan dengan puspiptek dan hanya memiliki akses Jalan inspeksi. Sebelum ada rencana pemindahan jalan ini, mereka pernah mengirim permohonan akses jalan yang melalui lahan Puspiptek pada tahun 2014, tetapi kita tolak," jelas Dwi Wiratno.

Lebih lanjut disampaikan Dwi, ada beberapa pertimbangan dari pemindahan jalan tersebut, diantaranya soal keamanan jika terjadi teror. Karena sebagai obyek vital nasional, tentunya dengan pemindahan jalan di sisi luar kawasan akan lebih aman, dibanding dengan adanya jalan sebelumnya yang membelah kawasan.

Berikutnya adalah untuk menjaga aset Puspiptek, dimana penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Puspiptek tidak punya akses jalan. Akses mereka ke jalan raya sering menggunakan lahan Puspiptek, sehingga tentunya akan mengganggu aset Puspiptek.

Terakhir, dibeberkan dia, pemindahan jalan dilakukan guna mengantisipasi adanya kemacetan jalan di dalam kawasan Puspiptek. Kondisi demikian, dianggap sangat riskan bilamana terjadi kondisi darurat yang mengharuskan evakuasi terhadap 520/ pegawai di kawasan Puspiptek.

"Pertimbangan itu yang menjadi dasar atas pemindahan jalan tersebut," tukasnya.