Pembangunan Desa Butuh Pola Pikir Kreatif

KLUNGKUNG - Geliat pembangunan desa di Tanah Air harus disertai dengan perubahan pola pikir masyarakat. Saat ini warga desa harus bisa berpikir mandiri dalam menentukan arah pembangunan di lokal masing-masing.

"Model pembangunan dari desa dan daerah tertinggal yang saat ini gencar dilakukan menjadikan Indonesia mengalami perubahan budaya. Perubahan budaya ini perlu dikawal dengan baik agar mampu mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan," kata Koordinator Advisor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion bertajuk Membangun Ekonomi Desa Kreatif, di Bali, Kamis (25/10/2018).

Dia menjelaskan, pemerintah era Joko Widodo telah melakukan inovasi dengan melakukan gebrakan besar dengan mengubah pola pembangunan di kawasan perdesaan. Jika sebelumnya pola pembangunan desa selalu bersifat top down (atas ke bawah) saat ini mulai diubah dengan bottom up (dari bawah ke atas).

"Perubahan ini tentu sangat besar maknanya. Dengan pola ini masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk mengembangkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu ini menuntut kreativitas dan inovasi agar komitmen pemerintah tersebut bisa memberikan dampak positif bagi perbaikan kehidupan masyarakat desa," katanya.

Mantan Menko Kesra di era Orde Baru ini mengatakan saat ini inisiatif pembangunan suatu negara harus berasal dari rakyat bukan dari aparat pemerintah/pejabat. Dengan demikian pembangunan akan tepat guna dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. "Pemerintah harus bisa merangkul rakyat, tidak hanya bergaul dengan aparat negara saja, agar mereka dapat menghimpun kekuatan untuk mengubah budaya bangsa," katanya.

Hal senada disampaikan Jimmy Gani, anggota tim advisor Kemendesa PDTT. Menurutnya, pola pembangunan desa saat ini menuntut kreativitas dan inovasi dari masing-masing pemangku kepentingan desa. Pola pembangunan desa di Bali menjadi salah satu contoh penting betapa ketika pemangku kepentingan desa kreatif, maka akan memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat.

"Banyak desa di Bali yang mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang mengelola potensi wisata di wilayahnya. Dan terbukti dari sektor pariwisata ini tingkat kesejahteraan warga desa juga ikut terangkat," katanya.

Sementara itu, Kabag Perencanan Biro Perencanaan Kemendesa PDTT Sumarwoto berharap seluruh kegiatan FGD dapat memberikan output berupa masukan kepada Menteri Desa PDTT untuk mengeksplor ekonomi kreatif daerah. Bali adalah salah satu yang menjadi daerah percontohan yang bisa menjadi inspirasi daerah lain dalam mengelola potensi desa.