Tenaga Ukur Kurang, Ribuan Tanah di DIY Belum Terdata

YOGYAKARTA - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan seluruh tanah di wilayahnya sudah terdata pada 2020, termasuk Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Hingga saat ini masih ada puluhan ribu bidang tanah desa dan tanah SG-PAG yang belum terdata.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menyebut hingga September 2018, sebanyak 32.855 bidang tanah desa di DIY belum terdata. Sementara dari 8.300-an bidang tanah SG dan PAG masih ada 5.500 bidang tanah yang belum terdata dan bersertifikat.

"Dari 40.000 bidang tanah desa, baru sekitar 7.000 yang sudah terdata. Sementara tanah SG-PAG baru 2.800 yang sudah terdata dan bersertifikat," katanya usai pembukaan Rakernas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Rich Hotel Yogyakarta, Rabu (24/10/2018).

Krido mengakui belum maksimalnya pendataan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengukuran. Minimnya surveyor kadaster (SK) maupun asisten surveyor kadaster (ASK) yang bersertifikat juga mempengaruhi lambatnya pengukuran bidang tanah ini.

Untuk mencapai target, Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN). "Kami bekerja sama dengan Kanwil BPN karena ada keterbatasan SDM maka ada supporting penambahan juru ukur sehingga target 2020 bisa tercapai," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil BPN DIY Tri Wibisono menyebut juru ukur yang ada di wilayah DIY hanya ada 40 tenaga SK maupun ASK yang tergabung di BPN. Sementara di kalangan swasta sepertu surveyor berlisensi jumlahnya sekitar 200-an orang. "Untuk mempercepat program sertifikasi tanah 2020 kita harus tambah juru ukur. Nanti jumlahnya kebutuhan akan dihitung ulang dengan melibatkan lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan swasta," katanya.

Tri menjelaskan pada 2017 lalu BPN DIY telah menerbitkan 100.000 sertifikat bidang tanah, sementara tahun ini ditargetkan ada 140.000 bidang tanah yang telah bersertifikat. "Pada 2019 targetnya 180.000 bidang tanah baik desa, SG, PG maupun kepemilikan pribadi bisa tersertifikat," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Adhi Dharmawan menyebut jumlah tenaga ukur secara nasional belum ideal untuk menyelesaikan target pemerintah mengeluarkan 9 juta sertifikat tanah pada 2019. "Tenaga ukur tanah atau surveyor, baik swasta jika dijumlah totalnya hanya sekitar 9.200 tenaga ukur tanah. Dengan target 9 juta sertifikat kita minimal membutuh sekitar 10.000 surveyor," ujarnya.

Selain itu, 9.200 tenaga juru ukur ini juga belum tersebar merata. Kebanyakan masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Banyak daerah-daerah di luar Jawa yang sangat kekurangan tenaga juru ukur tanah. "Contohnya tenaga ukur tanah di Sulawesi Barat dan Papua jumlahnya sangat terbatas. Ini menjadi kendala tersendiri," katanya.