Gubernur Janji Beri Sertifikat Tanah untuk Warga Pulau Lae-lae

MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan menata Pulau Lae-lae dalam waktu dekat. Bahkan, pihaknya tengah berupaya agar warga pulau yang telah bermukim selama puluhan tahun segera mendapatkan sertifikat tanah.

"Saya dan pak wali kota akan pikirkan supaya ada kepastian masyarakat Lae-lae tinggal di sini. Segera kami bicarakan dengan pihak BPN," ungkapnya saat berkunjung ke Pulau Lae-lae, beberapa waktu lalu.



Ia melakukan sosialisasi terkait program strategis Pemprov Sulsel yakni menciptakan destinasi wisata kuliner seluas 12 hektare di Pulau Lae-lae. Jika tak ada halangan, reklamasi akan dilakukan akhir 2020 mendatang.

Nurdin menjelaskan, Pulau Lae-lae akan ditata dan dibangun pusat kuliner seafood serta dikelola oleh warga setempat. Dengan begitu, warga pulau yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan akan terberdayakan.

"Jadi pemerintah kebetulan ini reklamasi yang ada di sini (Center Point of Indonesia). Kita pemerintah masih ada kekurangan kurang lebih 12 hektare. Mohon dukungan kita semua, semoga program pusat kuliner akan memberikan dampak ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat Lae-lae," sebutnya.

Lahan 12 hektare itu, kata Nurdin Abdullah diharapkan bisa menjadi pemicu ekonomi masyarakat di Lae-lae dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Sekitar 12 hektare, nanti akan kita siapkan pusat-pusat kuliner. Kalau orang mau makan ikan bakar, datanglah ke Lae-lae. Dan siapa pelaku ekonominya adalah masyarakat Lae-lae. Jadi nanti pemerintah akan membangunkan warung-warung ikan bakar," sebutnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak dipindahkan, justru masyarakat diberdayakan.



"Jadi tidak ada pemikiran pemerintah sedikit pun untuk memindahkan. Bahkan akan kita tata ini menjadi sebuah kearifan lokal, jadi masyarakat bisa diberdayakan di sini," ucapnya.

Perluasan ini juga akan menjadi tempat masyarakat untuk dapat menikmati sunset. Untuk penyebarangan juga akan dibangun dermaga dan jalan di pulau juga akan ditata.