DKI Butuh Waktu 3 Tahun Ciptakan Integrasi Angkutan Umum yang Nyaman
Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:41 WIB
DKI Butuh Waktu 3 Tahun Ciptakan Integrasi Angkutan Umum yang Nyaman
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI masih mengevaluasi dampak kemacetan pasca-perpanjangan sistem ganjil genap pagi dan sore hari. DKI membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan sistem integrasi dengan angkutan umum yang terjangkau dan nyaman.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko mengatakan, pemberlakuan sistem ganjil genap di ruas jalan protokol pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB baru berjalan dua hari. Menurutnya, perpindahan kemacetan belum bisa terdata dan memerlukan waktu sekitar satu minggu untuk mengevaluasinya.
"Evaluasi setelah satu minggu untuk mengambil langkah dampak dari kemacetan pelaksanaan ganjil genap," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (16/10/2018).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, saat ini Pemprov DKI belum memiliki data efek dari perilaku pengendara selama pemberlakuan sistem ganjil genap sepanjang hari sejak diberlakukan pada awal Agustus hingga berakhir 13 Oktober lalu. Termasuk efek perekonomian.
Untuk itu, lanjut Anies, pihaknya memperpanjang ganjil genap hingga akhir tahun ini dengan batasan waktu tertentu. "Siang hari tidak berlaku ganjil genap. kenapa, karena kita ingin mengelola perilaku berkendara. mereka yang kendarannya hari itu tidak berlaku di pagi hari, siangnya masih bisa pakai. Tapi kalau sepanjang hari ada potensi meransang orang untuk mencari kendaraan kedua," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (16/10/2018).
Anies menjelaskan, dalam mengurai kemacetan, Pemprov DKI lebih fokus terhadap perluasan angkutan umum yang kini baru menjangkau 86% wilayah. Dia menargetkan hingga akhir tahun ini, angkutan umum menjangkau 100% wilayah.
Setelah itu, lanjut Anies, angkutan umum harus dibuat nyaman dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik itu Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) ataupun kereta api. Jangan sampai seperti pembangunan koridor 13 (Ciledug-Tendean) yang tidak terintegrasi dengan kereta api."Nah yang mau kita bangun adalah sistem terintegrasi. Kalau itu ada, ganjil genap ini bukan isu lagi," ungkapnya.
Untuk menyelesaikan sistem integrasi dengan angkutan umum yang terjangkau dan nyaman, Anies menuturkan membutuhkan waktu tiga tahun."Bukan hanya Transjakarta yang harus menambah armada, ada 27 operator lain yang harus dilibatkan," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoptimalkan operasional bus di koridor yang banyak mengalami kemacetan. Menurutnya, ruas jalan yang macet merupakan kesempatan bus Transjakarta menambah penumpang.
Koridor I (Blok M-Kota) misalnya. Politisi PDI Perjuangan menyayangkan masih lambatnya kedatangan bus di halte-halte dan sekalipun ada, bus satu dengan yang lain menempel. Akibatnya, bus kedua terlihat kosong. "Koridor I itu cukup steril, tapi kenapa jalan regulernya macet dan tidak ada yang mau pindah ke Transjakarta. Alasannya banyak karena jam datan bus lama," ungkapnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmoko mengatakan, pemberlakuan sistem ganjil genap di ruas jalan protokol pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB baru berjalan dua hari. Menurutnya, perpindahan kemacetan belum bisa terdata dan memerlukan waktu sekitar satu minggu untuk mengevaluasinya.
"Evaluasi setelah satu minggu untuk mengambil langkah dampak dari kemacetan pelaksanaan ganjil genap," kata Sigit saat dihubungi, Selasa (16/10/2018).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, saat ini Pemprov DKI belum memiliki data efek dari perilaku pengendara selama pemberlakuan sistem ganjil genap sepanjang hari sejak diberlakukan pada awal Agustus hingga berakhir 13 Oktober lalu. Termasuk efek perekonomian.
Untuk itu, lanjut Anies, pihaknya memperpanjang ganjil genap hingga akhir tahun ini dengan batasan waktu tertentu. "Siang hari tidak berlaku ganjil genap. kenapa, karena kita ingin mengelola perilaku berkendara. mereka yang kendarannya hari itu tidak berlaku di pagi hari, siangnya masih bisa pakai. Tapi kalau sepanjang hari ada potensi meransang orang untuk mencari kendaraan kedua," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (16/10/2018).
Anies menjelaskan, dalam mengurai kemacetan, Pemprov DKI lebih fokus terhadap perluasan angkutan umum yang kini baru menjangkau 86% wilayah. Dia menargetkan hingga akhir tahun ini, angkutan umum menjangkau 100% wilayah.
Setelah itu, lanjut Anies, angkutan umum harus dibuat nyaman dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik itu Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) ataupun kereta api. Jangan sampai seperti pembangunan koridor 13 (Ciledug-Tendean) yang tidak terintegrasi dengan kereta api."Nah yang mau kita bangun adalah sistem terintegrasi. Kalau itu ada, ganjil genap ini bukan isu lagi," ungkapnya.
Untuk menyelesaikan sistem integrasi dengan angkutan umum yang terjangkau dan nyaman, Anies menuturkan membutuhkan waktu tiga tahun."Bukan hanya Transjakarta yang harus menambah armada, ada 27 operator lain yang harus dilibatkan," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta agar PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoptimalkan operasional bus di koridor yang banyak mengalami kemacetan. Menurutnya, ruas jalan yang macet merupakan kesempatan bus Transjakarta menambah penumpang.
Koridor I (Blok M-Kota) misalnya. Politisi PDI Perjuangan menyayangkan masih lambatnya kedatangan bus di halte-halte dan sekalipun ada, bus satu dengan yang lain menempel. Akibatnya, bus kedua terlihat kosong. "Koridor I itu cukup steril, tapi kenapa jalan regulernya macet dan tidak ada yang mau pindah ke Transjakarta. Alasannya banyak karena jam datan bus lama," ungkapnya.
(whb)
