450 Personel Polda Jatim Amankan Pemungutan Suara Ulang Sampang
Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:44 WIB
450 Personel Polda Jatim Amankan Pemungutan Suara Ulang Sampang
A
A
A
SAMPANG - Untuk menjaga keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Sampang, Madura pada Sabtu 27 Oktober 2018, Polda Jatim mengerahkan 450 personel.
Pemungutan suara ulang digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tidak sah. MK meminta PSU dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
“Pengamanan tidak hanya melibatkan polisi, tapi juga aparat TNI. Kami berharap sinergisitas ini mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama pemungutan suara ulang di Sampang,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di kantor Kodim 0828, Kabupaten Sampang, Selasa (16/10/2018).
Adapun batas waktu yang diberikan MK kepada KPU untuk melakukan PSU adalah 60 hari sejak putusan dibacakan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tidak wajar.
Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Pilbup Sampang sebelumya digugat oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Hermanto Subaidi-Suparto. Paslon ini menyoroti kejanggalan berupa partisipasi pemilih yang mencapai 100%. Salah satunya terjadi di Kecamatan Ketapang. Padahal, ditemukan masih ada masyarakat yang tidak menerima kartu undangan memilih atau form C6.
Paslon ini sebelumnya kalah dari pasangan Selamet Junaidi-Abdullah Hidayat dalam Pilbup Sampang. Selisih suara keduanya sangat tipis yakni 38,41% bagi Selamet-Abdullah dan 37,75% bagi Hermanto-Suparto. Sementara paslon lain Hisan-Abdullah Mansyur memperoleh 23,84% suara.
”Kami harap seluruh penyelenggara, terutama PPS (Panitia Pemungutan Suara) tetap mengedepankan netralitas dan bekerja profesional,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Sampang Miftahur Rozaq.
Pemungutan suara ulang digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tidak sah. MK meminta PSU dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.
“Pengamanan tidak hanya melibatkan polisi, tapi juga aparat TNI. Kami berharap sinergisitas ini mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama pemungutan suara ulang di Sampang,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di kantor Kodim 0828, Kabupaten Sampang, Selasa (16/10/2018).
Adapun batas waktu yang diberikan MK kepada KPU untuk melakukan PSU adalah 60 hari sejak putusan dibacakan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tidak wajar.
Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Pilbup Sampang sebelumya digugat oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Hermanto Subaidi-Suparto. Paslon ini menyoroti kejanggalan berupa partisipasi pemilih yang mencapai 100%. Salah satunya terjadi di Kecamatan Ketapang. Padahal, ditemukan masih ada masyarakat yang tidak menerima kartu undangan memilih atau form C6.
Paslon ini sebelumnya kalah dari pasangan Selamet Junaidi-Abdullah Hidayat dalam Pilbup Sampang. Selisih suara keduanya sangat tipis yakni 38,41% bagi Selamet-Abdullah dan 37,75% bagi Hermanto-Suparto. Sementara paslon lain Hisan-Abdullah Mansyur memperoleh 23,84% suara.
”Kami harap seluruh penyelenggara, terutama PPS (Panitia Pemungutan Suara) tetap mengedepankan netralitas dan bekerja profesional,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Sampang Miftahur Rozaq.
(wib)
