Selama Dua Pekan, Guru Honorer di Depok Gelar Aksi Mogok Mengajar
Senin, 15 Oktober 2018 - 21:48 WIB
Selama Dua Pekan, Guru Honorer di Depok Gelar Aksi Mogok Mengajar
A
A
A
DEPOK - Ratusan guru honorer Kota Depok menggelar mogok mengajar mulai hari ini hingga 31 Oktober 2018 mendatang. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan nasib mereka.
"Ini sebetulnya launching, artinya mulai hari ini hingga 31 Oktober 2018 kita akan melakukan aksi mogok massal di seluruh sekolah," ungkap Sekretaris Front Pembela Honorer (FPHI) Kota Depok, M Nur Rambe ketika demo di DPRD Depok, Senin (15/10/2018).
Nur melanjutkan, sebagai pengumuman maka pihaknya akan memasang spanduk di sekolah-sekolah tempat mengajar para guru honorer. Hal itu juga sebagai bentuk permintaan maaf bagi masyarakat karena adanya aksi mogok massal guru honorer hingga 31 Oktober 2018 mendatang.
"Secara umum ada 3.200 guru se-Indonesia, yang akan melancarkan aksi demo untuk di wilayah Depok sendiri tentunya akan dilakukan secara masif ini bukan paksaan, namun ini perjuangan," ujarnya.
Mereka menuntut pembatalan rekrutmen CPNS 2018 dan Permenpan Nomor 36/2018 yang cacat hukum. Menurutnya, yang paling membuat cacat dalam Permenpan Nomor 36/2018 menurutnya adalah mengenai tenaga honorer yang telah berakhir di tahun 2014.
"Sesuai PP 56/2012 itu berakhir tahun 2014 lalu tidak diatur lagi honorer ini mau dikemanakan. Jadi yang diatur itu PNS, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ujarnya. Sampai sekarang belum ada aturan khusus mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga dianggap tidak efektif.
P3K itu sendiri kata dia, tidak ada peraturan pemerintahnya. "Jadi ada alasan kuat untuk dicabut sudah tiga sampai empat tahun berjalan Undang-Undang ini tidak efektif," ucapnya.
"Ini sebetulnya launching, artinya mulai hari ini hingga 31 Oktober 2018 kita akan melakukan aksi mogok massal di seluruh sekolah," ungkap Sekretaris Front Pembela Honorer (FPHI) Kota Depok, M Nur Rambe ketika demo di DPRD Depok, Senin (15/10/2018).
Nur melanjutkan, sebagai pengumuman maka pihaknya akan memasang spanduk di sekolah-sekolah tempat mengajar para guru honorer. Hal itu juga sebagai bentuk permintaan maaf bagi masyarakat karena adanya aksi mogok massal guru honorer hingga 31 Oktober 2018 mendatang.
"Secara umum ada 3.200 guru se-Indonesia, yang akan melancarkan aksi demo untuk di wilayah Depok sendiri tentunya akan dilakukan secara masif ini bukan paksaan, namun ini perjuangan," ujarnya.
Mereka menuntut pembatalan rekrutmen CPNS 2018 dan Permenpan Nomor 36/2018 yang cacat hukum. Menurutnya, yang paling membuat cacat dalam Permenpan Nomor 36/2018 menurutnya adalah mengenai tenaga honorer yang telah berakhir di tahun 2014.
"Sesuai PP 56/2012 itu berakhir tahun 2014 lalu tidak diatur lagi honorer ini mau dikemanakan. Jadi yang diatur itu PNS, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ujarnya. Sampai sekarang belum ada aturan khusus mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga dianggap tidak efektif.
P3K itu sendiri kata dia, tidak ada peraturan pemerintahnya. "Jadi ada alasan kuat untuk dicabut sudah tiga sampai empat tahun berjalan Undang-Undang ini tidak efektif," ucapnya.
(whb)
