LRT Jabodetabek Ditargetkan Beroperasi Pada Pertengahan 2019
Rabu, 10 Oktober 2018 - 22:26 WIB
LRT Jabodetabek Ditargetkan Beroperasi Pada Pertengahan 2019
A
A
A
BEKASI - Kementerian Perhubungan menargetkan light rapid trans (LRT) Jabodetabek beroperasi pada pertengahan tahun depan. Saat ini, pembangunan moda transportasi yang melintasi lima daerah di Jawa Barat itu telah mencapai 46 persen.
Panitia Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan Kemenhub, Jumardi mengatakan, jalur yang belum terbangun hanya tersisa sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter, serta di wilayah Bekasi di dua lokasi. "Pembangunan sedang kita kebut, sehingga pertengahan tahun depan sudah bisa digunakan," katanya kepada wartawan, Rabu (10/10/2018).
Menurutnya, LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jabar, LRT melintasi empat daerah yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan berujung di Kabupaten Bekasi. Mayoritas wilayah di Jabar berjalan lancar, terutama dalam pembebasan lahan masih ada terkendala.
"Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini, bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi," ungkapnya. Sehingga, semua lahan untuk LRT sudah bisa dibangun.
Meski menjadi lokasi paling ujung, kata dia, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT. "Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting, karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga kan tidak ada masinisnya, otomatis, jadi kontrolnya dari Jatimulya Kabupaten Bekasi ini," paparnya.
Apalagi, pembangunan depo LRT di Jatimulya menjadi satu prioritas pengerjaan. Meski ada keterlambatan, pihaknya telah membuat beberapa skenario, pengoperasian awal lintas Cibubur, Taman Mini dan Cawang. "Dipusatkannya nanti ada depo, depo LRT ini nantinya berada di Jatimulya, Tambun Selatan," ungkapnya.
Seperti diketahui, LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer, yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta hingga Tangerang. Menurut Jumardi, untuk membangun LRT, dibutuhkan lahan seluas 14 hektare. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini telah memasuki tahap musyawarah.
"Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp 600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran," ujarnya.
Apalagi, progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya sempat menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim aprisial.
Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Selanjutnya, dalam 14 hari, tim aprasial akan menentukan nilai yang dibayarkan.
"Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini, tanahnya milik PT Adhi Karya. Kami tetap melakukan penggantian," paparnya.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah yang akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah tersebut terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga. "Dari jumlah tersebut ada 117 bidang yang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga," katanya.
Sedangkan, kata dia, sisanya masih dalam proses. Kendati demikian, pihaknya menargetkan prosesnya akan selesai di November ini. Setelah nilainya keluar, kemudian disepakati, nilai tersebut akan diaudit oleh BPKP terlebih dahulu. "Jika sudah tidak ada masalah, kami langsung bayarkan, karena lahanya sangat dibutuhkan untuk LRT," tukasnya.
Panitia Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan Kemenhub, Jumardi mengatakan, jalur yang belum terbangun hanya tersisa sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter, serta di wilayah Bekasi di dua lokasi. "Pembangunan sedang kita kebut, sehingga pertengahan tahun depan sudah bisa digunakan," katanya kepada wartawan, Rabu (10/10/2018).
Menurutnya, LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jabar, LRT melintasi empat daerah yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan berujung di Kabupaten Bekasi. Mayoritas wilayah di Jabar berjalan lancar, terutama dalam pembebasan lahan masih ada terkendala.
"Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini, bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi," ungkapnya. Sehingga, semua lahan untuk LRT sudah bisa dibangun.
Meski menjadi lokasi paling ujung, kata dia, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT. "Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting, karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga kan tidak ada masinisnya, otomatis, jadi kontrolnya dari Jatimulya Kabupaten Bekasi ini," paparnya.
Apalagi, pembangunan depo LRT di Jatimulya menjadi satu prioritas pengerjaan. Meski ada keterlambatan, pihaknya telah membuat beberapa skenario, pengoperasian awal lintas Cibubur, Taman Mini dan Cawang. "Dipusatkannya nanti ada depo, depo LRT ini nantinya berada di Jatimulya, Tambun Selatan," ungkapnya.
Seperti diketahui, LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer, yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta hingga Tangerang. Menurut Jumardi, untuk membangun LRT, dibutuhkan lahan seluas 14 hektare. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini telah memasuki tahap musyawarah.
"Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp 600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran," ujarnya.
Apalagi, progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya sempat menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim aprisial.
Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Selanjutnya, dalam 14 hari, tim aprasial akan menentukan nilai yang dibayarkan.
"Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini, tanahnya milik PT Adhi Karya. Kami tetap melakukan penggantian," paparnya.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah yang akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah tersebut terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga. "Dari jumlah tersebut ada 117 bidang yang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga," katanya.
Sedangkan, kata dia, sisanya masih dalam proses. Kendati demikian, pihaknya menargetkan prosesnya akan selesai di November ini. Setelah nilainya keluar, kemudian disepakati, nilai tersebut akan diaudit oleh BPKP terlebih dahulu. "Jika sudah tidak ada masalah, kami langsung bayarkan, karena lahanya sangat dibutuhkan untuk LRT," tukasnya.
(ysw)
