DKI Akan Lakukan Konsep Naturalisasi Atasi Banjir Ibu Kota
Rabu, 03 Oktober 2018 - 22:09 WIB
DKI Akan Lakukan Konsep Naturalisasi Atasi Banjir Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap hadapi musim hujan yang diprediksi pada November mendatang. Normalisasi sungai masih menjadi konsep antisipasi banjir pada musim hujan nanti.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Teguh Hendrawan mengatakan, untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan (BMKG) pada November mendatang, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak awal tahun ini. Di antaranya yaitu, normalisasi, pengerukan dan perbaikan infrastruktur penanganan banjir.
"Normalisasi harus terus berjalan. Sederhana saja Kampung Melayu 2 sampai 3 tahun terakhirkan alhamdulilah, tuh Bukit Duri bisa dilihat yang memang viral kok jadi gak ada," kata Teguh Hendrawan di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (3/10/2018).
Teguh menjelaskan, berdasarkan evaluasi dari Januari sampai Juni 2018 sedikitnya ada 180 titik genangan yang hilang dalam waktu 2-3 jam. 80 titik diantaranya hanya pengulangan seperti di bundaran Slipi, Jakarta Barat yang saat itu ada pembangunan dan belum dinormalisasi di kawasan Kembangan. Begitu juga di kawasan Jakarta selatan dan Timur yang diprediksi sama dengan tahun lalu.
Untuk melakukan normalisasi di kawasan rawan banjir tersebut, lanjut Teguh, pihaknya terkendala keberadaan masyarakat dan bangunan untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), sudah mempertanyakannya progres itu. Sebab, BBWSCC tidak akan mungkin melakukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019 apabila di 2018 pengerjaannya tidak pasif.
Antisipasi banjir dengan normlisasi itu pun telah dilaporkan Teguh kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur meminta agar Dinas SDA untuk menjalankan konsep naturalisasi di lokasi-lokasi yang terlihat masyarakat. Menurutnya, konsep naturalisasi sendiri sudah dilakukan di kawasan yang tidak berisiko seperti di Setu Babakan dan Kampung Rambutan.
"Konsep naturalisasi kita harus kerjakan. Tapi normalisasi pembebasan lahan di tiga sungai yakni Pesanggarahan, Ciliwung, Cisadane juga dilanjutkan. Kami sudah menyiapkan anggaran normalisasi waduk itu sekitar Rp400 miliiar, kemudian untuk pembebasan normalisasi sekitar Rp900 miliar, total Rp1,3 triliun," ujarnya.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan, persiapan DKI menghadapi banjir secara umum baru akan teruji saat musim hujan tiba. Nirwono menyebut ada tiga hal yang perlu dicatat di antaranya, pertama, seluruh saluran kota belum sepenuhnya bebas dari lumpur dan sampah. Sehingga, besar kemungkinan tetap ada genangan air, terutama di jalan dan persimpangan jalan, serta underpass.
Kedua, pengerukan sungai juga baru terbatas di beberapa sungai, sementara proses pembebasan lahan untuk pelebaran sungai terhenti. Sehingga, pemukiman yang berbatasan sungai bisa dipastikan akan terkena banjir kembali.
"Ketiga, pengerukan dan penataan danau waduk situ (daerah tampungan air) belum maksimal dilakukan, sehingga kapasitas masih terbatas dan tidak banyak membantu mengurangi banjir," ucapnya.
Terkait konsep naturalisasi yang digadang-gadangkan Gubernur Anies sejak masa kampanye di Pilkada DKI 2017, Nirwono hingga saat ini belum pernah melihatnya. "Itulah salah satu alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menunda penurapan bantaran kali di tahun ini sampai ada kejelasan konsep naturalisasi tersebut," pungkasnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Teguh Hendrawan mengatakan, untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan (BMKG) pada November mendatang, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak awal tahun ini. Di antaranya yaitu, normalisasi, pengerukan dan perbaikan infrastruktur penanganan banjir.
"Normalisasi harus terus berjalan. Sederhana saja Kampung Melayu 2 sampai 3 tahun terakhirkan alhamdulilah, tuh Bukit Duri bisa dilihat yang memang viral kok jadi gak ada," kata Teguh Hendrawan di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (3/10/2018).
Teguh menjelaskan, berdasarkan evaluasi dari Januari sampai Juni 2018 sedikitnya ada 180 titik genangan yang hilang dalam waktu 2-3 jam. 80 titik diantaranya hanya pengulangan seperti di bundaran Slipi, Jakarta Barat yang saat itu ada pembangunan dan belum dinormalisasi di kawasan Kembangan. Begitu juga di kawasan Jakarta selatan dan Timur yang diprediksi sama dengan tahun lalu.
Untuk melakukan normalisasi di kawasan rawan banjir tersebut, lanjut Teguh, pihaknya terkendala keberadaan masyarakat dan bangunan untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), sudah mempertanyakannya progres itu. Sebab, BBWSCC tidak akan mungkin melakukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019 apabila di 2018 pengerjaannya tidak pasif.
Antisipasi banjir dengan normlisasi itu pun telah dilaporkan Teguh kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur meminta agar Dinas SDA untuk menjalankan konsep naturalisasi di lokasi-lokasi yang terlihat masyarakat. Menurutnya, konsep naturalisasi sendiri sudah dilakukan di kawasan yang tidak berisiko seperti di Setu Babakan dan Kampung Rambutan.
"Konsep naturalisasi kita harus kerjakan. Tapi normalisasi pembebasan lahan di tiga sungai yakni Pesanggarahan, Ciliwung, Cisadane juga dilanjutkan. Kami sudah menyiapkan anggaran normalisasi waduk itu sekitar Rp400 miliiar, kemudian untuk pembebasan normalisasi sekitar Rp900 miliar, total Rp1,3 triliun," ujarnya.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan, persiapan DKI menghadapi banjir secara umum baru akan teruji saat musim hujan tiba. Nirwono menyebut ada tiga hal yang perlu dicatat di antaranya, pertama, seluruh saluran kota belum sepenuhnya bebas dari lumpur dan sampah. Sehingga, besar kemungkinan tetap ada genangan air, terutama di jalan dan persimpangan jalan, serta underpass.
Kedua, pengerukan sungai juga baru terbatas di beberapa sungai, sementara proses pembebasan lahan untuk pelebaran sungai terhenti. Sehingga, pemukiman yang berbatasan sungai bisa dipastikan akan terkena banjir kembali.
"Ketiga, pengerukan dan penataan danau waduk situ (daerah tampungan air) belum maksimal dilakukan, sehingga kapasitas masih terbatas dan tidak banyak membantu mengurangi banjir," ucapnya.
Terkait konsep naturalisasi yang digadang-gadangkan Gubernur Anies sejak masa kampanye di Pilkada DKI 2017, Nirwono hingga saat ini belum pernah melihatnya. "Itulah salah satu alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menunda penurapan bantaran kali di tahun ini sampai ada kejelasan konsep naturalisasi tersebut," pungkasnya.
(whb)
