Mendagri Jadi Saksi Perdamaian Adat Masyarakat Maybrat
Rabu, 03 Oktober 2018 - 19:30 WIB
Mendagri Jadi Saksi Perdamaian Adat Masyarakat Maybrat
A
A
A
MAYBRAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan prosesi perdamaian adat masyarakat Maybrat sekaligus mencanangkan Kumurkek sebagai ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Rabu (3/10/2018). Seperti diketahui, masalah ibu kota kabupaten jadi polemik berkepanjangan di Maybrat.
Sepuluh tahun lamanya, terjadi tarik menarik antara yang menginginkan Kumurkek dan Ayamaru sebagai ibu kota. Sempat diputuskan Ayamaru sebagai ibu kota, tapi tak juga disepakati antara dua kubu yang bersilang pendapat.
Akhirnya, Mendagri berinsiatif memanggil beberapa tokoh masyarakat Maybrat untuk kemudian dibentuk tim rekonsiliasi. Tim ini yang menjadi jembatan penghubung para pihak yang bersengketa. Setelah digelar pertemuan demi pertemuan, yang bersilang pendapat menyepakati Kumurkek menjadi ibu kota kabupaten.
Dalam kata sambutannya, Bupati Maybrat Bernard Sagrim berterima kasih Mendagri bersedia datang ke Kumurkek. Menurutnya, sejak dimekarkan masalah ibu kota tak pernah terselesaikan. Ia bersyukur, di era Tjahjo jadi Mendagri ada inisiatif untuk menyelesaikan perbedaan terkait penentuan ibu kota
"Kita bersyukur Bapak Mendagri telah melakukan langkah kebijakan memfasilitas tim rekonsiliasi. Sehingga kisruh ibukota bisa diakhiri dengan proses perdamaian adat dan akta damai. Ini Momen monumental. Saya ajak kita semua akhiri perbedaan. Masa lalu kita tinggalkan. Mari tatap masa depan. Membangun Maybrat secara bermartabat," katanya, Rabu (3/10/2018).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga berterima kasih atas usaha Mendagri menjembatani perbedaan hingga lahirnya perdamaian. Ia pun mengajak semua elemen bersatu membangun Maybrat
"Kami rekam suara hati masyarakat. Kami dengar, kami presentasikan pada Pak Menteri suara hati masyarakat. Dan Mendagri dengar langsung. Akhirnya pada 15 September para pihak duduk bersama. Kami ingin damai. Duduk bersama. Di sebuah tempat netral di Kota Sorong. Hari ini kita selesaikan. Kami undang Pak Menteri menyaksikan ini," katanya.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan prosesi denda adat. Mendagri didaulat jadi saksi. Prosesi denda adat sendiri secara simbolis ditandai dengan penyerahan kain pusaka tiga jenis kepada pihak korban dari suku Aitinyo. Kain pertama adalah kain wasape yang secara simbolis jadi pengganti bagi korban. Dan kain kedua, serta kain ketiga. Juga ikut diberikan sejumlah uang kepada keluarga korban.
Seperti diketahui, saat Pilkada di Maybrat sempat terjadi rusuh yang melibatkan tiga suku besar di Maybrat yakni Suku Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Dalam rusuh itu, korban jiwa jatuh dari suku Aitinyo. Prosesi denda adat, adalah prosesi perdamaian antar dua pihak yang berkonflik.
Acara perdamaian adat di akhiri dengan prosesi potong babi yang jadi simbol puncak perdamaian adat. Selanjutnya, Mendagri menyaksikan pembacaan akta perdamaian. Acara dilanjutkan dengan penobatan Menteri Tjahjo sebagai bobot atau tetua adat masyarakat Maybrat. Selesai penobatan, Mendagri menyerahkan piagam penghargaan perdamaian kepada sejumlah pihak.
Sepuluh tahun lamanya, terjadi tarik menarik antara yang menginginkan Kumurkek dan Ayamaru sebagai ibu kota. Sempat diputuskan Ayamaru sebagai ibu kota, tapi tak juga disepakati antara dua kubu yang bersilang pendapat.
Akhirnya, Mendagri berinsiatif memanggil beberapa tokoh masyarakat Maybrat untuk kemudian dibentuk tim rekonsiliasi. Tim ini yang menjadi jembatan penghubung para pihak yang bersengketa. Setelah digelar pertemuan demi pertemuan, yang bersilang pendapat menyepakati Kumurkek menjadi ibu kota kabupaten.
Dalam kata sambutannya, Bupati Maybrat Bernard Sagrim berterima kasih Mendagri bersedia datang ke Kumurkek. Menurutnya, sejak dimekarkan masalah ibu kota tak pernah terselesaikan. Ia bersyukur, di era Tjahjo jadi Mendagri ada inisiatif untuk menyelesaikan perbedaan terkait penentuan ibu kota
"Kita bersyukur Bapak Mendagri telah melakukan langkah kebijakan memfasilitas tim rekonsiliasi. Sehingga kisruh ibukota bisa diakhiri dengan proses perdamaian adat dan akta damai. Ini Momen monumental. Saya ajak kita semua akhiri perbedaan. Masa lalu kita tinggalkan. Mari tatap masa depan. Membangun Maybrat secara bermartabat," katanya, Rabu (3/10/2018).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga berterima kasih atas usaha Mendagri menjembatani perbedaan hingga lahirnya perdamaian. Ia pun mengajak semua elemen bersatu membangun Maybrat
"Kami rekam suara hati masyarakat. Kami dengar, kami presentasikan pada Pak Menteri suara hati masyarakat. Dan Mendagri dengar langsung. Akhirnya pada 15 September para pihak duduk bersama. Kami ingin damai. Duduk bersama. Di sebuah tempat netral di Kota Sorong. Hari ini kita selesaikan. Kami undang Pak Menteri menyaksikan ini," katanya.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan prosesi denda adat. Mendagri didaulat jadi saksi. Prosesi denda adat sendiri secara simbolis ditandai dengan penyerahan kain pusaka tiga jenis kepada pihak korban dari suku Aitinyo. Kain pertama adalah kain wasape yang secara simbolis jadi pengganti bagi korban. Dan kain kedua, serta kain ketiga. Juga ikut diberikan sejumlah uang kepada keluarga korban.
Seperti diketahui, saat Pilkada di Maybrat sempat terjadi rusuh yang melibatkan tiga suku besar di Maybrat yakni Suku Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Dalam rusuh itu, korban jiwa jatuh dari suku Aitinyo. Prosesi denda adat, adalah prosesi perdamaian antar dua pihak yang berkonflik.
Acara perdamaian adat di akhiri dengan prosesi potong babi yang jadi simbol puncak perdamaian adat. Selanjutnya, Mendagri menyaksikan pembacaan akta perdamaian. Acara dilanjutkan dengan penobatan Menteri Tjahjo sebagai bobot atau tetua adat masyarakat Maybrat. Selesai penobatan, Mendagri menyerahkan piagam penghargaan perdamaian kepada sejumlah pihak.
(poe)
