Pemilu 2019, Kapolda Kalbar: Hindari Hasutan dan Hoaks di Medsos
Minggu, 23 September 2018 - 17:46 WIB
Pemilu 2019, Kapolda Kalbar: Hindari Hasutan dan Hoaks di Medsos
A
A
A
PONTIANAK - Polda Kalimantan Barat akan berkoodinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait sosialisasi peraturan kampanye. Dengan begitu ada persamaan visi, misi, persepsi dan interpretasi terhadap mekanisme kampanye sehingga berjalan aman, damai, lancar dan sukses.
Hal ini disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono di sela acara deklarasi kampanye damai dan bebas dari isu SARA dalam Pileg dan Pilpres 2019 di Alun-alun Kapuas Pontianak, Minggu (23/9/2018). Kegiatan bertema Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalbar. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai oleh calon anggota legislatif (caleg) disaksikan langsung oleh Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XXI Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Forkopimda, para pengurus parpol, anggota DPD, dan Tim Kampanye Pilpres serta sejumlah undangan lainnya.
Kapolda mengimbau kepada seluruh warganet agar bijak bermedsos dan menyaring konten sebelum disebarkan. Pihaknya hingga saat ini menangani sekitar 9 kasus berupa hasutan dan hoaks saat Pilkada Kalbar 2018.
"Berdasarkan dari pengalaman juga terkait dengan berita di medsos yang bernuansa hoax, kita di Kalbar punya pengalaman untuk itu. Ada 9 yang sudah diproses pada saat pilkada dan sekarang sedang berproses di peradilan," katanya.
Maka dari itu, Kapolda berharap kasus tersebut bisa menjadi pengalaman bagi warga untuk benar-benar berhati-hati dalam bermedsos apalagi yang sifatnya memprovokasi ataupun memfitnah sama sekali tidak boleh. "Jangankan bermedsos, dalam hubungan interaksi sosial sudah ada nilai atau norma agama dan adat yang tidak boleh dilakukan. Apalagi di medsos ada bukti dan kami ada alat untuk melacaknya," ujarnya.
Polda Kalbar telah memetakan dan mendeteksi titik-titik rawan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengantisipasinya, Polda bersama TNI telah menyiapkan sekitar 11.000 personel. "Tersebar di 14 kabupaten/kota, 16.000 TPS. Pola pengamanannya sudah dibagi berdasarkan level TPS, yakni aman, rawan 1, rawan 2 dan rawan 3 atau tempat khusus lainnya," kata Kapolda.
Usai penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan Kampanye Karnaval Jalan Kaki.
Hal ini disampaikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono di sela acara deklarasi kampanye damai dan bebas dari isu SARA dalam Pileg dan Pilpres 2019 di Alun-alun Kapuas Pontianak, Minggu (23/9/2018). Kegiatan bertema Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalbar. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai oleh calon anggota legislatif (caleg) disaksikan langsung oleh Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XXI Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Forkopimda, para pengurus parpol, anggota DPD, dan Tim Kampanye Pilpres serta sejumlah undangan lainnya.
Kapolda mengimbau kepada seluruh warganet agar bijak bermedsos dan menyaring konten sebelum disebarkan. Pihaknya hingga saat ini menangani sekitar 9 kasus berupa hasutan dan hoaks saat Pilkada Kalbar 2018.
"Berdasarkan dari pengalaman juga terkait dengan berita di medsos yang bernuansa hoax, kita di Kalbar punya pengalaman untuk itu. Ada 9 yang sudah diproses pada saat pilkada dan sekarang sedang berproses di peradilan," katanya.
Maka dari itu, Kapolda berharap kasus tersebut bisa menjadi pengalaman bagi warga untuk benar-benar berhati-hati dalam bermedsos apalagi yang sifatnya memprovokasi ataupun memfitnah sama sekali tidak boleh. "Jangankan bermedsos, dalam hubungan interaksi sosial sudah ada nilai atau norma agama dan adat yang tidak boleh dilakukan. Apalagi di medsos ada bukti dan kami ada alat untuk melacaknya," ujarnya.
Polda Kalbar telah memetakan dan mendeteksi titik-titik rawan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengantisipasinya, Polda bersama TNI telah menyiapkan sekitar 11.000 personel. "Tersebar di 14 kabupaten/kota, 16.000 TPS. Pola pengamanannya sudah dibagi berdasarkan level TPS, yakni aman, rawan 1, rawan 2 dan rawan 3 atau tempat khusus lainnya," kata Kapolda.
Usai penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan Kampanye Karnaval Jalan Kaki.
(amm)
