Dicalonkan PKS, Ahmad Syaikhu Siap Dampingi Anies Baswedan
Kamis, 20 September 2018 - 20:30 WIB
Dicalonkan PKS, Ahmad Syaikhu Siap Dampingi Anies Baswedan
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih membahas posisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu siap mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ahmad Syaikhu mengatakan, tidak hanya dirinya yang akan dicalonkan menggantikan Sandiaga Uno tetapi ada Agung Yulianto, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta.
Menurut Syaikhu, proses pemilihan pengganti kekosongan kursi wagub telah dilakukan sejak lama pasca Partai Gerindra menyerahkan pemilihan posisi wagub kepada PKS sepenuhnya. (Baca Juga: PKS: Mungkin Taufik Belum Terima Surat dari DPP Gerindra
"Pak Prabowo juga sudah menyerahkan ke PKS, kita diminta menseleksi nama-nama yang kira-kira layak untuk dimunculkan di DKI. Lalu muncul lah nama saya dan Pak Agung," kata Syaikhu saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Mantan Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat ini merasa yakin akan mendampingi Anies Baswedan. Dia optimistis bisa memajukan Jakarta dengan program-program yang sudah dibuat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 lalu.
Dalam pertemuan formal, lanjut Syaikhu, dirinya bersama Gubernur Anies sering bertemu. Termasuk dalam acara ulang tahun PKS beberapa waktu lalu. Namun, memang belum ada pembicaraan intensif soal posisi wagub. "Insya Allah saya siap kerja sama dengan Pak Anies," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana menuturkan, proses penentuan posisi wagub DKI memang butuh kesepakatan partai pengusung lantaran pengajuannya satu paket, satu formulir dan satu surat yang ditandatangani ketua dan sekertaris DPD atau DPW DKI Jakarta.
Artinya, kata Sani, meski PKS telah memunculkan dua nama cawagub sesuai arahan Partai Gerindra yang menyerahkan sepenuhnya kepada PKS, pembahasan dengan partai Gerindra tetap harus dilakukan. Jangan sampai, koalisi yang sudah terbangun sejak lama, termasuk dalam Pilpres 2019 terpecah.
"PKS merasa bahwa Gerindra sudah kita dukung di Pilpres 2019, Capres- cawapres dan Pak Prabowo menyerahkan pemilihan cawagub DKI kepada PKS. Jadi enggak usah bertarung di dewan," ujarnya.
Sani menjelaskan, apabila Partai Gerindra dan PKS masing-masing mengusulkan satu nama dan divoting dalam paripurna itu akan membuahkan hasil menang atau kalah seperti sebuah pertarungan.
"Kita enggak ingin ada semacam pertarungan. Itu yang kita hindari. Kita lagi butuh soliditas, lagi butuh kekompakan," ungkapnya. (Baca Juga: Banyak Undangan, Anies Baswedan Ingin segera Ada Pendamping
Sani membantah apabila PKS dikatakan takut mengikuti proses voting. Dia pun mempersilakan ambisi Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik menjadi cawagub. Menurutnya, PKS memunculkan dua nama internal untuk menghindari terganggunya koalisi Pilpres 2019.
"Enggak takut kalah voting. Ada tim lobi. Kalau ada pertarungan kayak gitu siapapun yang menang ada yang merasa kalah. Kalau ada yang merasa kalah, nanti kerja buat pemenangan pilpres gimana? Enggak mudah untuk perjuangkan Prabowo-Sandi," jelasnya.
Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik menyebut wagub DKI bukan hanya dari PKS. Menurutnya, Partai Gerindra tetap akan mengajukan satu nama untuk cawagub DKI. Nama yang diajukan adalah dirinya sendiri.
"Boleh saja mereka mengajukan dua nama. Jadi PKS dua nama, Gerindra satu nama, enggak apa-apa. Ajukan saja ke DPRD DKI. Nanti juga divoting," tegasnya.
Mekanisme pengisian posisi Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 calon Wagub kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Kalau dua lawan satu kenapa ribet. Kalau PKS yakin, ya ajukan saja kader terbaiknya," pungkasnya. (Baca Juga: Kriteria Cawagub Versi Anies, Siap untuk Kerja KerasSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan aturan, sebelum divoting dalam paripurna DPRD, cawagub yang disepakati kedua partai pengusung harus melalui persetujuannya. Namun, dia enggan menyebut nama cawagub dari nama yang sudah muncul saat ini. Terpenting, lanjut Anies, pendamping dirinya harus mau kerja keras, tuntas dan siap untuk all aout tidak memikirkan yang lain. Jangan sampai, Jakarta dipandang sebagai sekedar arena politik lantaran disorot banyak media.
"Kemudian puny visi yang sama apa visinya membuka kesetaraan kesempatan bagi semua di Jakarta tentang keadilan sosial di Jakarta. Berpihak pada siapa? Pada orang banyak dengan prinsip keadilan. Kriteria umum seperti itu yang saya harapkan mudah mudahan ini jadi pertimbangan partai pengusung," pungkasnya.
Anies menyebut cawagub yang sesuai kriterianya sudah ada dalam tanganya dan bahkan sudah pernah bertemu meski tidak dalam acara formal. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini berharap, posisi wagub segera terisi lantaran banyak agenda yang harus dibagi dua antara gubernur dan wakil Gubernur. Komunikasi yang cair pun sangat dibutuhkan dalam pembagian tugas seperti apa yang sudah di jalankannya bersama Sandiaga.
"Acara banyak banget. Kaya pagi ini. Ini acara ke 3. pagi ini saya harus muter 2 acara. Kalau ada sandi tuh tektok, bro pagi yaa, iya siap. Nanti gantian dia WA (WhatsApp) kalau dia enggak bisa isi acara terus saya yang datang. Jadi tektok ya enak. Itu salah satu faktor," ungkapnya.
Ahmad Syaikhu mengatakan, tidak hanya dirinya yang akan dicalonkan menggantikan Sandiaga Uno tetapi ada Agung Yulianto, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta.
Menurut Syaikhu, proses pemilihan pengganti kekosongan kursi wagub telah dilakukan sejak lama pasca Partai Gerindra menyerahkan pemilihan posisi wagub kepada PKS sepenuhnya. (Baca Juga: PKS: Mungkin Taufik Belum Terima Surat dari DPP Gerindra
"Pak Prabowo juga sudah menyerahkan ke PKS, kita diminta menseleksi nama-nama yang kira-kira layak untuk dimunculkan di DKI. Lalu muncul lah nama saya dan Pak Agung," kata Syaikhu saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Mantan Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat ini merasa yakin akan mendampingi Anies Baswedan. Dia optimistis bisa memajukan Jakarta dengan program-program yang sudah dibuat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 lalu.
Dalam pertemuan formal, lanjut Syaikhu, dirinya bersama Gubernur Anies sering bertemu. Termasuk dalam acara ulang tahun PKS beberapa waktu lalu. Namun, memang belum ada pembicaraan intensif soal posisi wagub. "Insya Allah saya siap kerja sama dengan Pak Anies," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana menuturkan, proses penentuan posisi wagub DKI memang butuh kesepakatan partai pengusung lantaran pengajuannya satu paket, satu formulir dan satu surat yang ditandatangani ketua dan sekertaris DPD atau DPW DKI Jakarta.
Artinya, kata Sani, meski PKS telah memunculkan dua nama cawagub sesuai arahan Partai Gerindra yang menyerahkan sepenuhnya kepada PKS, pembahasan dengan partai Gerindra tetap harus dilakukan. Jangan sampai, koalisi yang sudah terbangun sejak lama, termasuk dalam Pilpres 2019 terpecah.
"PKS merasa bahwa Gerindra sudah kita dukung di Pilpres 2019, Capres- cawapres dan Pak Prabowo menyerahkan pemilihan cawagub DKI kepada PKS. Jadi enggak usah bertarung di dewan," ujarnya.
Sani menjelaskan, apabila Partai Gerindra dan PKS masing-masing mengusulkan satu nama dan divoting dalam paripurna itu akan membuahkan hasil menang atau kalah seperti sebuah pertarungan.
"Kita enggak ingin ada semacam pertarungan. Itu yang kita hindari. Kita lagi butuh soliditas, lagi butuh kekompakan," ungkapnya. (Baca Juga: Banyak Undangan, Anies Baswedan Ingin segera Ada Pendamping
Sani membantah apabila PKS dikatakan takut mengikuti proses voting. Dia pun mempersilakan ambisi Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik menjadi cawagub. Menurutnya, PKS memunculkan dua nama internal untuk menghindari terganggunya koalisi Pilpres 2019.
"Enggak takut kalah voting. Ada tim lobi. Kalau ada pertarungan kayak gitu siapapun yang menang ada yang merasa kalah. Kalau ada yang merasa kalah, nanti kerja buat pemenangan pilpres gimana? Enggak mudah untuk perjuangkan Prabowo-Sandi," jelasnya.
Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik menyebut wagub DKI bukan hanya dari PKS. Menurutnya, Partai Gerindra tetap akan mengajukan satu nama untuk cawagub DKI. Nama yang diajukan adalah dirinya sendiri.
"Boleh saja mereka mengajukan dua nama. Jadi PKS dua nama, Gerindra satu nama, enggak apa-apa. Ajukan saja ke DPRD DKI. Nanti juga divoting," tegasnya.
Mekanisme pengisian posisi Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 calon Wagub kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
"Kalau dua lawan satu kenapa ribet. Kalau PKS yakin, ya ajukan saja kader terbaiknya," pungkasnya. (Baca Juga: Kriteria Cawagub Versi Anies, Siap untuk Kerja KerasSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan aturan, sebelum divoting dalam paripurna DPRD, cawagub yang disepakati kedua partai pengusung harus melalui persetujuannya. Namun, dia enggan menyebut nama cawagub dari nama yang sudah muncul saat ini. Terpenting, lanjut Anies, pendamping dirinya harus mau kerja keras, tuntas dan siap untuk all aout tidak memikirkan yang lain. Jangan sampai, Jakarta dipandang sebagai sekedar arena politik lantaran disorot banyak media.
"Kemudian puny visi yang sama apa visinya membuka kesetaraan kesempatan bagi semua di Jakarta tentang keadilan sosial di Jakarta. Berpihak pada siapa? Pada orang banyak dengan prinsip keadilan. Kriteria umum seperti itu yang saya harapkan mudah mudahan ini jadi pertimbangan partai pengusung," pungkasnya.
Anies menyebut cawagub yang sesuai kriterianya sudah ada dalam tanganya dan bahkan sudah pernah bertemu meski tidak dalam acara formal. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini berharap, posisi wagub segera terisi lantaran banyak agenda yang harus dibagi dua antara gubernur dan wakil Gubernur. Komunikasi yang cair pun sangat dibutuhkan dalam pembagian tugas seperti apa yang sudah di jalankannya bersama Sandiaga.
"Acara banyak banget. Kaya pagi ini. Ini acara ke 3. pagi ini saya harus muter 2 acara. Kalau ada sandi tuh tektok, bro pagi yaa, iya siap. Nanti gantian dia WA (WhatsApp) kalau dia enggak bisa isi acara terus saya yang datang. Jadi tektok ya enak. Itu salah satu faktor," ungkapnya.
(mhd)
