Pemberlakuan Stiker Izin Lintas di Lanud Soewondo Medan Menuai Kritik

Pemberlakuan Stiker Izin Lintas di Lanud Soewondo Medan Menuai Kritik
A
A
A
MEDAN - Pemberlakuan stiker sebagai izin melintas di kawasan Lapangan Udara (Lanud) Soewondo Medan menuai kritik dari DPRD Sumatera Utara (Sumut).Ketua Komisi A DPRD Sumut, M Nezar Djoeli menilai TNI AU Lanud Soewondo Medan mulai memberlakukan wajib stiker izin melintas Jalan Adisutjipto sepanjang kawasan militer Kosek Hanudnas III menunjukkan kearogansiannya terhadap masyarakat. Sebab, jalan tersebut merupakan salah satu fasilitas umum Kota Medan.
Menurut Nezar, dengan membuat stiket izin lintas tersebut terkesan menunjukkan kearogansian kekuasaan kepada rakyat. Terkecuali Kosek Hanudnas III Lanud Soewondo sudah mendapat hibah Jalan Adisutjipto khususnya sepanjang kawasan Lanud Soewondo dari Pemko Medan ataupun Kementerian untuk Angkatan Udara.
“Kalau jalan itu sudah dihibahkan, mungkin masih bisa ditolerir sistem stiker izin lintas, itupun jangan membebani rakyat. Kita khawatir dari penerapan wajib stiker izin lintas tersebut, ada kepentingan terhadap sesuatu hal tertentu, sehingga strategi-strategi awal dengan menggunakan stiker. Ujung-ujungnya diduga ada kepentingan yang lebih besar terhadap stiker itu,” jelasnya.
Politisi NasDem ini kecewa terhadap kebijakan yang dibuat Komando Operasional Pangkalan TNI AU Soewondo melalui surat edaran. Sebab seolah-olah Jalan Adisutjipto yang melintasi kawasan Lanud Soewondo hanya milik TNI AU. Padahal pemeliharaan jalan tersebut masih menggunakan uang rakyat melalui APBD.
Dia sangat menyesalkan kebijakan itu dan ditambah jumlah gundukan polisi tidur semakin banyak di sepanjang Jalan Adisutjipto. Pengguna jalan harus antrean panjang akibat kendaraan pelan-pelan saat melintasi polisi tidur.
“Bisa dibayangkan, kendaraan harus melintasi 10 lebih polisi tidur, akibatnya terjadi macet panjang. Padahal Jalan Adisutjipto itu salah satu jalan alternatif menghindari kemacetan terjadi di Jalan Djamin Ginting, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Juanda,” ungkapnya. Apalagi, kata Nezar, jalan tersebut banyak dilalui anak sekolah seperti Sekolah Harapan, SMAN 2 Medan.
Untuk diketahui, terkait stiker izin lintas, berdasarkan surat edaran Komanado Operasi TNI AU-I Pangkalan TNI AU Soewondo no SE/02/VI/2018 tentang stiker izin lintas wilayah Lanud Soewondo disebutkan, dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Lanud Soewondo serta mempermudah pengawasan dan proses identifikasi terhadap kendaraan yang keluar/masuk melalui akses jalan di wilayah pangkalan diberlakukan penggunaan stiker izin lintas Lanud Soewondo.
Kemudian stiker diwajibkan bagi warga sipil yang menggunakan akses TNI AU atau melintasi di Jalan Adisutjipto atau jalan lain yang ada kepentingannya dengan TNI AU. Stiker dibagi dua warna, yaitu warna merah untuk warga sekitar Lanud Soewondo dan warna biru bagi pengguna Jalan Adisutjipto. (Baca Juga: Melintas di Kawasan Lanud Soewondo, Pengendara Harus Beli Stiker Berbayar)
Menurut Nezar, dengan membuat stiket izin lintas tersebut terkesan menunjukkan kearogansian kekuasaan kepada rakyat. Terkecuali Kosek Hanudnas III Lanud Soewondo sudah mendapat hibah Jalan Adisutjipto khususnya sepanjang kawasan Lanud Soewondo dari Pemko Medan ataupun Kementerian untuk Angkatan Udara.
“Kalau jalan itu sudah dihibahkan, mungkin masih bisa ditolerir sistem stiker izin lintas, itupun jangan membebani rakyat. Kita khawatir dari penerapan wajib stiker izin lintas tersebut, ada kepentingan terhadap sesuatu hal tertentu, sehingga strategi-strategi awal dengan menggunakan stiker. Ujung-ujungnya diduga ada kepentingan yang lebih besar terhadap stiker itu,” jelasnya.
Politisi NasDem ini kecewa terhadap kebijakan yang dibuat Komando Operasional Pangkalan TNI AU Soewondo melalui surat edaran. Sebab seolah-olah Jalan Adisutjipto yang melintasi kawasan Lanud Soewondo hanya milik TNI AU. Padahal pemeliharaan jalan tersebut masih menggunakan uang rakyat melalui APBD.
Dia sangat menyesalkan kebijakan itu dan ditambah jumlah gundukan polisi tidur semakin banyak di sepanjang Jalan Adisutjipto. Pengguna jalan harus antrean panjang akibat kendaraan pelan-pelan saat melintasi polisi tidur.
“Bisa dibayangkan, kendaraan harus melintasi 10 lebih polisi tidur, akibatnya terjadi macet panjang. Padahal Jalan Adisutjipto itu salah satu jalan alternatif menghindari kemacetan terjadi di Jalan Djamin Ginting, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Juanda,” ungkapnya. Apalagi, kata Nezar, jalan tersebut banyak dilalui anak sekolah seperti Sekolah Harapan, SMAN 2 Medan.
Untuk diketahui, terkait stiker izin lintas, berdasarkan surat edaran Komanado Operasi TNI AU-I Pangkalan TNI AU Soewondo no SE/02/VI/2018 tentang stiker izin lintas wilayah Lanud Soewondo disebutkan, dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Lanud Soewondo serta mempermudah pengawasan dan proses identifikasi terhadap kendaraan yang keluar/masuk melalui akses jalan di wilayah pangkalan diberlakukan penggunaan stiker izin lintas Lanud Soewondo.
Kemudian stiker diwajibkan bagi warga sipil yang menggunakan akses TNI AU atau melintasi di Jalan Adisutjipto atau jalan lain yang ada kepentingannya dengan TNI AU. Stiker dibagi dua warna, yaitu warna merah untuk warga sekitar Lanud Soewondo dan warna biru bagi pengguna Jalan Adisutjipto. (Baca Juga: Melintas di Kawasan Lanud Soewondo, Pengendara Harus Beli Stiker Berbayar)
(rhs)