Lombok Bangun Kembali Dideklarasikan Lewat Apel Bersama
A
A
A
LOMBOK UTARA - Pascabencana gempabumi di Lombok, semangat NTB bangun kembali terus digaungkan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur NTB Zainul Majdi saat memimpin apel bersama di lapangan pemenang Lombok Utara, Senin (27/8/2018).
Dalam arahannya Gubernur NTB mengatakan, gempa bumi ini tidak melemahkan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana tetapi menguatkan ketahanan terhadap bencana.
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik. Alam NTB memang rawan gempa. Itu sudah ada sejak terbentuknya bumi NTB ini. Jadi bagaimana kita harus selalu harmoni dengan alam. Untuk membangun kembali di NTB, Instruksi Presiden dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi instansi terkait sudah mengetahui tugas dan kerjanya," kata Gubernur dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin (27/8/2018).
Lebih lanjut Gubernur NTB mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB ini, Presiden Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB.
Dalam Inpres itu, kata dia, diberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 menteri Kabinet Kerja.
"Dengan Inpres ini, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana gempa bumi di lapangan. Waktu yang diberikan membangun kembali rumah yang rusak dalam tempo 6 bulan sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial 1 tahun, jika lebih cepat selesai lebih baik," timpalnya.
Dalam apel ini diberikan secara simbolis dari Pemerintah Provinsi NTB motor roda tiga sejumlah 50 unit kepada bupati Lombok Utara dan Sekda Lombok Timur. Motor roda tiga ini berfungsi untuk membawa sampah di lokasi pengungsi, sehingga lokasi pengungsi terjaga kebersihannya.
Apel ini dilaksanakan karena masa tanggap darurat telah selesai pada Sabtu 25 Agustus 2018 dan memasuki transisi darurat ke pemulihan. Dalam tahap transisi darurat ini perlakuan terhadap korban bencana akan tetap sama, hingga masyarakat dapat kembali hidup normal.
Hadir dalam apel tersebut, Perwakilan Kementerian PUPR, ESDM, BNPB, BPBD Provinsi NTB, TNI, Polri, dan mahasiswa UGM.
Dalam arahannya Gubernur NTB mengatakan, gempa bumi ini tidak melemahkan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana tetapi menguatkan ketahanan terhadap bencana.
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik. Alam NTB memang rawan gempa. Itu sudah ada sejak terbentuknya bumi NTB ini. Jadi bagaimana kita harus selalu harmoni dengan alam. Untuk membangun kembali di NTB, Instruksi Presiden dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi instansi terkait sudah mengetahui tugas dan kerjanya," kata Gubernur dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Senin (27/8/2018).
Lebih lanjut Gubernur NTB mengatakan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB ini, Presiden Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB.
Dalam Inpres itu, kata dia, diberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 menteri Kabinet Kerja.
"Dengan Inpres ini, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana gempa bumi di lapangan. Waktu yang diberikan membangun kembali rumah yang rusak dalam tempo 6 bulan sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial 1 tahun, jika lebih cepat selesai lebih baik," timpalnya.
Dalam apel ini diberikan secara simbolis dari Pemerintah Provinsi NTB motor roda tiga sejumlah 50 unit kepada bupati Lombok Utara dan Sekda Lombok Timur. Motor roda tiga ini berfungsi untuk membawa sampah di lokasi pengungsi, sehingga lokasi pengungsi terjaga kebersihannya.
Apel ini dilaksanakan karena masa tanggap darurat telah selesai pada Sabtu 25 Agustus 2018 dan memasuki transisi darurat ke pemulihan. Dalam tahap transisi darurat ini perlakuan terhadap korban bencana akan tetap sama, hingga masyarakat dapat kembali hidup normal.
Hadir dalam apel tersebut, Perwakilan Kementerian PUPR, ESDM, BNPB, BPBD Provinsi NTB, TNI, Polri, dan mahasiswa UGM.
(sms)