Kerja Sama Empat BUMD sebagai Pintu Sinergi Dunia Usaha
Rabu, 01 Agustus 2018 - 04:28 WIB
Kerja Sama Empat BUMD sebagai Pintu Sinergi Dunia Usaha
A
A
A
JAKARTA - Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menandatangani kerjasama pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas dan Lebak Bulus di Balai Kota, Selasa 31 Juli 2018. Kerja sama tersebut merupakan pintu sinergi dengan dunia usaha lain.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, penandatanganan kerja sama empat BUMD bertujuan untuk mendorong kawasan berorientasi yang telah menjadi rencana kerja pembangunan jangka menengan daerah (RPJMD) 2017-2022. Dia berharap, dua lokasi TOD di Dukuh Atas dan Lebak Bulus menjadi icon yang memudahkan pelayanan masyarakat dalam bermobilitas serta menciptkan lapangan kerja baru.
"Kita juga ingin bahwa dengan sinergi ini kita mengirim pesan yang jelas ke dunia usaha dan kita ingin bersinergi juga dengan dunia usaha lain. Jadi ini bukan hanya ekslusif BUMD tapi juga buka peluang dengan dunia usaha lain, kalau BUMD sudah bisa bersinergi juga dengan dunia usaha lain ini akan menjadi sangat inklusif," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta.
Sandi menjelaskan, TOD Dukuh atas akan menjadi major kawasan TOD meski bukan menjadi titik awal pemberangkatan. Nantinya, lahan yang digunakan merupakan lahan PD Pasar Jaya. Dia berharap Mass Rapid Transit (MRT) beroperasi sesuai schedule pada Maret 2019.
Sandiaga pun menegaskan, terdapat tiga nilai yang diperlihatkan dalam kerja sama antar BUMD Jakarta ini. Menurutnya, sinergi ini sebagai 3P yaitu persaudaraan, performansi juara dan progresif yang menciptakan akumulasi kebermanfaatan bersama untuk warga Jakarta.
"Melalui kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, kami berharap pembangunan di Jakarta akan terus memberi manfaat langsung dan tepat sasaran," ungkapnya.
Direktur Utama PT MRT, Wiliam Syahbandar menegaskan, penadantangan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan TOD yang dilakukan di Dukuh Atas pada 29 Maret lalu. Artinya, pembangunan TOD dari segi taman dan pedestrian penghubung transportasi sudah dilakukan.
Terkait bangunan TOD, lanjut William, akan dilakukan melalui sinergi perbankan dan investor yang mampu membiayai sekitar Rp20 triliun. Menurutnya, BUMD hanya menyiapkan masterplan dari kedua titik yang nantinya menjadi urban design guideline.
"Untuk bangun TOD Dukuh atas saja butuh sekitar Rp20 triliun. Nah kita sedang siapkan masterplannya dibantu konsultan internasional," ujarnya. (Baca juga: TOD Solusi Hunian Bebas Macet )
Adapun TOD Lebak Bulus, Jakarta Selatan, William menyebut bahwa saat ini telah mematangkan konsepnya dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan ke depan.
"Untuk pengelola sedang kita kerjasamakan dengan BUMD sarana jaya karena di situ adalah sarana jaya yang berdampingan tepat dengan depotnya MRT Jakarta. jadi kita lihat konsep," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijkan pembangunan transportasi di Jakarta.
Sebab, kata Yuke, apabila DKI dan pemerintah pusat saling unjuk keunggulan masing-masing moda transportasi yang dimilikinya, integrasi bisa hanya terlihat sebagai integrasi fisik dan itupun hanya di Jakarta, tidak sampai ke pemukiman warga Bodetabek.
"Saya melihat pencanagan TOD Dukuh Atas sebagai bentuk unjuk otoritas leader TOD. Apalagi sebelumnya BUMN PT KAI mengintegrasikan kartu multitripnya dengan PPD sebagai anak perusahaan BUMN," ungkap politikus PDIP ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, penandatanganan kerja sama empat BUMD bertujuan untuk mendorong kawasan berorientasi yang telah menjadi rencana kerja pembangunan jangka menengan daerah (RPJMD) 2017-2022. Dia berharap, dua lokasi TOD di Dukuh Atas dan Lebak Bulus menjadi icon yang memudahkan pelayanan masyarakat dalam bermobilitas serta menciptkan lapangan kerja baru.
"Kita juga ingin bahwa dengan sinergi ini kita mengirim pesan yang jelas ke dunia usaha dan kita ingin bersinergi juga dengan dunia usaha lain. Jadi ini bukan hanya ekslusif BUMD tapi juga buka peluang dengan dunia usaha lain, kalau BUMD sudah bisa bersinergi juga dengan dunia usaha lain ini akan menjadi sangat inklusif," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta.
Sandi menjelaskan, TOD Dukuh atas akan menjadi major kawasan TOD meski bukan menjadi titik awal pemberangkatan. Nantinya, lahan yang digunakan merupakan lahan PD Pasar Jaya. Dia berharap Mass Rapid Transit (MRT) beroperasi sesuai schedule pada Maret 2019.
Sandiaga pun menegaskan, terdapat tiga nilai yang diperlihatkan dalam kerja sama antar BUMD Jakarta ini. Menurutnya, sinergi ini sebagai 3P yaitu persaudaraan, performansi juara dan progresif yang menciptakan akumulasi kebermanfaatan bersama untuk warga Jakarta.
"Melalui kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, kami berharap pembangunan di Jakarta akan terus memberi manfaat langsung dan tepat sasaran," ungkapnya.
Direktur Utama PT MRT, Wiliam Syahbandar menegaskan, penadantangan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan TOD yang dilakukan di Dukuh Atas pada 29 Maret lalu. Artinya, pembangunan TOD dari segi taman dan pedestrian penghubung transportasi sudah dilakukan.
Terkait bangunan TOD, lanjut William, akan dilakukan melalui sinergi perbankan dan investor yang mampu membiayai sekitar Rp20 triliun. Menurutnya, BUMD hanya menyiapkan masterplan dari kedua titik yang nantinya menjadi urban design guideline.
"Untuk bangun TOD Dukuh atas saja butuh sekitar Rp20 triliun. Nah kita sedang siapkan masterplannya dibantu konsultan internasional," ujarnya. (Baca juga: TOD Solusi Hunian Bebas Macet )
Adapun TOD Lebak Bulus, Jakarta Selatan, William menyebut bahwa saat ini telah mematangkan konsepnya dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan ke depan.
"Untuk pengelola sedang kita kerjasamakan dengan BUMD sarana jaya karena di situ adalah sarana jaya yang berdampingan tepat dengan depotnya MRT Jakarta. jadi kita lihat konsep," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijkan pembangunan transportasi di Jakarta.
Sebab, kata Yuke, apabila DKI dan pemerintah pusat saling unjuk keunggulan masing-masing moda transportasi yang dimilikinya, integrasi bisa hanya terlihat sebagai integrasi fisik dan itupun hanya di Jakarta, tidak sampai ke pemukiman warga Bodetabek.
"Saya melihat pencanagan TOD Dukuh Atas sebagai bentuk unjuk otoritas leader TOD. Apalagi sebelumnya BUMN PT KAI mengintegrasikan kartu multitripnya dengan PPD sebagai anak perusahaan BUMN," ungkap politikus PDIP ini.
(mhd)
