6 Bulan Uji Coba, Animo Operator dan Penumpang OK Otrip Meningkat
Senin, 16 Juli 2018 - 22:09 WIB
6 Bulan Uji Coba, Animo Operator dan Penumpang OK Otrip Meningkat
A
A
A
JAKARTA - Program uji coba OK Otrip yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berakhir Senin (16/7/2018) ini. DKI butuh waktu satu bulan masa transisi teknis administrasi sebelum berlakukan program penanganan transportasi terintegrasi ke permukiman itu.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengatakan, OK Otrip yang diujicobakan sejak 15 Januari 2018 lalu dan diperpanjang pada 15 April telah berakhir hari ini. Menurutnya, selama uji coba ada animo daripada operator dan penumpang. Jumlah peningkatan penumpang hari ke hari juga sudah cukup bagus.
Namun, lanjut Sigit, pihaknya membutuhkan waktu masa transisi yang sifatnya lebih kepada sistem teknis administrasi, baik itu tapping ataupun pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)."Pertengahan Agustus kami harap OK Otrip berjalan sesuai tujuannya. Jadi bukan hanya tapping, armada dan pelayanannya harus sesuai kebutuhan yang memudahkan mobilitas masyarakat," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Sigit menjelaskan, selama masa transisi tentunya harus ada penambahan operator dan armada angkot yang bergabung dalam OK Otrip. Apalagi, penghitungan rupiah perkilometer yang sudah ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta saat ini akan direvisi sesuai komponen-komponen yang dipermasalahkan operator.
Selain itu, lanjut Sigit, dalam masa transisi itu juga akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 17/2015 yang didalamnya hanya mengatur pengintegrasi bus besar dan bus sedang. Revisi Pergub akan mengatur tarif, jarak dan koridor integrasi angkutan mikrolet. Termasuk pencapaian SPM.
"Komponen yang dihilangkan PT Transportasi Jakarta itu kan gaji sopir. Dimana hanya ditentukan Rp2,4 juta untuk satu sopir. Sementara OK Otrip butuh dua sopir sama satu sopir cadangan. Nah nanti akan dihitung kembali bersama," ungkapnya.
Tarif rupiah perkilometer OK Otrip tentunya tidak akan sama di masing-masing trayek. Namun, hitungannya bukan karena jarak tempuh, melainkan kondisi armada dan pencapaian SPM-nya. Apabila armada baru dan memenuhi SPM tentunya akan mendapatkan harga rupiah perkilometer berbeda dari kondisi armada yang sudah cukup tua.
"Semuanya akan berjalan bertahap. Sekarang saya dengar Surat Keputusan (SK) dua penambahan trayek sudah dikeluarkan," ungkapnya.
Kepala Humas PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Wibowo menuturkan, ada penambahan dua trayek hari ini di Tanjung Priok- Bulak Turi (OK-15) dan Setu-Pinang Ranti (OK-19). Sehingga, trayek Ok Otrip menjadi sembilan. Sebelumnya, OK Otrip telah beroperasi di Kampung Melayu-Duren Sawit (OK-2), Lebak Bulus-Pondok Labu (OK-3), Grogok-Tubagus Angke (OK-4), Semper-Rorotan (OK-5), dan Kampung Rambutan-Pondok Gede (OK-6), dan PGC-Condet (OK-16), rute Pulogadung-Senen (OK-17).
Menurut Wibowo, sembilan trayek itu sudah mengcover seluruh wilayah, baik itu Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat, hingga Utara. Namun, dari sisi kebutuhan kelihatanya masih butuh diperbanyak. Termasuk armada dari berbagai operator.
"Akan ada tambahan operator yang bergabung dalam OK Otrip. Informasi segera disampaikan. Disesuaikan dengan penyesuaian (rerouting) yang dilaksanakan oleh Dishub DKI Jakarta. Sebagai regulator menyusun rute maupun jumlah angkutan," ucapnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengatakan, OK Otrip yang diujicobakan sejak 15 Januari 2018 lalu dan diperpanjang pada 15 April telah berakhir hari ini. Menurutnya, selama uji coba ada animo daripada operator dan penumpang. Jumlah peningkatan penumpang hari ke hari juga sudah cukup bagus.
Namun, lanjut Sigit, pihaknya membutuhkan waktu masa transisi yang sifatnya lebih kepada sistem teknis administrasi, baik itu tapping ataupun pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)."Pertengahan Agustus kami harap OK Otrip berjalan sesuai tujuannya. Jadi bukan hanya tapping, armada dan pelayanannya harus sesuai kebutuhan yang memudahkan mobilitas masyarakat," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Sigit menjelaskan, selama masa transisi tentunya harus ada penambahan operator dan armada angkot yang bergabung dalam OK Otrip. Apalagi, penghitungan rupiah perkilometer yang sudah ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta saat ini akan direvisi sesuai komponen-komponen yang dipermasalahkan operator.
Selain itu, lanjut Sigit, dalam masa transisi itu juga akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 17/2015 yang didalamnya hanya mengatur pengintegrasi bus besar dan bus sedang. Revisi Pergub akan mengatur tarif, jarak dan koridor integrasi angkutan mikrolet. Termasuk pencapaian SPM.
"Komponen yang dihilangkan PT Transportasi Jakarta itu kan gaji sopir. Dimana hanya ditentukan Rp2,4 juta untuk satu sopir. Sementara OK Otrip butuh dua sopir sama satu sopir cadangan. Nah nanti akan dihitung kembali bersama," ungkapnya.
Tarif rupiah perkilometer OK Otrip tentunya tidak akan sama di masing-masing trayek. Namun, hitungannya bukan karena jarak tempuh, melainkan kondisi armada dan pencapaian SPM-nya. Apabila armada baru dan memenuhi SPM tentunya akan mendapatkan harga rupiah perkilometer berbeda dari kondisi armada yang sudah cukup tua.
"Semuanya akan berjalan bertahap. Sekarang saya dengar Surat Keputusan (SK) dua penambahan trayek sudah dikeluarkan," ungkapnya.
Kepala Humas PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Wibowo menuturkan, ada penambahan dua trayek hari ini di Tanjung Priok- Bulak Turi (OK-15) dan Setu-Pinang Ranti (OK-19). Sehingga, trayek Ok Otrip menjadi sembilan. Sebelumnya, OK Otrip telah beroperasi di Kampung Melayu-Duren Sawit (OK-2), Lebak Bulus-Pondok Labu (OK-3), Grogok-Tubagus Angke (OK-4), Semper-Rorotan (OK-5), dan Kampung Rambutan-Pondok Gede (OK-6), dan PGC-Condet (OK-16), rute Pulogadung-Senen (OK-17).
Menurut Wibowo, sembilan trayek itu sudah mengcover seluruh wilayah, baik itu Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat, hingga Utara. Namun, dari sisi kebutuhan kelihatanya masih butuh diperbanyak. Termasuk armada dari berbagai operator.
"Akan ada tambahan operator yang bergabung dalam OK Otrip. Informasi segera disampaikan. Disesuaikan dengan penyesuaian (rerouting) yang dilaksanakan oleh Dishub DKI Jakarta. Sebagai regulator menyusun rute maupun jumlah angkutan," ucapnya.
(whb)
