Rp53,7 M Digelontorkan untuk Bebaskan Kawasan Kumuh di Bandung
Selasa, 10 Juli 2018 - 16:04 WIB
Rp53,7 M Digelontorkan untuk Bebaskan Kawasan Kumuh di Bandung
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung bakal membebaskan 699 hektare kawasan kumuh pada tahun 2018 ini. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemkot akan menggelontorkan Rp53,7 miliar dana bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Koordinator Kotaku Kota Bandung Dede Kahiyat menyatakan, tim Kotaku akan menggenjot pembebasan 699 hektare kawasan kumuh di Kota Bandung pada 2018. Pembebasan kawasan kumuh itu akan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp53,7 miliar.
Dia menyebutkan, Kotaku merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan menghapuskan kekumuhan di perkotaan. Program ini mulai bergulir sejak 2016. Di Kota Bandung, terdapat 1.457 ha wilayah yang terdata sebagai kawasan kumuh.
Hingga tahun 2017, tim telah menyelesaikan program Kotaku seluas 215 ha sehingga tinggal menyisakan 1.242 ha untuk digarap.
Menurut dia, percepatan dalam mengejar target itu akan diintegrasikan melalui Program Kotaku dan program milik Pemkot Bandung.
"Ada program yang berpotensi berkolaborasi dengan Kotaku, yaitu PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)," ujar Dede di Balai Kota Bandung, Selasa (10/7/2018).
Menurut Dede, Kotaku dan PIPPK sama-sama bertujuan melaksanakan pembangunan secara terpadu di wilayah-wilayah. Bahkan, PIPPK lebih bisa menjangkau hingga tingkat RW.
Beberapa kegiatan Kotaku tidak jauh berbeda dengan PIPPK, terutama terkait perbaikan infrastruktur. Kotaku, selain membina, juga mengarah pada bidang yang sama, terutama soal sanitasi dan kegiatan infrastruktur lainnya. "Target kami itu kekumuhan nol persen di tahun 2019," kata Dede.
Dede juga memandang perlu adanya integrasi kegiatan dengan program Pemkot Bandung agar tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif.
"Di Kotaku ini ada perencanaan masyarakat dan sudah terbangun di 151 kelurahan. Harapannya bisa menjadi dokumen Musrenbang oleh dinas terkait atau reses untuk menggarap kegiatan. Karena itu perencanaannya sampai tahun 2021. Target nol kumuh di sana ada," jelas Dede.
Gagasan integrasi itu juga dikemukakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial. Menurutnya, jika target 699 ha dalam setahun itu terasa berat, kolaborasi dengan program Pemkot Bandung adalah pilihan terbaik.
"Pentingnya sinergitas dan integrasi antara program Kotaku dengan program pembangunan dari APBD Kota Bandung salah satunya bisa dengan PIPPK, kemudian program pembangunan dari dinas-dinas yang ada. Jangan sampai nanti overlap," ucap Oded.
Maka dari itu, Oded optimistis bisa mencapai target tersebut sesuai harapan. Ia berharap sinergi itu bisa mempercepat ketercapaian target pengentasan kekumuhan di Kota Bandung. "Makanya sebagai bentuk optimisme kita harus dibarengi dengan semangat kita."
Koordinator Kotaku Kota Bandung Dede Kahiyat menyatakan, tim Kotaku akan menggenjot pembebasan 699 hektare kawasan kumuh di Kota Bandung pada 2018. Pembebasan kawasan kumuh itu akan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp53,7 miliar.
Dia menyebutkan, Kotaku merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan menghapuskan kekumuhan di perkotaan. Program ini mulai bergulir sejak 2016. Di Kota Bandung, terdapat 1.457 ha wilayah yang terdata sebagai kawasan kumuh.
Hingga tahun 2017, tim telah menyelesaikan program Kotaku seluas 215 ha sehingga tinggal menyisakan 1.242 ha untuk digarap.
Menurut dia, percepatan dalam mengejar target itu akan diintegrasikan melalui Program Kotaku dan program milik Pemkot Bandung.
"Ada program yang berpotensi berkolaborasi dengan Kotaku, yaitu PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)," ujar Dede di Balai Kota Bandung, Selasa (10/7/2018).
Menurut Dede, Kotaku dan PIPPK sama-sama bertujuan melaksanakan pembangunan secara terpadu di wilayah-wilayah. Bahkan, PIPPK lebih bisa menjangkau hingga tingkat RW.
Beberapa kegiatan Kotaku tidak jauh berbeda dengan PIPPK, terutama terkait perbaikan infrastruktur. Kotaku, selain membina, juga mengarah pada bidang yang sama, terutama soal sanitasi dan kegiatan infrastruktur lainnya. "Target kami itu kekumuhan nol persen di tahun 2019," kata Dede.
Dede juga memandang perlu adanya integrasi kegiatan dengan program Pemkot Bandung agar tidak saling tumpang tindih. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif.
"Di Kotaku ini ada perencanaan masyarakat dan sudah terbangun di 151 kelurahan. Harapannya bisa menjadi dokumen Musrenbang oleh dinas terkait atau reses untuk menggarap kegiatan. Karena itu perencanaannya sampai tahun 2021. Target nol kumuh di sana ada," jelas Dede.
Gagasan integrasi itu juga dikemukakan oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial. Menurutnya, jika target 699 ha dalam setahun itu terasa berat, kolaborasi dengan program Pemkot Bandung adalah pilihan terbaik.
"Pentingnya sinergitas dan integrasi antara program Kotaku dengan program pembangunan dari APBD Kota Bandung salah satunya bisa dengan PIPPK, kemudian program pembangunan dari dinas-dinas yang ada. Jangan sampai nanti overlap," ucap Oded.
Maka dari itu, Oded optimistis bisa mencapai target tersebut sesuai harapan. Ia berharap sinergi itu bisa mempercepat ketercapaian target pengentasan kekumuhan di Kota Bandung. "Makanya sebagai bentuk optimisme kita harus dibarengi dengan semangat kita."
(zik)
