Dinas Pendidikan Jateng Coret 500 SKTM Palsu dalam PPDB SMA
Senin, 09 Juli 2018 - 21:35 WIB
Dinas Pendidikan Jateng Coret 500 SKTM Palsu dalam PPDB SMA
A
A
A
SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mencoret 500 lebih pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui palsu dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/sederajat. Total pendaftar siswa baru yang memegang SKTM sebanyak 62.000 orang.
"Karena banyak yang abal-abal dan ngaku-ngaku miskin, maka 500 lebih SKTM terpaksa didiskualifikasi. Temuannya merata di 35 kabupaten/kota. Tapi pemegang SKTM yang diterima akhirnya hanya 26.617 siswa atau persentasenya sekitar 23,5%," kata Kepala Bidang BP2MK Disdikbud Jawa Tengah, Jasman Indradno, Senin (9/7/2018).
Dia juga menyebutkan mendekati penutupan PPDB SMA negeri, jumlah pendaftar sudah mencapai 113.092 orang. Namun, jumlah tersebut masih kurang dari total daya tampung yang disediakan oleh dinas pendidikan yakni 113.325 kursi.
Jasman menjelaskan temuan SKTM palsu didapat dari hasil penelusuran tim investigasi yang dilakukan tiap pengelola SMA negeri. Hal itu dilakukan karena sebagian banyak orang tua calon siswa mampu. "Saat dikroscek, ada calon siswa pemegang SKTM yang rumahnya bagus. Kusennya dari kayu jati. Nah itu kan bukti kalau dia kelas menengah ke atas, kok bisa-bisanya ngaku miskin. Makanya ini sekarang masih berproses," tuturnya.
Diakui Jasman bahwa pada seleksi PPDB SMA tahun ini masih banyak hambatan. Penerimaan siswa miskin sebenarnya sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 untuk mengembalikan marwah pendidikan Indonesia dengan menghilangkan stigma sekolah favorit dan pinggiran yang tersebar di pelosok desa maupun kota.
Kendati demikian, dari hasil pantauan di lapangan, penerimaan siswa miskin justru belum merata ke semua daerah. Terdapat daerah yang menerima 90% siswa miskin. Namun ada juga kuota siswa miskinnya hanya 20%. "Karena itulah, saya minta tolong kepada masyarakat untuk menunggu proses PPDB tuntas dikerjakan oleh petugas. Hasil finalnya akan diumumkan 11 Juli nanti," katanya.
Untuk memperbaiki mutu penerimaan siswa baru, Disdibud Jateng tahun depan akan memperkuat kerja sama dengan para Ketua RT, RW, lurah-lurah dan camat yang berwenang menerbitkan SKTM. "Harus ada perbaikan layanan dari tingkat RT sampai camat untuk mengantisipasi SKTM palsu di tahun depan," katanya.
"Karena banyak yang abal-abal dan ngaku-ngaku miskin, maka 500 lebih SKTM terpaksa didiskualifikasi. Temuannya merata di 35 kabupaten/kota. Tapi pemegang SKTM yang diterima akhirnya hanya 26.617 siswa atau persentasenya sekitar 23,5%," kata Kepala Bidang BP2MK Disdikbud Jawa Tengah, Jasman Indradno, Senin (9/7/2018).
Dia juga menyebutkan mendekati penutupan PPDB SMA negeri, jumlah pendaftar sudah mencapai 113.092 orang. Namun, jumlah tersebut masih kurang dari total daya tampung yang disediakan oleh dinas pendidikan yakni 113.325 kursi.
Jasman menjelaskan temuan SKTM palsu didapat dari hasil penelusuran tim investigasi yang dilakukan tiap pengelola SMA negeri. Hal itu dilakukan karena sebagian banyak orang tua calon siswa mampu. "Saat dikroscek, ada calon siswa pemegang SKTM yang rumahnya bagus. Kusennya dari kayu jati. Nah itu kan bukti kalau dia kelas menengah ke atas, kok bisa-bisanya ngaku miskin. Makanya ini sekarang masih berproses," tuturnya.
Diakui Jasman bahwa pada seleksi PPDB SMA tahun ini masih banyak hambatan. Penerimaan siswa miskin sebenarnya sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 untuk mengembalikan marwah pendidikan Indonesia dengan menghilangkan stigma sekolah favorit dan pinggiran yang tersebar di pelosok desa maupun kota.
Kendati demikian, dari hasil pantauan di lapangan, penerimaan siswa miskin justru belum merata ke semua daerah. Terdapat daerah yang menerima 90% siswa miskin. Namun ada juga kuota siswa miskinnya hanya 20%. "Karena itulah, saya minta tolong kepada masyarakat untuk menunggu proses PPDB tuntas dikerjakan oleh petugas. Hasil finalnya akan diumumkan 11 Juli nanti," katanya.
Untuk memperbaiki mutu penerimaan siswa baru, Disdibud Jateng tahun depan akan memperkuat kerja sama dengan para Ketua RT, RW, lurah-lurah dan camat yang berwenang menerbitkan SKTM. "Harus ada perbaikan layanan dari tingkat RT sampai camat untuk mengantisipasi SKTM palsu di tahun depan," katanya.
(amm)
