Kaderisasi Lemah dan Biaya Tinggi, Pencalegan Sepi Peminat
Kaderisasi Lemah dan Biaya Tinggi, Pencalegan Sepi Peminat
A
A
A
PURWAKARTA - Pencalonan anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Purwakarta, sepi peminat. Hampir semua partai politik (parpol) pun kesulitan untuk melakukan rekrutmen caleg yang dinilai dapat mendulang suara pada Pileg 2019. Partai politik peserta pemilu tersebut rata-rata masih kekurangan antara 20 hingga 30 caleg.
Kesulitan pun semakin bertambah begitu peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya 30% caleg perempuan. Hal itu sangatlah beralasan karena di Purwakarta terbilang minim kaum perempuan yang berkiprah di dunia politik.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril menilai, rendahnya minta masyarakat Purwakarta menjadi caleg sebagai akibat lemahnya kaderisasi hampir di semua partai politik. Sehingga mereka banyak berburu tokoh atau figur di luar partai yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.
"Tak jarang di antara parpol rebutan untuk mendapat figur tertentu. Tentu saja hal seperti ini menjadi preseden buruk bagi parpol yang bersangkutan karena secara langsung telah menunjukkan lemahnya kaderisasi," ungkap Aril kepada SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Selain itu, biaya tinggi menjadi faktor lain yang mengakibatkan sepinya pencalegan. "Sementara tidak ada jaminan seseorang itu terpilih menjadi anggota legislatif, baik di DPRD kabupaten, DPRD provinsi mau pun di DPR," sebutnya.
Di bagian lain, Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta Neng Supartini mengaku tak setuju dengan kuota 30% caleg perempuan. Menurut dia, seharusnya tidak perlu ada pembatasan seperti itu karena secara langsung telah memasung kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik.
"Boleh jadi ketika kuota 30% dihapus, animo kaum perempuan lebih besar untuk menjadi caleg. Dengan adanya kuota itu justru terkesan dibatasi. Kami berharap hapus saja kuota itu," ungkap Neng.
Sementara itu, masing-masing parpol masih terus berburu figur tertentu agar kuota caleg dapat terpenuhi. Di antara parpol yang ada pun mengaku masih kekurangan antara 20 hingga 30 caleg untuk di DPRD Purwakarta.
Kesulitan pun semakin bertambah begitu peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya 30% caleg perempuan. Hal itu sangatlah beralasan karena di Purwakarta terbilang minim kaum perempuan yang berkiprah di dunia politik.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril menilai, rendahnya minta masyarakat Purwakarta menjadi caleg sebagai akibat lemahnya kaderisasi hampir di semua partai politik. Sehingga mereka banyak berburu tokoh atau figur di luar partai yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.
"Tak jarang di antara parpol rebutan untuk mendapat figur tertentu. Tentu saja hal seperti ini menjadi preseden buruk bagi parpol yang bersangkutan karena secara langsung telah menunjukkan lemahnya kaderisasi," ungkap Aril kepada SINDOnews, Senin (9/7/2018).
Selain itu, biaya tinggi menjadi faktor lain yang mengakibatkan sepinya pencalegan. "Sementara tidak ada jaminan seseorang itu terpilih menjadi anggota legislatif, baik di DPRD kabupaten, DPRD provinsi mau pun di DPR," sebutnya.
Di bagian lain, Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta Neng Supartini mengaku tak setuju dengan kuota 30% caleg perempuan. Menurut dia, seharusnya tidak perlu ada pembatasan seperti itu karena secara langsung telah memasung kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik.
"Boleh jadi ketika kuota 30% dihapus, animo kaum perempuan lebih besar untuk menjadi caleg. Dengan adanya kuota itu justru terkesan dibatasi. Kami berharap hapus saja kuota itu," ungkap Neng.
Sementara itu, masing-masing parpol masih terus berburu figur tertentu agar kuota caleg dapat terpenuhi. Di antara parpol yang ada pun mengaku masih kekurangan antara 20 hingga 30 caleg untuk di DPRD Purwakarta.
(nag)
Explore More